Unjuk Rasa Tolak Jokowi, Mahasiswa Bakar Ban dan Blokir Jalan

  • Bagikan
Unjuk rasa mahasiswa di depan kampus UBL. (Zainal Asikin)

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com — Ratusan mahasiswa dari Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) menggelar aksi unjuk rasa menolak kedatangan Presiden Joko Widodo Selasa siang hingga sore (25/11). Aksi dipusatkan di depan kampus Universitas Bandar Lampung (UBL) di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam, Kedaton, Bandarlampung itu memacetkan jalan karena mahasiswa memblokir jalan dan membakar ban-ban bekas.

Mereka menolak kedatangan Presiden Jokowidodo ke Lampung dan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), aksi para mahasiswa tersebut diwarna dengan membakar ban di tengah jalan.

Para mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan “Lampung Tolak Jokowi” . Mereka juga melakukan orasi berisi penolakan terhadap kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Petugas kemananan dari kepolisian yang diterjunkan di lokasi tersebut,  kewalahan mengatur arus lalulintas. Petugas juga melakukan pengamanan di sejumlah titik yakni seperti di SPBU dan tempat-tempat lainnya agar tidak terjadi kerusuhan dan anarkis dari para pengunjuk rasa.

Ketua Liga Mahasiswa Nasional Demokrasi (LMND) Lampung, Risma Borthon menuturkan, aksi unjukrasa ini merupakan gabungan dari 23 organisasi kemahasiswaan yang ada di Lampung atau lebih tepatnya se-Lampung.

“Jokowi ke Lampung atau tidak, tetap tidak ada pengaruhnya bagi Lampung. Kedatangan Jokowi  tidak akan  menyelesaikan masalah di Lampung,” kata Risma.

Menurut Risma, selain untuk menolak kedatangan Jokowi dan menolak kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, aksi yang mahasiswa gelar merupakan bentuk solidaritas untuk lima anggota Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) yang terluka akibat dipukul polisi saat berunjuk rasa menolak kenaikan harga BBM di depan Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, Senin (24/11).

“Empat mahasiswa terluka dan seorang sampai sekarang masih dalam kondisi kritis dan dirawat di Rumash Sakit Umum Dadi Tjokrodipo Bandarlampung,” kata Risma.

 “Kami juga menuntut penghapusan komersialisasi pendidikan dan penerapan  UUD 1945 pasal 33, dan peningkatan  kesejahteraan guru,” tambah Risma.

Zainal Asikin

  • Bagikan