Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Uang Para Kontraktor Belum Dibayar, K3LUB Tolak Ajakan Bupati Lampura untuk Mendemo...

Uang Para Kontraktor Belum Dibayar, K3LUB Tolak Ajakan Bupati Lampura untuk Mendemo Pemprov Lampung

623
BERBAGI
‎K2LUB menyampaikan sikapnya untuk menolak ajakan mendemo Pemerintah Provinsi terkait macetnya DBH.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Koalisi Kontraktor Lampung Utara (K2LUB) menganggap ‘seruan’ Bupati Agung Ilmu Mangkunegara untuk mendemo ‎Pemerintah Provinsi Lampung sangat tidak bijaksana. Bahkan, menurut mereka, seruan ini mengisyaratkan ‘kepanikan’ yang luar biasa dari bupati yang tak kunjung dapat mengatasi ‘krisis’ keuangan di Lampura.

Sebelumnya kepada wartawan, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara ‎’mengajak’ seluruh elemen masyarakat untuk mendemo Pemerintah Provinsi Lampung supaya DBH yang diharapkan dapat segera turun. DBH itu dapat menjadi solusi atas macetnya hak para kontraktor, honorer, dan para perangkat desa.

“Kalau mau demo ke provinsi, demo aja sendiri. Jangan ajak – ajak kami. Apa enggak pernah berpikir kalau ajakan untuk mendemo Pemerintah Provinsi‎ (Pemprov) itu salah besar!!” tegas Ketua K2LUB, Erfan Zen, di sekretariat K2LUB yang berada di Jalan Pahlawan, Kotabumi, Rabu (20/12/2017).

‎Selaku pemimpin di Lampura, menurut Erfan Zen, seruan tersebut sangat tidak pantas ke luar dari mulut bupati. Sebab, ‎yang bersangkutan adalah panutan rakyat sehingga tak boleh mengeluarkan kalimat yang menjurus ke arah provokasi. Terlebih, menurutnya, DBH yang hanya sekitar Rp65 Miliar itu tak akan mampu membayar seluruh tunggakan yang ada.

“Coba hitung saja sendiri, hutang kepada rekanan saja sudah mencapai Rp118 Miliar. ‎Belum lagi, tunggakan lainnya seperti gaji honorer, beban kerja, gaji perangkat desa. Masa iya cukup DBH itu??” paparnya.

Erfan menegaskan, K2LUB tak akan termakan dengan ajakan bupati tersebut. K2LUB akan tetap memfokuskan aksi yang akan mereka gelar kepada Pemkab dan DPRD Lampura dan tak akan mengalihkan sasarannya kepada Pemprov Lampung.

“Kalau mau demo, silakan demo sendiri. Kami enggak ada kaitannya dengan Pemprov karena kami hanya berurusan dengan Pemkab,” tegas dia yang langsung diamini oleh sejumlah anggota K2LUB lainnya.

‎Setali tiga uang, Gundala, anggota K2LUB lainnya menegaskan, seruan bupati sangat berpotensi mengadu rakyat Lampura dengan Pemprov Lampung. Apalagi, menurutnya, penagihan terhadap DBH yang macet itu bukanlah tugas dan kewajiban rakyat Lampura melainkan tugas dari Pemkab.

“Penagihan DBH itu tugasnya bupati dan jajarannya. Bukan tugas kami selaku rakyat,” tandasnya.

Secara pribadi, Gundala sangat menyesalkan seruan yang disampaikan oleh bupati. Menurutnya, perkataan itu tak menunjukan jiwa kepemimpinan yang tangguh dari yang bersangkutan saat ditempa oleh masalah. Ia kembali menegaskan, K2LUB tak akan mengikuti seruan bupati untuk mendemo Pemprov supaya segera mengucurkan DBH ke Lampura.

“Sangat tidak pantas pak bupati mengucapkan hal itu. Kami ini memang bodoh, tapi jangan dibodoh – bodohi,” tegas dia.