Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Uang Proyek Belum Dibayar, Para Kontraktor di Lampura Kembali Mengadu ke Dewan

Uang Proyek Belum Dibayar, Para Kontraktor di Lampura Kembali Mengadu ke Dewan

946
BERBAGI
Pertemuan K2LUB dengan Ketua DPRD Lampung Utara dan mantan Ketua Tim Kerja membahas sikap DPRD terkait kisruh uang proyek tahun 2017.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–Sejumlah kontraktor yang tergabung dalam Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB Lampura) mendatangi gedung DPRD ‎Lampura, Senin (13/11/2017) sekitar pukul 12.55 WIB.

Tuntutan mereka pun masih sama, yakni masih seputar kejelasan pembayaran uang proyek pembangunan tahun 2017 dan kejelasan mengenai wacana penggunaan hak interpelasi ‎yang telah ‘dijanjikan’ DPRD dalam polemik uang proyek ini.

Pantauan di lokasi, enam orang anggota K2LUB seperti Ervan Zen, Edy Abizar, Mahendra Rizki, Gundala, dan Mirza ini disambut oleh Ketua DPRD, Rachmat Hartono dan mantan Ketua Tim Kerja tentang uang proyek 2017. Pertemuan ini berlangsung hingga pukul 15.00 WIB.

“Kedatangan kami yang tergabung dalam K2LUB ini hanya ingin mengetahui tindak lanjut DPRD terkait aspirasi yang sudah kami sampaikan,” kata pentolan K2LUB, Ervan Zen kepada Ketua DPRD dan Herwan Mega.

‎Ervan mengatakan, kejelasan kapan pembayaran uang proyek tahap I dan II harus mereka dapat. Sebab, Bupati Agung Ilmu Mangkunegara mengisyaratkan Pemkab tak kekurangan uang seperti yang ramai diberitakan oleh pelbagai media massa.

“Kalau memang ‎uangnya banyak (ada di Pemerintah Provinsi Lampung dan pusat), kenapa tersendat seperti ini?” sindir dia.

‎Di tempat sama, Gundala, anggota K2LUB lainnya, mengatakan bahwa pencairan uang proyek tahap I dan II harus dilakukan oleh Pemkab pada tahun ini juga. Jika tidak dilakukan maka hal ini sama saja menggiring para kontraktor ke dalam jeruji besi.

Menurut Gundala, Pemkab sama sekali tak memiliki celah hukum untuk membayar hak para kontraktor pada tahun 2018 mendatang. Sebab, tak ada satu butir pun yang terdapat dalam kontrak kerja yang dapat membenarkan rencana kebijakan tersebut.

“Masih ada beberapa pemborong yang belum terima uang muka (tahap I, red). Baik uang muka maupun uang tahap II harus dibayar tahun ini juga,” tegasnya.

Gundala juga membahas mengenai kejelasan penggunaan hak interpelasi yang sempat dua kali gagal dibahas di tingkat pimpinan. Kedua kegagalan ini disebabkan banyak pimpinan Fraksi di DPRD yang tak hadir saat rapat yang akan menentukan apakah pihak DPRD akan menggunakan hak interpelasi atau tidak dalam perkara ini.

Menyikapi tuntutan K2LUB, Rachmat Hartono menyampaikan akan mempertemukan perwakilan kontraktor dengan pihak eksekutif agar mendapat titik temu dalam persoalan tersebut. Sementara mengenai wacana penggunaan hak interpelasi, ia mengakui semua mekanisme telah dijalankan. Namun, karena kuorum rapat juga tak terpenuhi maka rapat terpaksa dib‎atalkan.

“Rapat pimpinan yang kedua hanya dihadiri oleh tiga fraksi, yakni Fraksi DPIP, PAN, dan Demokrat sehingga tak kuorum,” papar dia.

Rachmat menuturkan, pihaknya akan kembali mewujudkan tuntutan para kontraktor (Hak Interpelasi) jika memang pertemuan antara kontraktor dan pihak eksekutif masih juga tak menghasilkan keputusan apapun.

“Rencana interpelasi tergantung pada hasil pertemuan mereka. Kita tunggu saja apa hasilnya dan semoga ada titik temu dalam rapat itu terkait persoalan ini,” harap politisi PDIP itu.

Loading...