Unjuk Rasa di Pemkab Lampura, Ini Tuntutan Aktivus IMM

Bagikan/Suka/Tweet:

Feaby/Teraslampung.com

Kotabumi–Perwakilan unjuk rasa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kotabumi, Lampung Utara mendesak pemerintah pusat untuk sesegera mungkin mengatasi bencana kabut asap yang telah membuat rakyat menderita sejak beberapa bulan belakangan ini.

Desakan ini merupakan bagian dari delapan poin tuntutan yang disampaikan mereka kepada Asisten II Sekretariat Kabupaten, Fahrizal Ismail seusai menggelar aksi unjuk rasa di depan pintu gerbang kantor Pemkab.

Menurut koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Randa Cakrabuana Karim, selain menuntut hal tersebut, masih terdapat tujuh poin lainnya yang dituangkan dalam pernyataan sikap tersebut.

“Pertama kami menginginkan Presiden dan Wakil Presiden harus menjadi dwi – tunggal yang memimpin negeri ini dan jangan mudah terganggu dengan intrik – intrik yang dapat merusak harmoni,” kata dia.

Tuntutan lainnya, terus Randa, IMM menolak tegas rencana pemerintah mencabut subsidi listrik dan menuntut Pemerintah untuk perhatian pada upaya mengurangi kesenjangan dan ketimpangan ekonomi serta menuntut pemerintahan Jokowi – JK agar dapat merealisasikan program Nawacita dan bukan hanya sebatas slogan semata.

“Program Nawacita harus benar – benar direalisasikan dan bukan hanya sebatas slogan belaka,” tegasnya.

Di samping itu, imbuhnya lagi, IMM juga menuntut pemerintah harus segera menyelesaikan konflik pulau Ambalat dan Natuna melalui sertifikasi atau melegalisasi pulau – pulau tersebut serta menolak perpanjangan izin PT. Newmont dan PT. Freeport dan perusahaan asing lainnya di wilayah Indonesia.

“Sedangkan tuntutan untuk Pemkab, kami meminta Pemkab memastikan bahwa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak yang akan digelar pada 19 November mendatang bebas dari kecurangan dan praktek politik uang,” tandasnya.

Menyikapi pernyataan sikap IMM tersebut, Fahrizal Ismail mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi seluruh tuntutan yang disampaikan oleh para aktivis mahasiswa tersebut. Karena tuntutan atau aksi para aktivis ini merupakan bagian dari demokrasi.

“Kami sangat mengapresiasi pernyataan sikap dari adik – adik kita dari IMM. Karena pernyataan sikap ini wujud nyata kepedulian mereka terhadap negara ini,” papar Fahrizal.‎