Beranda News Pusiban Wagub dan Wabup Fauzi Tandatangani Deklarasi Wujudkan Kabupaten Layak Anak

Wagub dan Wabup Fauzi Tandatangani Deklarasi Wujudkan Kabupaten Layak Anak

489
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM — Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim (Nunik) dan Wakil Bupati Pringsewu Fauzi melakukan penandatanganan deklarasi menuju Kabupaten Layak Anak 2020, di Lapangan Margodadi, Ambarawa, Pringsewu, Jumat (7/2/2019).

Wagub Nunik menyatakan optimistis Pringsewu akan meraih Kabupaten Layak Anak (KLA) dan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) di tahun 2020.

“Dengan pesatnya kemajuan pembangunan yang dialami Pringsewu, saya optimistis ke depan KLA dan Anugerah Parahita Ekapraya di tahun 2020 dapat diperoleh oleh Kabupaten Pringsewu,” ujar Nunik.

Nunik meminta Pemerintah Kabupaten Pringsewu terus memberikan perhatian lebih kepada anak dan perempuan.

“Peran perempuan sangat besar dalam menentukan pembangunan nasional. Isu anak dan isu perempuan begitu perlu untuk disoroti. Karena perempuan, memainkan peran penting dalam keluarga,” ujar Nunik.

Nunik juga menyampaikan Road Show yang di lakukan oleh Pemprov Lampung di 15 kabupaten/kota ini bukan hanya untuk mengejar penghargaan, namun untuk mewujudkan masyarakat Lampung Berjaya

“Dalam Road Show KLA di kabupaten/kota seluruh Lampung ini Pak Gubernur Arinal, tidak pernah menyuruh untuk mengejar penghargaaan semata. Kalaupun ada penghargaan nantinya yang akan diterima, tentunya ini menjadi acuan Pemprov untuk lebih baik lagi menyelenggarakan yang terbaik untuk masyarakat Lampung,” ujar Nunik.

Dalam kesempatan itu, Wagub Nunik juga meminta Pemkab Pringsewu untuk serius terhadap persoalan stunting.

“Persoalan stunting menjadi persoalan serius untuk ditangani, karena stunting mempengaruhi tumbuh kembang anak kita. Persoalan stunting juga menjadi salah satu prioritas utama di tingkat nasional,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Nunik juga melaksanakan Senam Germas. Kemudian bersama ratusan siswa dan siswi serta jajaran Pemkab Pringsewu, Wagub makan buah bersama, serta mengkampanyekan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk mencegah terjadinya kasus stunting pada anak sedini mungkin.

“Untuk mencegah kasus stunting terhadap anak, diperlukan dukungan kerjasama dan sinergitas dengan semua pihak termasuk Pemerintah Kabupaten Pringsewu agar kasus stunting dapat diantisipasi sedini mungkin,” jelasnya.

Wagub Nunik juga menyerahkan bantuan makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil dan balita, serta dilanjutkan dengan peninjauan stand pasar murah.

Kabupaten/kota Layak Anak adalah Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak.

Indikator tentang Kota/kabupaten Layak Anak (KLA) seperti disebutkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 tahun 2011.

Pasal 8 dijelaskan indikator KLA untuk klaster hak sipil dan kebebasan melibuti huruf a meliputi:
(a) persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
(b) tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
(c) jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan.

Selanjutnya dalam pasal 9 disebutkan indikator KLA untuk klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif meliputi huruf
(a) persentase usia perkawinan pertama di bawah 18
(delapan belas) tahun;
(b) tersedia lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga tentang pengasuhan dan perawatan anak; dan
(c) tersedia lembaga kesejahteraan sosial anak.

Pasal 10 PP tersebut mengatur indikator KLA untuk klaster kesehatan dasar dan
kesejahteraan yang meliputi
(a) angka kematian bayi;
(b) prevalensi kekurangan gizi pada balita;
(c) persentase air susu ibu (ASI) eksklusif;
(d) jumlah pojok ASI;
(e) persentase imunisasi dasar lengkap;
(f) jumlah lembaga yang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dan mental;
(g) jumlah anak dari keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan;
(h) persentase rumah tangga dengan akses air bersih; dan (i) tersedia kawasan tanpa rokok.

Kemudian pasal 11 mengatur indikator KLA untuk klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya meliputi huruf (
(a) angka partisipasi pendidikan anak usia dini;
(b) persentase wajib belajar pendidikan 12 (dua belas) tahun; © persentase sekolah ramah anak;
(d) jumlah sekolah yang memiliki program, sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah; dan
(e) tersedia fasilitas untuk kegiatan kreatif dan rekreatif yang ramah anak, di luar sekolah, yang dapat diakses semua anak.

Pasal 12 menjelaskan indikator KLA untuk klaster perlindungan khusus meliputi huruf
(a) persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan;
(b) persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice);
(c) adanya mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak; dan
(d) persentase anak yang dibebaskan dari bentuk-bentuk
pekerjaan terburuk anak.

Selanjutnya pada pasal 13 ayat (1) setiap indikator KLA diberi ukuran dan nilai dan (2)besaran ukuran dan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri.

 

Loading...