Wajar Pemkot Bandar Lampung Enggan Tanda Tangani MoU BPJS

  • Bagikan
Kantor BPJS Bandar Lampung

Supriyanto/Teraslampung

Kantor BPJS Lampung di Jl, ZA Pagar Alam Bandarlampung. (foto: teraslampung.com/oyosshn)

BANDARLAMPUNG- Keengganan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung menandatangani nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan, tentu ada salahnya.  Selain tidak adanya sosialisasi terlebih dulu, juga kerjasama itu dinilai tidak menguntungkan bagi Pemkot Bandarlampung.

Diakui Kepala Dinas Tenaga Kerja Bandarlampung, Loekman Djoyosoemarto, tentu ada alasan Pemkot Bandarlampung tidak mau menanda tangani MoU BPJS, selain tidak menguntungkan Pemkot Bandarlampung juga karena Kepala Dinas Tenaga Kerja tidak mempunyai kewenangan untuk menandatangani MoU tebut.

”Dalam undangan kepala dinas tenaga kerja diundang hanya untuk menyaksikan, bukan untuk menandatangani MoU dengan BPJS.  Wajar kan bila tidak mau menandatangani MoU, ”kata Loekman, Rabu (24/9).

Ditegaskan Loekman yang mempunyai kewenangan untuk menandatangani MoU kerjasama dengan BPJS adalah Walikota. Kepala dinas tenaga kerja bsa menandatangani MoU apa bila ada surat perintah dari  Walikota atasnama Pemerintah Kota Bandarlampung, atau dalam MoU tersebut setidaknya diketahui Walikota.

”Selama ini BPJS belum melakukan sosialisasi poin-poin yang harus disepakati, selain itu penandatanganan MoU tersebut lebih banyak untuk karyawan perusahaan, mengapa tidak langsung dengan pimpinan perusahan,”katanya.

Apa lagi, kata Loekman, dalam MoU itu pemerintah daerah kedudukannya sebagai pihak pertama, tentu akan mudah disalahkan oleh pihak BPJS bila terjadi kegagalan dalam pendaftaran peserta.  Hal ini kata dia,  dapat  dibaca pada pasal 3 MoU yang ditandatangani itu.

Dalam pasal ini  ayat (1) menyebutkan; Bentuk kegiatan kerjasama antara pihak, meliputi; butir (a )- menindaklanjuti dan menyelesaikan laporan ketidak patuhan pemberi kerja dari pihak kedua, meliputi; 1- Ketidak Patuhan pendaftaran peserta. 2- Ketidak patuhan penyampaian data. 3. Ketidak patuhan pembayaran iuran. 4. Pengenaan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu bidang ketenaga kerjaan.

”Dari isi pasal ini sangat jelas bila terjadi kegegalan BPJS dibebankan kepada pemerintah daerah melalui dinas tenaga kerja, padahal dalam kerjasama ini pemerintah daerah tidak mendapatkan apa-apa. Bahkkan pada butir (b) Dinas tenaga kerja wajib melakukan sosialisi. Inikan kerjasama yang aneh,”katanya.

Menurut Loekman, kesepakatan ini mempunyai tujuan baik untuk melaksanakan perluasan cakupan kepesertaan dan penegakan hukum program jaminan kesehatan nasional di Kota Bandarlampung.  Tapi untuk merumuskan kerjasama dengan pemerintah daerah tentunya ada pembicaraan awal yang matang.

“Apalagi Kota Bandarlampung sudah meluncurkan program jaminana kesehatan daerah (Jamkesda) untuk semua warga Bandarlampung kategori kelas 3, kalau BPJS juga di berlakukan  akan terjadi dobel pembayaran,”katanya.

Sebagaimana diketahui, sebanyak 15 Kepala Dinas Tenaga Kerja se Provinsi Lampung Rabu (24/9) diundang untuk menandatangani  MuO dengan BPJS. Dari 15 kepala dinas itu hanya Kepala Dinas Tenaga Kerja Bandarlampung yang tidak menandatangani MoU tersebut.

Sehari sebelumnya diberitakan, Walikota Bandarlampung Herman HN menolak untuk menandatangai MoU BPJS. Namun demikian Walikota tidak melarang bagi pemilik perusahaan yang ingin mendaftarkan pegawainya pada BPJS untuk mendapatkan jaminan kesehatan.

”Kalau perusahaan mau ikut program BPJS ketenaga kerjaan ya silahkan. Karena memang sebelumnya banyak buruh-buruh pabrik yang masuk Jamsostek,”tegas Herman sebagai mana dilansir media.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kota Bandarlampung telah menyiapkan program Jamkseda yang diperbarui , mencakup menggratiskan biaya berobat rawat inap bagi masyarakat Kota Bandarlampung untuk kategori pelayanan kesehatan kelas tiga.

  • Bagikan