Beranda Kolom Sepak Pojok Ubahkan Sikap Terhadap Anak-Anak Papua

Ubahkan Sikap Terhadap Anak-Anak Papua

69
BERBAGI

Syofiardi Bachyul Jb

Hari ini (19/8/2019) sejak pagi ribuan orang Papua, mayoritas anak muda, tumpah ke jalan di Kota Manokwari (Papua Barat) dan Kota Jayapura (Papua).

Mereka melakukan unjuk rasa merespon perlakuan tidak adil yang dialami mahasiswa Papua di asrama Surabaya, Malang, dan Semarang. Salah satu kata kunci yang diteriakkan kepada mahasiswa perantauan Papua itu kepada mereka adalah “monyet”.

Teriakkan “monyet” yang diarahkan kepada orang-orang Papua tentu saja sungguh menyakitkan mereka. Tapi itu sering mereka dengar mulai dari lapangan sepak bola hingga ketika mahasiswa Papua melakukan aksi demo di kota-kota studi mereka.

Siapa yang meneriakkan itu? Tentu saja dari mulut rasialis yang meneteskan zat kotor dalam air yang bening jargon “kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “persatuan Indonesia” yang dirapal di ruang-ruang kelas pendidikan dan diteriakkan dengan lantang pada upacara halaman sekolah dan kantor-kantor pemerintah.

Anak-anak Papua memang sering mendapatkan perlakuan tidak adil oleh aparat dan sebagian masyarakat di sekitar asrama mereka.

Lihatlah kasus 17 Agustus 2019 itu. Di Surabaya di depan asrama mereka dipancangi tiang bendera merah-putih menyambut HUT Kemerdekaan. Setelah beberapa hari berkibar, satu tiang ditemukan patah dan tercampak. Tak ada saksi mata siapa pelaku bendera yang terletak di pinggir jalan itu.

Tapi beberapa tentara dan kemudian aktivis ormas (polisi harus mencari dan meminta pertanggungjawaban ormasnya) serta beberapa orang sekitar menuduh mahasiswa Papua yang melakukannya. Lalu mereka dikepung, diteror, dilempari batu, dan berakhir dengan pendobrakan paksa oleh sepasukan polisi mirip penanganan teroris yang diduga menyimpan bom dan memiliki senjata api.

Sebanyak 40-an penghuni asrama yang merupakan mahasiswa sejumlah kampus di Surabaya itu ditahan polisi dan diangkut dengan truk ke kantor polisi. Lalu hasilnya? Tak ada satupun yang terbukti sebagai perusak bendera merah putih. Lalu polisi menyebutkan semuanya berstatus saksi.

Saya menyaksikan sejumlah video dan membaca sejumlah pernyataan terkait kasus ini. Kesimpulan saya adalah, aparat dan sejumlah orang di Surabaya yang menggeruduk asrama tersebut telah termakan stigmanya sendiri bahwa para mahasiswa Papua tersebut adalah pendukung “Kemerdekaan Papua”.

Stigma tersebut menutup mata mereka dari keadilan dan lupa bahwa negara yang sedang merayakan 74 tahun kemerdekaannya adalah negara demokrasi yang panglimanya adalah hukum. Mereka lupa penegak hukum adalah polisi, bukan tentara, apalagi ormas atau masyarakat. Mereka juga lupa semua orang sama di mata hukum dan pembuktian bersalah dilakukan di pengadilan.

Semua orang harus mengedepankan “asas praduga tak bersalah” dan menyerahkan dugaan-dugaan dan tuduhan-tuduhan kepada seseorang atau beberapa warga diproses sesuai hukum. Justru aparat hukum harus memastikan tidak ada orang yang bertindak main hakim sendiri dan harus menangani orang-orang yang main hakim sendiri, bukan orang-orang yang mereka teror dan aniaya.

Di Semarang lain lagi. Teror terhadap mahasiswa Papua di Asrama mereka justru dimulai dari surat dari RW yang ditujukan kepada ketua asrama. Isinya pemberitahuan akan ada acara jalan sehat, pemasangan bendera merah putih, dan spanduk pada 18 Agustus 2019. Di sana disebutkan untuk pemasangan bendera merah putih dan spanduk dilakukan di depan Asrama Mahasiswa West Papua.

Di bawah surat ada pula NB-nya tulisan isi spanduk: “Kami Warga Kel Candi tidak setuju Asrama West Papua digunakan untuk kegiatan yang mengarah pemisahan Papua dari NKRI. Jika hal tersebut di atas dilakukan kami sepakat menolak keberadaan Asrama West Papua di Kelurahan Candi.”

Jelas ini perlakuan yang tidak adil dan sudah pasti menyinggung para penghuni asrama dan sayangnya dilakukan oleh pengurus RW. Alih-alih mengayomi mahasiswa Papua yang tinggal di wilayah itu, justru meneror mereka dengan asumsi dan mencampuri terlalu jauh urusan rumah tangga orang lain.

Apakah salah pengurus RW tidak suka dengan tindakan separatisme? Tidak. Apakah salah beberapa tentara, aktivis ormas dan siapa saja itu tidak suka dengan separatisme? Tidak. Yang salah adalah cara mereka bereaksi terhadapnya. Hukum menilai tindakan, bukan apa yang ada dalam pikiran orang.

Justru tindakan yang tidak sopan, premanisme, dan ketidakadilan hukum itu semakin memupuk ketidaksukaan orang-orang Papua terhadap negeri ini. Padahal yang melakukannya hanya segelintir orang, segelintir aparat, dan pernyataan segelintir pejabat daerah.

Rangkul dan ayomilah mahasiswa dan orang-orang Papua yang tinggal di tempat Anda. Perlakukan mereka seperti warga daerah lain di Nusantara ini. Jangan sekali-kali meneriakkan mereka “monyet” karena itu sungguh tidak relevan dan kampungan.

Yakinlah, jika Anda mengenal orang asli Papua banyak yang berhati emas, sopan, dan bersahabat. Jika Anda telah mengenal mereka maka Anda akan malu meneror mereka.

*Syofiardi Bachyul adalah seorang jurnalis, tinggal di Sumatera Barat

Loading...