Beranda News Peristiwa Unjuk Rasa di depan Kantor Gubernur, Buruh Lampung Totak UMP

Unjuk Rasa di depan Kantor Gubernur, Buruh Lampung Totak UMP

243
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM — Ratusan buruh dari Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Lampung untuk menolak kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Lampung, Senin,11 Oktober 2019.

Menurut Koordinator aksi Funky Rulitasari, kenaikan UMP tahun 2020 yang naik sebesar 8,51 persen dirasakan masih menindas kaum buruh.

“UMP Lampung Rp2.432.000 sebelumnya Rp2.241.269 atau naik sebesar Rp190.731 kami nilai masih jauh dari tingkat kebutuhuan rata-rata per bulan. Saya contohin kebutuhan yang masih lajang aja bisa Rp3 juta, gimana buat yang sudah berkeluarga dan punya anak,” katanya Senin 11 November 2019 di halaman kantor gubernur.

Dengan nilai UMP Lampung sebesar Rp2.241.269 itu menurut Funky bisa dipastikan tidak dapat memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan bagi para buruh.

“Naik sih naik, tapi kita lihat masih tidak dapat mencukupi kebutuhan pendidikan, kesehatan. Ditambah lagi iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS akan naik per Januari 2020,” ungkapnya.

Dia juga menilai pemerintah tidak berpihak ke buruh tapi ke pengusaha dengan berupaya merenggut hak-hak buruh tentang pesangon, memperdalam dan memperluas hubungan kerja kontrak, alih daya (outsourcing) dan pemagangan, menambah jam kerja dan mempermudah Pemutus Hubungan Kerja (PHK).

“Pemerintah dan pengusaha kami nilai berusaha merenggut hak-hak buruh yang merupakan hasil perjuangan panjang gerakan melalui undang-undang ketenaga kerjaan. Ditambah sistem pasar tenaga kerja fleksibel dimana tenaga kerja direkrut melaui agen penyalur. Ini menurut saya meminimalisir tanggungjawab perusahaan atas pekerjanya,” ungkapnya.

Pusat Perjuangan Rakyat Lampung dalam aksinya juga menyatakan sikap:
1. Cabut PP No.78 tahun 2015 tentang pengupahan.
2. Tolak revisi UU ketenagakerjaan (No.13 tahun 2003) dan pasar tenaga kerja fleksibel.
3. Hapuskan sistem kerja kontrak (outsourcing)
4. Tolak sistem pemagangan
5. Tolak kenaikan tarif BPJS Kesehatan
6. Tolak revisi UU pertanahan
7. Tolak RKUHP
8. Terbitkan Perpu KPK
9. Hentikan represi terhadap gerakan rakyat

Dandy Ibrahim

Loading...