Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Uji Kompetensi Pejabat Lampura Berpotensi Cacat Hukum

Uji Kompetensi Pejabat Lampura Berpotensi Cacat Hukum

193
BERBAGI
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)
Kantor Pemkab Lampung Utara (Foto: © Teraslampung.com)

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Pelaksanaan uji kompetensi ‎pejabat teras di lingkungan Pemkab Lampung Utara pada 12 November 2020 mendatang berpotensi cacat hukum. Alasannya, penyelenggaraan uji kompetensi itu diduga tidak sesuai aturan yang ada.

Aturan yang diduga dilanggar itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen PNS. Dalam aturan tersebut disebutkan, pejabat yang boleh ‎mengikuti uji kompetensi ialah pejabat yang telah menempati jabatannya paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun. Sementara fakta di lapangan menunjukkan nada beberapa pejabat yang belum genap dua tahun menduduki jabatannya tetapi akan ikut uji kompetensi.

‎Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara, Lekok, ketika dikonfirmasi, Selasa (10/11/2020) enggan memberikan tanggapannya seputar dugaan itu.

Ia menyarankan wartawan untuk menanyakan persoalan itu langsung kepada Kepala Bidang Promosi, Mutasi, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Lampung Utara, Hendri Dunant.

“Silakan ke BKD. ‎Temuin Kabid Hendri Dunant,” tulisnya dalam WhatsApp.

Di tempat berbeda, Hendri Dunant mengakui bahwa semestinya uji kompetensi itu dilakukan untuk pejabat yang telah menempati jabatannya paling singkat dua tahun. Ketentuan itu diatur dalam PP Nomor 11 Tahun 2017.

“Kalau mengacu pada aturan itu emang benar seperti itu,” jelasnya.

Kendati begitu, ‎Hendri mengatakan, terdapat aturan lainnya yang memperbolehkan pelaksanaan uji kompetensi di luar ketentuan. Aturan itu adalah PP Nomot 17 Tahun 2020 dan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dnegan nomor 52 tahun 2020, serta rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal 3 November 2020.

“Dasar uji kompetensi ini adalah Surat edaran‎ Menpan dan RB memperbolehkan uji kompetensi kepada pejabat yang telah menempati jabatannya minimal satu tahun dan rekomendasi dari KASN,” urainya.

‎‎Para peserta uji kompetensi mendatang adalah Efrizal Arsyad (Asisten III), Azwar Yazid (Asisten I), Adrie (Sekretaris DPRD), Mankodri (Inspektur).
Kemudian, Abdurahman (Kepala BKPSDM), Desyadi (Kepala BPKA), Mikael Saragih (Kepala BPPRD), Karim SR (Kepala BPBD).

Selanjutnya, Pirmansyah(Kasat Pol-PP), Khairul Anwar (Kadisnakertrans), Maya Natalia Manan (Kepala PP dan PA), Sutikno (Kepala P2KB), M. Rendra Yusfie (Kepala Dinas Ketahanan Pangan), Maspardan (Kadisdukcapil), Wahab (Kepala DPMPD), Basirun Ali (Kadishub), Dina Prawitarini(Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perindustrian), Sri Mulyana (Kepala DPMPTSP), Sofyan (Kadis Pertanian), Ilham Akbar (Kadispora) M. Erwinsyah (Kadinsos), Syahrizal Adhar (Kepala Dinas PUPR) dan Sanny Lumi (Kepala Dinas Perikanan).