Beranda Views Suara Publik Untuk Siapa Pemkot Bandarlampung Gigih Menggusur Pasar Griya Sukarame?

Untuk Siapa Pemkot Bandarlampung Gigih Menggusur Pasar Griya Sukarame?

1067
BERBAGI
Bangunan Pasar Griya Sukarame rata dengan tanah, Selasa (24/7/2018).

Pemerintah Kota Bandarlampung telah semena-mena menggusur dan mengabaikan hak-hak warga Pasar Griya, Sukarame Bandar Lampung. Hari ini (24/7/2018) penggusuran kembali dilakukan Pemkot Bandarlampung. Korban kembali beratuhan akibat kekerasan dan tindakan represif Satuan Pol PP Kota Bandar Lampung. Ada  4 orang korban yang harus dilarikan ke Puskesmas Permata Sukarame: 2 perempuan (ibu-ibu) pingsan, 2 orang laki-laki pingsan– 1 di antaranya orang tua yang mengalami sesak napas,

Sampai dengan siaran Pers ini kami sampaikan, bahwa masyarakat yang telah digusur tersebut akan tetap bertahan di lokasi, dan sebagian yang tempat hunian sudah di rusak dan diratakan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung.Mereka akan mendirikan tenda dan menginap di Kantor Walikota Bandarlampung. Sebagian dari warga, yang terdiri dari anak dan ibu-ibu akan tetap mengurus keluarganya di lokasi dan akan berlindung di dalam mushola.

Terhadap kengototan sikap Walikota Herman HN , kami layak bertanya: untuk siapakah sebenarna penggusuran ini dilaukan? Mengapa Pemkot Bandarlampung sangat gigih melakukan penggusuran?

Di antara rentetan pertanyaan itu, kami menemukan informasi pembuka untuk melacak jejak ihwal musabab penggusuran. Informasi awal bersumber dari: http://lpse.bandarlampungkota.go.id/eproc4/lelang/2464193/pengumumanlelang

Dari sini kita tahu bahwa Rencana Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung tersebut ternyata sudah selesai dilakukan lelang dan sudah terdapat pemenang dari lelang Pengadaan Barang dan Jasa tersebut. (Sumber : LPSE Kota Bandar Lampung, diakses pada Tangga 22 Juli 2018, Pukul 11.18 WIB).

Bahwa hal ini menjadi pertanyaan besar di masyarakat, sebenarnya Pembangunan itu untuk siapa ?

Sebab itu, LBH Bandarlampung sudah meminta kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung untuk menyampaikan LHP Kota Bandar Lampung, khususnya mengenai Pengelolaan Aset Daerah.

Kemarin (23/7/2018) LBH Bandarlampung telah menyampaikan Notifikasi kepada :

1. Walikota Bandar Lampung.
2. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung.
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung.
5. Kepala Dinas Perdagangan Kota Bandar Lampung.

Isinya: Kami meminta penghentian penggusuran dan Pemkot Bandarlampung memfungsikan kembali Pasar Griya. Namun, hal itu tidak dihiraukan dan diabaikan begitu saja.

Pertanyaan kami dari LBH Bandar Lampung tentang Penggusuran itu sebenarnya untuk siapa ? sejatinya tidak berlebihan, karena :

1. Sampai dengan saat ini Pemkot Bandar lampung tidak pernah mau duduk bersama dengan warga untuk mencari solusi terbaik.

2. Bahwa Pemkot Bandar Lampung tidak pernah menunjukkan dan menyampaikan tentang Legalitas Aset Tanah yang dimaksud tersebut.

Berdasarkan informasi yang kami himpun dari laman peta BPN, ternyata  lahan tersebut TIDAK TERDAFTAR. (Sumber : www.peta.bpn.go.id )

Untuk mengkonfirmasi kebenaran data tersebut, Hari ini kami telah menyampaikan Surat Permintaan Informasi Publik kepada BPN Kota Bandar Lampung, melalui Surat Nomor : 071/SK/LBH-BL/VII/2018m Perihal : : Permohonan Informasi Publik, dan Permintaan Klarifikasi. Atas Surat yang kami kirim kan tersebut, kami akan mendatangi Kantor BPN Kota Bandar Lampung pada Hari Kamis Tanggal 26 Juli 2018, untuk mendapatkan Informasi yang kami mintakan.

LBH Bandarlampung bersama beberapa jaringan mahasiswa, rekan-rekan advokat yang peduli dengan Permasalahan ini terus melakukan konsolidasi untuk melakukan Pembelaan bagi masyarakat Pasar Griya. LBH Bandarlampung juga telah berkoordinasi dengan Rekan-Rekan Pengabdi Bantuan Hukum di YLBHI, Jakarta.

Sebagai Lembaga Non Pemerintahan yang concern terhadap Hak Asasi Manusia, dimana isu korupsi juga menjadi perhatian LBH Bandarlampung.Untuk itu, kami keminta KPK RI untuk mengawal Kebijakan Pengelolaan Pemkot Lampung, khususnya mengenai Peralihan Fungsi Aset Daerah dari Pasar menjadi Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang Rencana Pembangunannya menyedot hingga Rp12 Milyar yang uangnya akan digelontorkan dari APBD Kota Bandarlampung.

Terhadap hal ini, negara melalui Pemerintah Kota Bandar Lampung telah lalai dan dengan sengaja melanggar hak-hak warga Negara. Dimana sebagai Negara Hukum, dan diperintahkan Undang-Undang, seharusnya Pemerintah Kota Bandarlampung menjalankan kewajiban sebagai Pemerintah untuk menghormati, mengakui dan memenuhi Hak-Hak Warga sebagaimana diwajibkan dalam :

Pasal 28 I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945 :
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Pasal 8 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :
“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

Pasal 71 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia :
“Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang di atur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.”

Atas hal ini, LBH Bandar Lampung akan terus mengawal dan mendampingi Warga Pasar Griya Sukarame Bandar Lampung.

LBH Bandar Lampung

Chandra Muliawan
Wakil Direktur