Utang Pemkab Lampung Utara ke PT SMI untuk Siapa

  • Bagikan
Uang/Ilustrasi
Uang/Ilustrasi

Feaby Handana | Teraslampung.com

Proses pembangunan Lampung Utara sebentar lagi kian menggeliat. Dana pinjaman daerah bersumber dari dana Pemulihan Ekonomi Nasional telah disetujui oleh PT Sarana Multi Infrastruktur.

Penandatanganan kontrak pe‎rjanjian pun telah dilakukan pada awal pekan ini. Total pinjaman yang didapat mencapai Rp122 miliar dari Rp124 miliar pengajuan awal. Dengan kata lain, hanya Rp2 miliar saja yang meleset dari genggaman.

Utang ini sendiri bukanlah utang cuma – cuma tanpa bunga. Besaran bunga utangnya yang harus ditanggung ada di angka ‎ 5,6 persen. Bunga sebesar 5,6 persen itu wajib dibayarkan setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun. Jika dihitung – hitung, total bunga yang harus dibayarkan tiap tahunnya berjumlah sekitar ‎Rp4,5 miliar. Dengan demikian, total bunga pinjaman selama lima tahun mencapai sekitar Rp22 miliar.‎

‎Pinjaman yang diterima itu wujudnya bukan dalam bentuk uang tunai. Utang itu telah dalam bentuk paket – paket proyek. Proyek – proyek itu merupakan usulan dari Pemkab Lampung Utara. PT SMI hanya tinggal mempertimbangkannya saja apakah proyek itu telah sesuai kriteria untuk disetujui atau tidak.

Total paket proyek dana PEN ‎diperkirakan mencapai sekitar 51 paket proyek. Kata sekitar sengaja digunakan karena hingga kini para petinggi Pemkab Lampung Utara terkesan menghindar saat ditanyakan mengenai jumlah paket tersebut berikut rincian paketnya.

Ke-51 paket proyek pembangunan itu hanya tersebar di ‎Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta Dinas Perdagangan. DPUPR diperkirakan mendapatkan total paket proyek sebesar Rp104 miliar. Sisanya diberikan pada Dinas Perdagangan.

Untuk proyek DPUPR, kebanyakan difokuskan pada pembangunan atau perbaikan jalan dan jembatan atau sejenisnya. Proyek mereka tersebar secara merata di seluruh kecamatan yang ada. Sementara Dinas Perdagangan diperkirakan akan dititikberatkan pada pembangunan atau perbaikan sejumlah pasar.

Proyek – proyek dana PEN yang akan dikerjakan oleh Pemkab Lampung Utara memang sejalan dengan tujuan program PEN. Tujuannya tak lain adalah untuk memacu kembali perekonomian yang terseok akibat terjangan pandemi Covid-19. Bangkitnya sektor perekonomian sangat tergantung dengan kondisi infrastruktur. Jika infrastruktur bagus, roda perekonomian diharapkan dapat kembali menggeliat.

‎Pandemi Covid-19 yang tak berujung ini membuat sektor perekonomian di banyak daerah tak terkecuali Lampung Utara menjadi terpuruk. Kondisi ini kian diperparah dengan buruknya kualitas infrastruktur yang ada. Kondisi Lampung Utara itu dikarenakan laju pembangunan di Lampung Utara yang tersendat. Nyaris tiga tahun belakangan ini sama sekali tidak ada pembangunan yang berarti.

Akibatnya, jalan, jembatan atau infrastruktur lainnya yang tadinya hanya rusak ringan naik statusnya menjadi rusak berat seiring berjalannya waktu. Jika yang rusak ringan saja sudah seperti itu maka untuk kerusakan berat mestinya kita sudah dapat menerka bagaimana kondisinya.

Dengan besarnya manfaat di balik program PEN, tak salah rasanya pemerintahan Bupati Budi Utomo diberikan apresiasi setinggi langit atas keberhasilannya dalam memperoleh utang tersebut. ‎Rp22 miliar bunga utang sepertinya sangat setimpal dengan hasil yang didapat. Meski utang berikut bunganya akan menjadi warisan bagi pemimpin masa datang, namun publik rasanya tak akan mempersoalkannya. Begitu juga dengan calon pemimpin dalam Pilkada tahun 2024 mendatang.

Lain halnya jika terdengar sedikit saja adanya kabar miring seputar pelaksanaan proyek PEN. Jalan cerita pasti akan berbeda. Peristiwa kelam tahun 2019 yang masih hangat di ingatan akan langsung membayang. Peristiwa yang menelanjangi pola – pola curang dalam proses pengadaan barang dan jasa d Lampung Utara. Pola kecurangan yang sengaja dilakukan untuk menambah pundi – pundi pribadi.

Jika sampai itu kembali terjadi, publik pasti akan bereaksi. Kegaduhan – kegaduhan akan semakin sering terdengar di telinga. Kegaduhan yang menarik perhatian semua orang. Kegaduhan seperti ini yang telah mengantarkan mantan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara ke balik jeruji besi.

Jika hal itu sampai terulang, tak salah rasanya publik mempertanyakan utang PEN itu sebenarnya untuk siapa. Untuk rakyat atau untuk siapa?. Kendati demikian, prasangka buruk wajib dihindari karena ‎proyek ini sendiri belum dimulai. Yakin saja jika kebenaran akan selalu menemukan jalannya.

  • Bagikan