Beranda Politik Ungkap Anggaran Lem Aibon Rp82 Miliar, Politisi PSI Dinilai Langgar Tata Tertib

Ungkap Anggaran Lem Aibon Rp82 Miliar, Politisi PSI Dinilai Langgar Tata Tertib

307
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM — Heboh anggaran aduhai lem aibon di RAPBD DKI Jakarta yang mencapai Rp82 miliar per tahun berbuntut panjang. William Aditya, anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) justru akan dikenai sanksi Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI.

BK DPRD DKI menyebut berkas pemeriksaan anggota DPRD William Aditya Sarana sudah selesai dan akan diserahkan segera kepada pimpinan DPRD DKI agar dapat segera diproses.

BACA: Anggarkan Lem Aibon Rp 82 M, Dinas Pendidikan DKI Jakarta Akui Salah

“Iya tadinya mau diserahkan sekarang, tapi Pak Pras-nya (Ketua DPRD) kelihatan sedang ada urusan, artinya besok kali,” kata Ketua BK DPRD DKI Achmad Nawawi saat dihubungi wartawan, Kamis (28/11/2019).

Menurut Nawawi, isi berkas laporan pemeriksaan William menunjukkan bahwa politikus muda dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu telah melanggar tata tertib DPRD yang berisi bahwa anggota legislatif harus bersikap kritis disertai sikap adil, profesional dan proporsional.

“Iya, mungkin dianggap tidak proposional, karena William bukan anggota komisi E dan tidak membidangi masalah pendidikan. Toh ada orang PSI kan yang di Komisi E, bahkan wakil ketua Komisi E adalah orang PSI,” kata Nawawi.

Lebih lanjut Nawawi mengatakan, “Akhirnya kita sepakat semua anggota BK itu kalau toh dianggap sedikit ada kekeliruan, ya itu kekeliruan kecil karena dianggap tidak proporsional saja mungkin. Laporan yang kami buat seperti itu.”

Usai laporan selesai dibuat, diperiksa dan ditanda tangani oleh seluruh anggota BK DPRD DKI, maka tahapan selanjutnya menunggu pimpinan Dewan membaca laporan untuk pemberian sanksi kepada pria berusia 23 tahun itu.

“Yang memberikan sanksi ya nanti pimpinan Dewan, kalau kami (BK) hanya melaporkan seluruh prosesnya,” ujar Nawawi.

William Aditya Sarana dilaporkan oleh seorang warga Jakarta bernama Sugiyanto pada Senin (4/11/2019) karena telah mengunggah dokumen rancangan KUA-PPAS ke media sosialnya tentang lem aibon yang akhirnya viral.

Unggahan tersebut dinilai Sugiyanto telah menimbulkan keresahan masyarakat dan membentuk opini negatif terhadap pemerintahan Gubernur DKI Anies Baswedan.

Bisnis.com

Loading...