Value Kawasan dan PAD Kota Bandarlampung

  • Bagikan
I.B. Ilham Malik

Dr.-Eng. Ir. IB Ilham Malik
Dosen Prodi PWK ITERA, TA Walikota Bandarlampung 2010-2015.

Tahun 2012. Kala itu saya melaporkan ke Pemkot Bandar Lampung tentang skala nilai ruang. Kita tahu, Bandarlampung memiliki Kawasan segi empat emas yang dijaring oleh Jalan Raden Intan, Jalan A Yani, Jalan R.A. Kartini dan Jalan Katamso. Kawasan yang mengapitnya mencapai 5 km2. Lahan selebar itu lebih luas ketimbang koridor Jalan Malioboro Yogyakarta yang hanya di kisaran 3,4 km2. Pada 2003 lalu, saat saya masih nyantri di Kota Yogyakarta, dalam sebuah acara pameran penataan Jalan Malioboro (cikal tata ruang Malioboro saat ini), tersebutkan bahwa ada perputaran uang kisaran Rp 3 triliun per tahun di sana. Dalam semua transaksi. Begitu katanya.

Dalam logika yang sama, maka harusnya lahan Pasar Tengah kita yang tadi saya sebut Kawasan Segi Empat Emas, harusnya memiliki putaran uang yang lebih besar dari itu. Pada 2012 lalu, saat saya masih menjadi Tenaga Ahli Walikota Bandarlampung, saya melaporkan bahwa Segi Empat Emas kita harus di cek putaran uangnya. Harusnya lebih besar dari Kawasan Malioboro 10 tahun sebelumnya. Hipotesis yang dilakukan oleh CURS (Center for Urban and Regional Studies) menunjukkan bahwa ada sekitar Rp 500 miliar – 750 miliar per tahun yang berputar di sana. Saat itu.

Maka, jika semua transaksi itu dikenakan pajak maka hasilnya bisa puluhan miliar didapat di sana. Angka itu jauh dari ideal. Harusnya mencapai Rp 6-9 triliun per tahun. Pemasangan tapping box saat itu sudah terbayang. Tapi masih belum yakin, apa bisa?

Saya ingat, setiap awal tahun saya diburu oleh teman-teman kepala dinas. Termasuk Pak Juhandi Goeswi sebagai Kepala Bappeda. Dia minta laporan akhir tahun saya yang saya berikan ke Walikota Herman HN. Saya membuat laporan itu sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai tenaga ahli.

Saya menjadi tenaga ahli diminta oleh Pak Walikota pada 2010 akhir. Karena diminta, saya mau dan mencoba menjalankan tanggung jawab sebisanya. Dan laporan tahunan itu selalu saya buat dan berikan ke Pak Herman HN sebagai bahan evaluasi pembanding beliau.

Saat itu, bersama Dispenda, dalam forum-forum membahas soal ini, Dispenda kala itu sudah sangat tertarik. Bahkan kami juga mencoba memperbaiki pencatatan aset Pemkot Bandarlampung di semua hal. Saya lupa nama rekan saya yang menjadi tenaga ahli di Dispenda saat itu, tetapi kami berkolaborasi hingga 2015. Sesaat sebelum saya studi lanjut ke Jepang.

Sekarang, mudah-mudahan saja, nilai putaran uang di Segi Empat Emas kita lebih dari itu. Dan jika saja dapat dijadikan bagian dari pajak / retribusi yang kota, maka akan sangat baik hasilnya bagi PAD.

Saya juga ingat, pada 2012 itu, saya membuat kajian untuk Pak Walikota Bandarlampung soal pembenahan parkir. Saat itu, PAD parkir dilaporkan hanya Rp800 juta. Itu pun sering tidak tercapai targetnya. Pada kajian yang saya lakukan bersama CURS, menunjukkan bahwa uang parkir yang terkumpul saat itu mencapai 15 miliar/tahun. Bayangkan alangkah banyaknya “kebocoran PAD”-nya.

Jika menggunakan skema parkir berlangganan, yang juga kami usulkan, maka potensi PAD parkir  saat itu  mencapai Rp 45 miliar. Jejak digitalnya mudah-mudahan masih ada. Karena saat itu Tribun Lampung menjadikannya sebagai headline.

Tapi Pak Walikota lebih memilih menyerahkan pengelolaan parkir pada swasta untuk memastikan angka Rp15 miliar itu terkumpul. Kota harus berterima kasih pada Pak Andi Surya yang berkenan menjajal pengelolaan parkir swasta.

