Opini  

Urgensi Kongres Kebudayaan Komunitas Lampung

Halim HD. Foto: Istimewa/dok pribadi
Halim HD. Foto: Istimewa/dok pribadi
Bagikan/Suka/Tweet:

Oleh: Halim HD
Networker Kebudayaan

Kaum seniman Lampung bergerak. Kesadarannya membuncah. Ikatan antarkaum seniman dicoba dieratkan. Masalah dicoba dikuak dan belenggu birokrasi dicoba dibongkar. Hal itu sehubungan dengan birokrtasi pengelolaan kesenian yang berkaitan dengan hambatan bagi kaum seniman untuk menyelenggarakan acara di Taman Budaya Lampung (TBL).

Hambatan para seniman untuk menyelenggarakan acara di TBL  memancing munculnya  kesadaran kaum seniman tentang hak-hak berkebudayaan berkaitan dengan sarana kesenian yang semestinya sebagai ruang publik. Praktik birokrasi telah menghambat para seniman Lampung untuk berekspresi dengan memamnfaatkan fasilitas TBL. Bukan tidak mungkin, di balik birokrasi yang memhambat itu, ada sesuatu yang berkaitan dengan soa pendapatan asli daerah (PAD) yang selalu dijadikan alasan instansi dalam praktik politik “ekonomisasi kesenian dan kebudayaan”.

Praktik ini terjadi di mana-mana, hamp[ir disemua daerah-kota. Kita bisa menyatakan bahwa hal itu merupakan pelanggaran yuridis-konstitusional. Sebab, di dalam UU Pemajuan Kebudayaan hasil Kongres Kebudayaan pada tahun 2018, secara jelas dan gamblang disebutkan bahwa pemerintah pusat dan daerah-kota mempunyai kewajiban untuk menjadi fasilitator di dalam kegiatan kesenian.

Aksi kaum seniman Lampung ini nampaknya mendapatkan tanggapan dari instansi Dinas Kebudayaan, yang akan mencoba memperbaiki tata cara di dalam pengelolaan TBL. Kaum seniman Lampung masih beruntung karena ada tanggapan positif. Semoga saja hal ini bisa berlanjut dengan dialog yang produktif dan bisa merumuskan suatu relasi kerjasama yang setara dan saling mengisi.

Sesungguhnya dengan adanya tanggapan apalagi ada usaha untuk menciptakan kondisi yang kondusif berkaitan relasi antara kaum seniman dan instansi TBL, instansi TBL bisa lebih meningkatkan kinerjanya dengan maksimal melalui kerjasama pengelolaan dan menjadikan TBL sebagai pangkalan kaum seniman di dalam mengelola dirinya. Di sisi lain, dengan  keterbukaan maka TBL bisa menjadikan dirinya sebagai laboratorium khasanah senibudaya. Di antara keterbatasan ruang-ruang publik bagi kehidupan kesenian dan menjadikan TBL sebagai ruang eksplorasi dan ‘laboratorium’, maka TBL bisa mengubah dirinya ke arah proses ruang kesenian dalam kerangka industri kreatif. Di sisi lainnya, menjadikan TBL ruang reflektif nilai-nilai kebudayaan.

Pada dasarnya suatu taman budaya sebagai art center, bukan hanya untuk ruang penyajian karya. Di balik itu, yang juga terpenting menjadi ruang inspiratif. Di situlah kaum seniman dan berbagai pihak yang berkaitan dengan khasanah senibudaya — misalnya kaum akademisi, jurnalis, peneliti, pengamat — bisa menyatu di dalam ruang dialog yang diselenggarakan oleh TBL. Dalam dialog reflektif itulah hal-hal teknikal sampai dengan berbagai konsep dan metode kesenian dikupas dan dieksplorasi untuk menemukan daya ucap baru menuju kebaharuan kesenian. Di sinilah sesungguhnya posisi-fungsi TBL sebagai institusi kebudayaan yang sebenarnya, yang sejak awal tahun 1980-an dirumuskan sebagai pelatuk strategis di dalam pengelolaan nilai-nilai khasanah senibudaya melalui berbagai ekspresi jenis dan disiplin kesenian, dan sekaligus mempertemukan pemikiran yang reflektif dan visioner.

Dalam konteks gagasan itulah kita membutuhkan suatu himpunan energi yang bisa diwujudkan oleh kaum seniman dan berbagai kalangan untuk memikirkan jalan perumusan strategis ke arah relasi yang lebih dinamis dan memiliki kemajuan ke depan. Kaum seniman melalui himpunan dan jejaring komunitasnya sebaiknya menyelenggarakan sejenis Kongres Kebudayaan Komunitas (KKK). Kongres ini saya pikir sangat relevan dan bahkan penting untuk merefleksikan suatu perjalanan yang pernah dilalui dan dianalisis serta kembali dirumuskan berkaitan dengan perencanaan jangka panjang.

Segi kehidupan komunitas sebagai basis kebudayaan harus dirumuskan lebih mendasar posisi-fungsinya dalam konteks perubahan sosial, politik, serta sistem nilai lainnya. Di sisi lainnya, kongres itu sangat dibutuhkan untuk mendukung hasil Kongres Kebudayaan Nasional yang lalu. Sebab, salah satu titik lemah dari hasil Kongres Kebudayaan yang telah dirumuskan sebagai UU Pemajuan Kebudayaan itu  terletakpada  kaitan antara institusi pemerintah dengan komunitas. Meskipun hasilKongres Kebudayaan telah dinyatakan bahwa pemerintah berkewajiban sebagai fasilitator, tetapi praktik yang terjadi sering jauh dari rumusaan UU itu sendiri. Dengan kata lain, KKK merupakan usaha untuk ikut mendinamisasikan serta mewujudkan UU Pemajuan Kebudayaan kearah yang lebih konkret: posisi-fungsi komunitas setara dengan institusi di dalam pengelolaan sarana untuk menunjang kehidupan kesenian.

Kongres Kebudayaan Komunitas ini juga menjadi batu uji bagi kaum seniman untuk menilai atau mengukur  sejauh mana kaum seniman memiliki dasar-dasar pemikiran yang visioner berkaitan dengan eksistensi komunitas sebagai basis kebudayaan. Pada sisi lainnya, KKK ini juga menguji kaum seniman sejauh mana mampu menyatukan energinya berupa rumusan pemikiran yang strategis. Saya pikir, ada baiknya juga TBL dan Dinas Kebudayaan Lampung memberikan dukungan penyelenggaraan KKK  agar lebih membuka kemungkinan terciptanya suatu kerjasama yang lebih produktif. Selain itu, agar hasil-hasil rumusan pemikiran itu bisa dijadikan masukan untuk menyusun peraturan daerah (Perda) tentang pengelolaan kesenian sekaligus menyusun konsep strategi kebudayaan untuk daerah Lampung.

Pembangunan politik ekonomi daerah Lampung yang selama ini dijalankan membutuhkan landasan yang lebih kuat dan mendasar melalui strategi kebudayaan. Sebab, peningkatan nilai-nilai ekonomis semata-mata tanpa kandungan nilai-nilai kebudayaan menciptakan konsumerisme dan kehampaan hidup. Untuk itulah, maka  kesadaran dari pengelola daerah Lampung untuk membuka diri dan mencari kembali pijakan yang lebih manusiawi melalui relasi dialogis antara komunitas kesenian dengan Pemda Lampung dalam wujud Kongres Kebudayaan Komunitas.***