Beranda Ruwa Jurai Lampung Tengah Usulan Pembentukan Kabupaten Seputih Barat dan Seputih Timur Belum Masuk DPR...

Usulan Pembentukan Kabupaten Seputih Barat dan Seputih Timur Belum Masuk DPR RI

931
BERBAGI
Frans Agung Mula Putra
BANDARLAMPUNG,
Teraslampung.com–
 Usulan daerah otonomi baru (DOB) Kabupaten Seputij Barat dan Seputih Timur ternyata belum masuk ke Komisi II DPR RI. Padahal, wacana pembentukan DOB hasil pemekaran Kabupaten Lampung Tentah itu sudah dimulai sejak beberapa bulan lalu.

“Pemekaran wilayah di Kabupaten  Lampung Tengah akan tetap sebatas  usulan dari masyarakat  bila belum 
disetuju dan  disahkan oleh  DPRD dan Bupati. Setelah itu diusulkan ke Komisi II DPR RI. Suatu daerah akan
segera dimekarkan dan maju ke DPR  tergantung
pada lobi lobi dari  Pemkab dan Gubernur
atau Pemerintah Provinsi,” kata  anggota
Komisi II DPR RI Frans Agung Mula Putra Natamenggala,  di sela-sela kunjungan
kerja mendampingi Menteri Perindustrian RI Saleh Husin di Bandarlampung, Sabtu malam (27/3). 

Menurut Frans, ada usulan
pemekaran daerah yang cepat terealisasi dan ada pula yang lama sekali baru bisa
direailisasikan. (Baca:  Seputih Timur dan Seputih Barat Siap Jadi Kabupaten Baru).
“Pemekaran Provinsi  di 
Kapuas Raya misalnya, usulannya sudah masuk sejak  tahun 2007 yang lalu. Namun sampai sekarnag
belum selesai. Setelah  Komisi II. DPR
RI  melakukan sidak, ditemukan fakta
bahwa Gubernur  Kalimantan Barat rkurang  merespons usulan pemekaran tersebut,” kata
Frans.
Daerah yang proses
pemekarannya termasuk cepat adalah usulan pemekaran Kabupaten Tulangbawang
menjadi Kabupaten Mesuji.Menurut Frans, usulan pembentukan Kabupaten Mesuji
diajukan pada Desember 2007 dan pada April 2008 sudah terbit UU Nomor 50  /2008 tentang Kabupaten Mesuji. (Baca:  Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah,Bola Kini ada di DPRD Lampung).
Suatu daerah yang  akan dilakukan pemekaran, lanjut Frans, harus
melewati beberapa tahapan. Mulai usulan masyarakat yang harus disetujui dan
disahkan oleh DPRD dan Bupati. Kenudian  disetujui
oleh Pemprov melalui Gubernur  dan DPRD
Provinsi lalu selanjutnya adalah melewati Amanat Presiden (Ampres). Setelah
semuanya beres barulah terbit UU tntang daerah baru.
Menurut Frans, pada tahun ini
ada 65 usulan Daerah Otonomi Baru ( D0B) 
masuk ke DPR RI. “Dari usulan sebanyak itu, baru ada  20 DOB yang disetujui oleh Kemendagri dan
Komisi II DPR RI,” katanya.
Mas Alina Arifin