Kajian ulang kami lakukan. Karena resistensi tukang parkir dan jajaran oknum Dishub, sudah tentu perusahaan Pak Andi sulit mendapatkan angka Rp15 miliar itu. Kisaran hasilnya PAD yang didapat di kisaran Rp5-8 miliar. Perusahaan Pak Andi hanya bertahan 2-3 tahun saja mengelolanya. Pak Andi yang lebih kompeten menceritakan penyebabnya. Tapi karena kerjasama Pak Herman HN dan Pak Andi Surya dalam reformasi kelola parkir, sekarang PAD parkir sudah tidak lagi Rp 800 juta. Tapi sudah Rp 8 miliar (harusnya). Dan parkir sekarang sudah dikelola lagi oleh Dishub.

Saya ingat, lobi UPT parkir ke saya saat itu, agar membatalkan usulan parkir swasta lumayan kencang. Mobil saya sempat dilempari segepok uang sebagai bentuk lobi mereka. Alhamdulillah saya tidak tergiur. Karena saya geram, ada puluhan miliar yang hilang. Soal parkir mal, kapan-kapan saya ceritakan, alangkah besar dan keterlaluannya kebocorannya. Soal “mainan bersama Bakso Sonny” juga sudah terendus kala itu. Tapi, Pak Wali sepertinya sangat paham, bahwa semuanya tidak bisa dibenahi sekaligus. Muncul resistensi dari internal, nantinya.

Kembali ke isu soal Bakso Sony, ini bagian reformasi retribusi pajak dan retribusi kota. Harusnya kota bisa mendapatkan banyak PAD dari sana yang menjadi wujud kontribusi warga pada pembangunan kota. Berdirinya berbagai flyover dan underpass, pelebaran jalan, perbaikan pedestrian, dan sekarang ke rencana pembenahan drainase kota, sumber PAD nya ya dari situ (meskipun digunakan untuk bayar utang). Tapi itu wujud lain percepatan pembangunan. Ini dimensi lain.

Segi Empat Emas kita, normatifnya dari kajian CURS, harusnya memutar uang Rp 6-9 triliun/tahun. Bagaimana jika sampai sekarang ternyata tidak mencapai Rp6-9 triliun? Itulah fungsi rencana ruang, rencana infrastruktur, rencana lanskap, rencana peningkatan mutu lingkungan hidup dan sebagainya, untuk menaikkan daya tarik investasi di sana dan menaikkan value kawasan.

Kita beruntung sekarang Kawasan segi empat emas itu sudah mulai ada pembangunan hotel dan tempat makan dan hiburan. Meskipun harusnya dipercepat lagi lobi pemkot ke kalangan pengusaha agar mau invest. Saya ingat, lobi pak wali saat itu agar investor mau invest di koridor jalan didaerah Sukadanaham. Pemkot perbaiki jalannya, investor masuk. Tapi memang tidak mudah. Tapi harusnya peningkatan kualitas ruang harus terjadi, supaya value Kawasan naik juga. Terutama di pusat kota. Anda ingat soal penyegelan ruko pasar tengah karena tidak bayar sewa jangka Panjang? Untung saja pedagang bayar, jika tidak, kawasan itu mungkin akan menjadi supermall. Terhembus isu saat itu TW akan masuk.

Saya sangat meng apresiasi kepemimpinan Herman HN. Ada banyak terobosan. Meskipun kita harus selalu tidak puas. Kita harus selalu kritik dan bandingkan Bandarlampung dengan kota-kota dunia. Supaya walikota tidak berpuas diri. Walaupun, kondisi yang terjadi pada Bandar Lampung pada 2010 lalu, dibandingkan sekarang, sudah sangat-sangat berbeda. Jauh membaik.

Nah sekarang, era baru muncul. Eva Dwiana atau Bu Herman HN yang menjadi walikota. Gebrakan awalnya bikin senep. Warung Bakso kesayangan sebagian penikmat bakso, kena hantam. Hehe. Saya tidak  tahu, kejadian sepanjang 5 tahun kepmimpinan Bu Herman HN ini nanti akan seperti apa. Jika ia konsisten seperti  Pak Herman HN, Kota Bandalampung akan tumbuh nonorganik. Dan itu ada baiknya.

Soal tata ruang, kini Program Studi Pengembangan Wilayah dan Kota (PWK) Itera  sudah membuatkan RDTRK (Rencana Detail Tata Ruang Kota) baru, sebagai alternatif RDTRK yang dibuat Pemkot Bandarlampung dan konsultan. Ada banyak hal yang diubah. Alangkah baiknya jika RDTRK buatan PWK Itera itu dipertimbangkan sebagai pengganti RDTRK lama. Dari pengalaman saya sejak 2005 memperhatikan tata ruang, transportasi dan lingkungan hidup kota, termasuk kebijakannya, saya mengatakan RDTRK buatan PWK Itera ini sangat layak menjadi RDTRK resmi.

Kita lihat dan amati lekat-lekat, perubahan kota akan kemana Ketika dikelola dengan pendekatan a la Bu Herman HN ini.***

  • Bagikan