Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Uang Proyek tak Dibayar, Para Kontraktor Lampura akan Lapor ke Mabes Polri

Uang Proyek tak Dibayar, Para Kontraktor Lampura akan Lapor ke Mabes Polri

1006
BERBAGI
Kontraktor Lampura akan lapor ke Mabes Polri.
Para kontraktor Lampung Utara yang tergabung dalam K2LUB mengungkapkan kekecewaannya kepada Pemkab Lampura yang berulang kali ingkar janji terkait pembayaran uang proyek tahun 2017.

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi-‎-Koalisi Kontraktor Lampung Utara Bersatu (K2LUB) mengancam akan melaporkan macetnya pembayaran uang proyek tahun 2017 kepada Mabes Polri. Langkah ini terpaksa mereka lakukan setelah lelah berkali – kali diberi angin surga oleh Pemkab terkait kejelasan kapan uang proyek dapat mereka terima. ‎

‎”Kami akan laporkan persoalan ini ke Mabes Polri jika Pemkab masih juga tak mampu memenuhi janjinya di bulan ini,” tegas Ketua K2LUB, Erfan Zen di sekretariat K2LUB, Senin sore (18/12/2017).

‎Di samping akan melaporkan ke Mabes Polri, mereka juga akan menduduki gedung DPRD Lampura untuk menekan pihak legislatif agar lebih serius menindaklanjuti aspirasi mereka. Pelbagai langkah tersebut akan segera mereka lakukan dalam waktu dekat.

Menurutnya, apa yang mereka lakukan ini tak lain untuk menyelamatkan Kabupaten Lampung Utara ‎dari ‘kehancuran’. Sebab, krisis keuangan tak hanya dialami oleh para kontraktor melainkan dialami juga oleh instansi – instansi di lingkungan Pemkab.

‎”Kepada semua elemen masyarakat, mari bersatu untuk bersama – sama menyelamatkan Lampura yang kita cintai ini,” pintanya.

‎Di tempat sama, anggota K2LUB lainnya, Gundala menilai langkah yang dilakukan oleh pihak legislatif dalam silang sengkarut uang proyek 2017 sangat tidak bijaksana. Pihak legislatif dinilainya hanya mengulur – ulur waktu saja karena tenggat waktu pencairan uang proyek tak sampai dua pekan lagi.

Padahal, menurutnya, selaku wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat sudah selayaknya mereka mendengar dan menindaklanjuti apa yang menjadi tuntutan mereka. Terlebih, K2LUB hanya menuntut apa yang menjadi hak mereka berdasarkan peraturan yang ada.

“Apakah pemimpin ini (perlu) kami ‘robohkan’ dengan massa. Karena mereka diangkat oleh massa atau mayarakat. Itu pesan kami kepada anggota dewan, jangan memperhatikan politik atau pun uang,” tandas dia.

Di sisi lain, Wakil Ketua I DPRD Lampura, Nurdin Habim membenarkan jika Pemkab Lampura belum dapat memastikan kapan pencairan uang proyek dapat dilakukan. Meski begitu, Pemkab terus berupaya untuk mencairkan uang proyek sebelum akhir tahun.

Apa yang dikatakan oleh Nurdin ini merupakan kesimpulan dari pertemuan dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) seperti Sekretaris Kabupaten, Samsir, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, dan Asisten III Sekkab.

“Mereka (Pemkab) belum bisa berkata yang pasti. Namun mereka tetap berupaya melakukan penyelesaian hutang terhadap rekanan tersebut,” terang Nurdin.

Berdasarkan keterangan TAPD, uang yang tersedia di kas daerah saat ini hanya sekitar Rp28 miliar. Uang yang tersedia itu pun bukan digunakan untuk kepentingan hak para kontraktor melainkan untuk kepentingan lain yang telah jelas peruntukkannya.

TAPD juga masih mengharapkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung. DBH dari pusat itu berasal dari bidang pertambangan sebesar Rp14 Miliar, sedangkan DBH yang masih belum mengucur dari Pemprov sekitar Rp65 Miliar.

DPRD bersama eksekutif akan menanyakan ke provinsi tentang DBH triwulan II dan III. Jumlahnya sekitar Rp65 miliar. Semoga bisa direalisasikan,” harap dia.

Loading...