Beranda Views Opini Untuk Apa WTP  bagi Provinsi Lampung

Untuk Apa WTP  bagi Provinsi Lampung

347
BERBAGI

Oleh Budi Hutasuhut

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberi nilai WTP (wajar tanpa pengecualian/unqualified opinion)  terhadap laporan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung. Saya kaget mendengarnya karena sejumlah rekan yang berprofesi sebagai analis dan sering terlibat dalam pembuatan laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Lampung,  menilai banyak ketidakcocokan antara pembiayaan dengan perencanaan program-program kerja Pemda Provinsi Lampung dalam APBD tersebut. Mestinya, laporan keuangan itu tidak mendapat WTP, tetapi opini tidak wajar (adversed opinion) atau malah tidak ada pendapat auditor (disclaimer of opinion).

Sudah lama dicurigai soal nilai WTP itu tidak bisa jadi patokan. Sejumlah daerah yang pernah mendapat nilai WTP, ternyata para kepala daerahnya merupakan tersangka kasus korupsi. Kita ambil contoh Provinsi Riau, yang setiap tahun selalu mendapat predikat WTP, tapi Gubernur daerah itu selalu menjadi tersangka kasus korupsi dana APBD.  Itu sebabnya, belakangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mempertanyakan fungsi WTP itu, dan kaitannya dengan banyak aparat pemerintah daerah yang jadi tersangka korupsi padahal laporan keuangannya mendapat penilaian WTP.

Lantas, kenapa setiap pemerintah daerah tetap mengupayakan bisa mendapat predikat WTP itu?  Tak lain disebabkan, predikat WTP berkaitan dengan sanksi luar biasa menyangkut dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) yang menjadi jatah pemerintah daerah. Semakin bagus nilai laporan keuangan suatu pemerintah daerah, semakin besar peluang untuk mendapatkan DAU dan DAK.

Lantaran itu, pemerintah daerah akan melakukan apa saja agar laporan keuangannya mendapat predikat WTP.  Hal pertama yang dilakukan,  menjaga sinkronisasi program-program dalam APBD dengan program-program dalam APBN.  Setelah itu, pemerintah daerah akan menempatkan orang-orang khusus untuk belajar membuat laporan keuangan,  meskipun yang dipelajari hanya cara mengisi modul yang sudah ada.

Ketika pemerintah daerah tidak memiliki operator yang mampu menginput data ke dalam modul,  laporan keuangan akan amburadul. Pasalnya, setiap petugas yang diberi tanggung jawab untuk membuat laporan keuangan itu tidak pernah belajar secara manual, sehingga tingkat ketergantungan terhadap teknologi sangat tinggi.

Itu sebabnya, para analis keuangan mendadak jadi popular. Kemampuan mereka dalam membuat analisis keuangan  dengan membedah APBD,  senantiasa dipakai oleh pemerintah daerah. Mereka akan ditawari proyek-proyek pembuatan laporan keuangan untuk lebih memudahkan pemerintah daerah. Alhasil, pengetahuan tentang membuat laporan keuangan dari aparatur sipil negara (ASN) tidak kunjung diperbaharui.

Sulit menemukan ASN di lingkungan pemerintah daerah yang benar-benar mampu membuat laporan keuangan sesuai standar yang dibuat pemerintah pusat. Penyebabnya, ASN tidak pernah belajar untuk membuat laporan karena para atasan tidak mau berspekulasi mengandalkan kemampuan ASN, yang beresiko terhadap tidak teraihnya predikat WTP.

Kembali ke predikat WTP yang diperoleh Pemda Provinsi Lampung, yang meskipun mengejutkan,  kita harus menganggap sebagai hal yang lumrah. Segala sesuatu yang tiba-tiba berubah lebih baik dari asumsi yang pernah kita lakukan, selalu akan dianggap sebagai hal yang lumrah. Meskipun, keterkejutan kita bukan lantaran prestasi mendapat predikat WTP itu, tetapi karena kenapa predikat itu bisa diperoleh sementara fakta yang sesungguhnya justru tidak seperti itu.

Fakta yang kita temukan jika mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2016,  terutama pada bagian evaluasi hasil RKPD 2015,  banyak permasalah yang terjadi sesungguhnya tidak punya hubungan dengan perencanaan yang dilakukan. Mestinya, syarat predikat WTP yang cenderung untuk melihat sinkronisasi antara perencanaan dengan pembiayaan dalam APBD serta sinkronisasi dengan dokumen-dokumen perencanaan yang ada, maka predikat WTP itu layak dipertanyakan.

Tapi, biarlah, terlanjur predikat WTP itu sudah diberikan. Kita berharap Pemda Provinsi Lampung di bawah kepemimpinn Gubernur Ridho Ficardo, tidak lagi terlalu memfokuskan pada laporan keuangan yang lebih baik. Sebaliknya, Gubernur Lampung harus memfokuskan perhatian pada tujuan dari pembangunan daerah itu sendiri. Jangan sampai geliat pembangunan daerah itu justru tidak mampu menjawab permasalah-persalahan yang ada, yang memberi kesan seakan-akan permasalahan itu sebagai kutukan yang harus ditanggung seluruh masyarakat Lampung.

Kita ambil copntoh permasalahan di bidang ekonomi yang diutarakan dalam RKPD 2016, dan salah satunya menyangkut melambat pertumbuhan ekonomi daerah, tidak progresifnya pertumbuhan investasi daerah, terbatasnya komoditas ekspor,  dan rendahnya tingkat pendapatan regional penduduk secara bruto dibandingkan rata-rata nasional. Dengan permasalahan yang sangat subtansial itu, kita bisa mengatakan persentase penduduk miskin masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional, dan hal ini berbanding lurus dengan rendahnya kualitas SDM di Provinsi Lampung.

Sudah bukan zamannya lagi Gubernur Lampung hanya unggul di bidang peningkatan citra, menyebarluaskan informasi kepada public seakan-akan pemerintah yang dipimpinnya telah melakukan banyak kemajuan. Padahal, citra yang dibangun itu hanya realitas media yang didukung oleh kehidupan media massa di Lampung yang semakin lama semakin memposisikan diri sebagai media pelat merah demi mendapat kucuran dana APBD.

 

Loading...