Usulan Jadi “Justice Collaborator” Ditolak, Mustafa Dituntut 5 Tahun Penjara dan Dicabut Hak Politiknya

  • Bagikan
Sidang perkara fee proyek Lampung Tengah dengan terdakwa Mustafa di PN Tanjungkarang, Kamis (10/6/2021). JPU KPK menuntut mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa 5 tahun penjara dan denda Rp24 miliar.
Sidang perkara fee proyek Lampung Tengah dengan terdakwa Mustafa di PN Tanjungkarang, Kamis (10/6/2021). JPU KPK menuntut mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa 5 tahun penjara dan denda Rp24 miliar.

TERASLAMPUNG.COM — Sidang perkara free proyek Pemkab Lampung Tengah di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan terdakwa mantan Bupati Mustafa hari ini (10/6/2021) memasuki tahap tuntutan. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Mustafa lima tahun penjara dan denda sebesar Rp24 miliar.

Tim JPU KPK yang dipimpin Taufik Ibnugroho juga memutuskan  menolak permohonan Mustafa untuk menjadi justice collaborator. Selain itu, jaksa juga menuntut hak politik Mustafa dicabut.

JPU KPK menilai Mustafa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut. Sehingga, pihaknya menuntut Mustafa lima tahun kurungan penjara dikurangi masa tahanan dan denda Rp400 Juta subsider empat bulan penjara.

“Membebankan uang pengganti Rp24,6 Miliar dikurangi jumlah uang yang telah disita dan dikembalikan terdakwa dengan ketentuan jika tidak mampu membayar dalam satu bulan setelah putusan inkrah pengadilan maka harta bendanya dapat disita okeh jaksa dan jika tidak mencukupi dipidana selama dua tahun,” tambahnya.

Kemudian, menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa berupa pencabutan hak politik untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun terhitung sejak terdakwa menjalani pidana pokok.

Mustafa dituntut dengan dakwaan pertama; Pasal 12 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua; Penerimaan gratifikasi dengan dugaan melanggar Pasal 12B UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Usulan Jadi Justice Collaborator Ditolak

Soal penolakan menjadi justice collaborator, JPU beralasan Mustafa tidak memenuhi syarat. Menurut jaksa Taufiq, ada tiga syarat dikabulkan justice collaborator. Yaitu mengaku bersalah dan memang melakukan tindak pidana korupsi, membuka peran atau aktor lain yang lebih besar dan seterang-terangnya; dan pelaku utama.

Menurut JPU dalam kasus ini Mustafa adalah pelaku utama sehingga dinilai tidak memenuhi syarat menjadi justice collaborator.

“Terdakwa termasuk dalam kriteria pelaku utama sehingga permohonan tidak memenuhi syarat akan tetapi karena terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengembalikan sebagian uang tindak pidana maka akan menjadi hal yang meringankan dalan tuntutan,” kata Taufiq.

Jaksa KPK Taufiq Ibnugroho mengatakam, Surat Edaran Mahkamah Agung Sema Nomor 4 tahun
2019 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana, whistler blower dan saksi pelaku yang bekerjasama JC didalam perkara tindak pidana tertentu.

“Telah secara jelas diatur apabila seseorang bisa diberikan JC itu. Yakni bukan pelaku utama, melakukan kejahatan yang dilakukan, memberikan keterangan sebagai saksi dan bukti-bukti signifikan untuk mengungkap pelaku lain yang lebih besar, mengembalikan aset aset pidana,” kata Taufiq,

Taufiq mengatakan, jika fakta persidangan dikaitkan dengan ketentuan Surat Edaran MA No. 4 itu maka terdakwa merupakan pelaku utama sehingga permohonan menjadi justice collaborator tidak memenuhi syarat untuk dikabulkan.

“Tetapi terdakwa telah mengakui perbuatannya dan mengembalikan uang tindak pidana maka hal itu dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan sebagai tuntutan pidana atas diri terdakwa,” kata jaksa Taufiq.

  • Bagikan