Wah, Banyak Sarjana Jadi Petugas ‘Cleaning Service’ di Kantor DPRD Bandar Lampung

  • Bagikan
Petugas kebersihan. (Ilustrasi/citraindonesia)

BANDARLAMPUNG, Teraslampung.com–Kebijakan Walikota Bandarlampung yang menerbitkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan tenaga honor khususnya di Sekretariat DPRD Kota Bandarlampung kembali menuai kecaman legislatif. Pasalnya, puluhan honorer yang dipekerjakan sejak tahun 2008 tersebut di dalam SK-nya tercatat  sebagai petugas cleaning service. Padahal, faktanya  di sekretariat DPRD Kota Bandarlampung tidak ada satu pun cleaning service yang bekerja.

Menurut Anggota Komisi I DPRD Bandarlampung, Ali Yusuf Tabana, penerimaan CPNS melalui tenaga honorer saat ini hanya bisa mengakomodasi  tiga formasi, yakni petugas kebersihan (cleaning service),  penjaga malam, dan sopir,

Yusuf menduga,  banyaknya tenaga honorer yang SK-nya sebagai clenaning service, padahal nyata-nyata tidak bekerja sesuai dengan SK tersebut, merupakan modus untuk ‘mengakali’ aturan. Dengan memiliki SK sebagai tenaga cleaning service, seseorang akan bisa ikut tes CPNS sebagai tenaga honorer Kategori II (K II).

“Tidak ada petugas cleaning service di sini. Makanya, saya heran kenapa tenaga honorer di dewan ini kok SK nya banyak cleaning service.Selain tiga formasi itu khan tidak diperbolehkan lagi bagi pemerintah daerah untuk menerima tenaga honorer, ini ada apa?”ujar Yusuf, Senin (13/10).

Yang lebih ironis lagi, kata Yusuf, rata-rata tenaga honorer di DPRD Kota Bandarlampung yang SK-nya sebagai pegawai cleaning service ternyata berijazahkan sarjana Strata 1 (S 1), bahkan ada yang berijazah S2.

“Sejak tahun 2004 tidak boleh menerima lagi tenaga honorer. Ini lucu. Mengapa banyak tenaga honor SK-nya cleaning service? Padahal, kita sama-sama tahu pegawai yang  tugasnya membersihkan sekretariat ini tidak ada.Saya menduga SK ini diterbitkan untuk menyiasati agar honorer tersebut masuk dalam kategori K II,”ujarnya.

Yusuf memprediksi, membludaknya tenaga honorer yang merupakan titipan dari sejumlah pejabat di Kota Bandarlampung. Menurut Yusuf, hal itu  akan semakin membebani anggaran,oleh sebab itu pihaknya akan kembali memanggil BKD setempat serta Sekretaris dewan (Sekwan).

“BKD akan kita panggil lagi,termasuk Sekwan akan kita mintai keterangan,” kata dia.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Bandarlampung, Nettylia Syukri, ketika akan dikonfirmasi kembali berdalih dan menyarankan untuk bertanya langsung ke setiap tenaga honorer yang ada di sekretariat dewan.

“Saya enggak tahu. Coba tanya langsung ya,saya sedang rapat,”ujarnya.

Penelusuran teraslampung.com menunjukkan, beberapa pemilik SK tersebut  memang sebagai cleaning service.  SK tersebut terbit rata-rata sejak tahun 2008.

“Dari tahun 2008 bang SK saya, ya dalam SK-nya sebagai cleaning service,”ungkap tenaga honorer wanita yang enggan namanya di beritakan.

Di beberapa komisi,  tenaga honorer lainnya mengakui bahwa mereka memegang  SK sebagai petugas cleaning service,  meskipun pekerjaan mereka di perbantukan sebagai staf di beberapa komisi dan fraksi DPRD Bandarlampung.

“Saya diperbantukan di komisi,memang waktu terima SK ya sebagai cleaning service,”ungkap salah satu tenaga honorer yang berijazah sarjana strata satu.

Rizky/Lina

  • Bagikan