Beranda Views Opini Wacana Bebaskan Napi Korupsi, Menkum HAM Mengail di Air Keruh?

Wacana Bebaskan Napi Korupsi, Menkum HAM Mengail di Air Keruh?

357
BERBAGI
Andi Desfiandi. Foto: Istimewa

Andi Desfiandi

Menteri Hukum dan HAM (Menkum HAM)  beberapa hari lalu menyampaikan wacana untuk membebaskan 30.000 napi dengan mempercepat proses asilimilasi dan integrasi yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang dengan alasan agar mencegah penularan Covid-19. Juga karena  lapas di seluruh Indonesia sudah kelebihan kapasitas (over capacity).

Yang paling membingungkan adalah wacana Menkum HAM untuk juga membebaskan napi tindak pidana korupsi dan narkotika dengan alasan pencegahan covid-19, over capacity lapas, dan alasan kemanusiaan untuk koruptor yang berusia di atas 60 tahun dan telah menjalani 2/3 hukuman juga terpidana narkotika yang telah menjalani 2/3 masa hukuman.

Wacana asimilasi dan integrasi napi korupsi dan narkotika tersebut terganjal dengan PP 99/ 2012 yang tidak memungkinkan untuk dibebaskan. Kemudian Menkum HAM  kembali mewacanakan untuk mengajukan revis PP tersebut agar wacana tersebut bisa dilaksanakan, dan pengajuan revisi tersebut sudah beberapa kali dilakukan sejak 2015 dan selalu ditolak dan kali ini akan diajukan lagi dengan alasan-alasan di atas.

Alangkah naifnya apabila alasan menghindari penyebaran covid-19 menjadi  pembenaran untuk membebaskan napi narkotika dan napi korupsi. Sebab, kalau itu alasannya maka solusinya sangat mudah. Tinggal melarang saja para napi dijenguk atau dikunjungi oleh siapa pun untuk sementara. Kunjungan untuk napi bisa digantikan dengan teknologi misalnya diberikan waktu tertentu agar para napi bisa melalui Skype atau teknologi lainnya atau penjenguk  hanya boleh melihat dari batas kaca berjeruji dengan jarak aman.

Alasan kemanusiaan juga adalah alasan yang mengada-ada. Sebab, sudah jelas bahwa tindak pidana korupsi dan narkotika adalah kejahatan luar biasa terhadap kemanusiaan. Sehingga,  seharusnya juga diperlakukan dengan luar biasa termasuk juga hukumannya sehingga alasan apa pun tidak bisa menjadi pembenaran untuk pembebasan hukuman badan.

Begitu pula dengan alasan over capacity lapas. Kelebihan kapasitas lapas adalah alasan klasik. Hal itu sudah terjadi sejak dulu. Kalau memang penjara sudah penuh kenapa tidak ditambah kapasitasnya atau sekalian saja hapus proses hukum dan peradilan untuk kasus-kasus tertentu. Bisa juga menggunakan gedung-gedung yang sudah terbengkalai untuk direnovasi atau diperbesar kapasitas Lapas Nusa Kambangan, dll.

Wacana yang dilontarkan Menkum HAM tersebut seolah bagai mengail di air keruh. Hal itu karena dilakukan pada saat  seluruh perhatian pemerintah dan masyarakat digunakan melawan pandemi virus corona atau Covid-19.***

*Dr. Andi Desfiandi, M.A. Ketua Bidang Ekonomi DPP Pejuang Bravo Lima, tinggal di Bandarlampung

Loading...