Uang Rp75 Miliar untuk Makan dan Minum?

  • Bagikan
Dr. Syarief Makhya (Foto: Istimewa)

Oleh Syarief Makhya*

Minggu ini juru bicara Pansus LKPj DPRD Lampung Made Suarjaya menyoroti anggaran belanja makan minum Pemprov Lampung yang menghabiskan anggaran sebesar Rp75 miliar dalam setahun. Selain itu belanja jasa konsultasi sebesar Rp14,3 miliar, biaya cetak Rp34 miliar, jasa publikasi Rp24 miliar, belanja surat kabar atau majalah Rp3,2 miliar, belanja tas Rp1,2 miliar, sovenir Rp2.57 miliar, belanja ATK Rp28,6 miliar dan belanja dokumentasi Rp1,267 miliar.

Di benak pikiran publik tidak terbayangkan uang sejumlah 75 miliar dihabiskan untuk makan dan minum dalam satu tahun, sebagian masyarakat mungkin saja tidak percaya uang sebesar itu dihabiskan untuk makan dan minum, bahkan mahasiswa program doktor pasca di FISIP Unila saat saya mendiskusikan anggaran makan sebesar itu sempat minta dikoreksi mungkin hanya 7,5 miliar. Tetapi, hampir satu minggu berita itu viral di media sosial tidak ada penjelasan resmi dari pihak Pemprov Lampung untuk mengklarifikasi berita tersebut, padahal kalau dijelaskan kepada publik mungkin ada argumentasi yang masuk akal, misalnya seluruh pegawai pemda yang jumlahnya ribuan diberi uang makan per hari atau perbulan selama satu tahun bisa saja mencapai Rp75 miliar.

Dari sisi politik anggaran pengalokasian anggaran uang makan, biaya cetak, publikasi, belanja ATK, pembelaian souvenir, dan jasa konsultasi menunjukkan pemborosan anggaran yang luar biasa padahal hampir dapat dipastikan dalam kondisi Covid1-19 ada skala prioritas yang lebih penting untuk bantuan kemanusian dan kesehatan, semisal memfasilitasi kebutuhan penanganan Covid-19 atau program-program lain yang menjadi kebutuhan mendesak.

Arah politik anggaran menjadi tidak terukur output dan outcome untuk kepentingan mengatasi problem publik apa? Prinsip-prinsip penyusunan anggaran seperti efektivitas, efisiensi, bersahaja, keadilan dan pemerataan tidak bisa sepenuhnya bisa direalisasikan karena ada logika penyusunan dan distribusi alokasi anggaran yang masih dipahami sebatas pemahaman yuridis-formal atau positivistik.
Misalnya, pemerintah boleh saja mengalokasikan anggaran Rp75 miliar untuk biaya makan dalam satu tahun anggaran sepanjang tidak menyalahi aturan hukum atau regulasi yang ada. Atau ada seorang kepala daerah yang mengaggarkan untuk membeli kendaraan dinas senilai Rp2 miliar ya sah-sah saja dan dibenarkan secara hukum sepanjang tidak ada yang melarangnya, Jadi, logika ini yang dipakai dasar untuk mengambil keputusan dalam mendistribusikan anggaran.

Dalam logika seperti itu, tidak ada tempat untuk merealisasikan standar etika, moral dan keadilan dalam mendistribusikan anggaran, sehingga distribusi anggaran bisa melabrak persoalan yang bersentuhan dengan prinsip kewajaran, kemanusian dan keadilan.

Tidak Ada yang Mengontrol?

Masalah pemborosan dan kewajaran anggaran adalah isu lama yang muncul sekitar 15 tahun yang lalu sampai sekarang masih berlanjut. Kendati, pemerintah sudah melakukan reformasi tata kelola keuangan daerah, tetap saja ada celah yang bisa mengakali penggunaan anggaran dengan cara-cara penyelesaiannya secara administratif; prinsipnya yang penting ada bukti dan laporan pertanggungjawan lengkap, maka selesailah mekanisme pertanggungjawaban. Perkara uang digunakan untuk kepentingan apa, sudah tidak menjadi persoalan lagi. Pola lama dalam bentuk pemborosan anggaran selalu terulang yang berakibat pelaksanaan APBD akhirnya tidak tepat sasaran.

Praktik pemborosan anggaran seharusnya sejak perencanaan dan penyusunan APBD sudah terkontrol oleh DPRD, tetapi kenapa selalu berulang, pada sisi ini modus-modus pemborosan anggaran sebenarnya karena regulasi yang tidak terlalu ketat membatasi batas maksimal pengalokasian anggaran, sehingga aturan menjadi lentur untuk bisa diakali oleh aparat birokrasi pemerintah daerah. Pada sisi lain prinsip-prinsip penggunaan angaran tidak bisa diimplementasikan karena kepentingan kepala daerah dan aparatur birokrasi posisinya tidak netral sehingga anggaran sebagai salah sumberdaya dipergunakan untuk kepentingan birokrasi secara berlebihan dan tidak terukur dari aspek output dan outcome kinerja birokrasi.

Kalau diukur dari cara pandang konsep mewirausahakan birokrasinya Osborn dan Gaebler (1992), maka pemborosan anggaran adalah bentuk dari ketidak mampuan pemerintah daerah dalam mencari sumber pendapatan, dan hanya jago dalam membelanjakan anggaran (Earning Rather Than Spending). Untuk menghindarai pemborosan anggaran, dari awal perencanaan anggaran seharusnya sudah dibuat standar harga dan volume kegiatan yang layak sehingga ada patokan alokasi anggaran yang jadi rujukan. Anggota DPRD dan kekuatan masyarakat bisa mengontrol berdasarkan standar harga dan kegiatan yang sudah ditetapkan.

Selain itu, faktor lain adalah ada komitmen dari kepala daerah untuk menerapkan prinsip anggaran yang bersahaja, efektif dan efisien menjadi tumpuan utama untuk melakukan pengketatan dan pengalokasian anggaran. Membiarkan pemborosan anggaran adalah persoalan tidak adanya komitmen yang kuat dari kepala daerah untuk menerapkan anggaran yang tepat sasaran.

Jadi, pemborosan anggaran bukanlah persoalan ketidak-tahuan kepala daerah dan aparat birokrasinya terhadap penggunaan yang efisiensi tetapi fenomena ini menjadi bagian dari sebuah sistem kekuasaan yang korup dan tidak terkontrol.***

Dr. Syarief Makhya, akademisi di FISIP Universitas Lampung

  • Bagikan