Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Wakil Bupati Lampung Utara Menolak Proyek DAK Dilelang Ulang

Wakil Bupati Lampung Utara Menolak Proyek DAK Dilelang Ulang

269
BERBAGI
Wakil Bupati Lampung Utara, Budi Utomo
Wakil Bupati Lampung Utara, Budi Utomo

Feaby Handana |Teraslampung.com

Kotabumi–Wakil Bupati Budi Utomo mengaku cenderung tidak setuju jika sejumlah proyek dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Lampung Utara tahun 2019 yang gagal mendapatkan pemenang kembali dilelang ulang. Alasannya, proyek – proyek DAK yang nilai totalnya mencapai belasan miliar itu dikhawatirkan hanya akan menjadi beban dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) saja.

BACA: Belasan Miliar Dana Alokasi Khusus 2019 di Lampung Utara Terancam Hangus

Sebelumnya, belasan miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik Lampung Utara tahun ‎2019 dikabarkan hangus karena harus kembali ke kas negara. Penyebabnya diduga karena banyaknya terjadi ‘kesalahan’ dalam sejumlah lelang proyek DAK 2019.

Perkiraan ‘hangusnya’ belasan miliar DAK itu mengacu pada surat edaran dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dengan nomor S-219/PK/2019 tentang percepatan penyaluran DAK fisik tahap I 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 121/PMK.07/2018, batas waktu pemutakhiran data kontrak sampai dengan tanggal 22 Juli 2019.

“Saya cenderung enggak setuju ‎kalau proyek – proyek itu dilelang ulang karena hanya akan jadi beban daerah,” kata orang nomor dua di Lampung Utara itu belum lama ini.

Budi juga membenarkan bahwa batas akhir pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2019 pada tanggal 22 Juli lalu. ‎Lewat tanggal tersebut dipastikan bahwa DAK tidak dapat dicairkan.

“Batas waktunya memang pada 22 Juli lalu,” terangnya.

Terkait persoalan ini, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Utara, Syahbudin melempar kesalahan gagalnya sejumlah lelang proyek tahun 2019 untuk mendapatkan pemenang kepada pihak rekanan. Kegagalan sejumlah proyek ini berpotensi menimbulkan kerugian bagi Lampung Utara karena belasan miliar uang proyek itu terancam hangus.

BACA: DAK Terancam Hangus, Sekkab Lampung Utara Panggil Kadis PU

‎”(Kesalahannya) dari rekanan yang tidak siap,” kata dia saat ditemui dalam acara ramah – tamah di rumah jabatan Bupati Lampung Utara, Sabtu pekan lalu.

‘Tudingannya’ yang dilontarkannya ini bukan tanpa alasan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rekanan yang tidak memenuhi persyaratan saat pembuktian usai dinyatakan sebagai pemenang lelang, dan minimnya peserta lelang, serta tak adanya rekanan yang melakukan penawaran saat lelang.

“Syarat lelang proyek itu minimal diikuti oleh dua perusahaan (tapi ternyata hanya satu saja). Lalu, ada rekanan yang enggak bisa memenuhi persyaratan saat pembuktian,” paparnya.

‎Syahbudin menguraikan, total nilai proyek – proyek PUPR yang‎ ‘gagal’ teken kontrak itu mencapai sekitar Rp16 Miliar. Proyek – proyek itu berupa pembangunan jalan dan saluran irigasi. Total DAK fisik tahun 2019 dalam bentuk proyek mencapai Rp47 Miliar.

“Seiring berjalannya waktu, dari total Rp47 Miliar itu‎ ternyata proyek – proyek yang berhasil teken kontrak sekitar Rp27 Miliar atau Rp29 Miliar,” jelas dia.

Menyikapi potensi ‘hangusnya’ belasan miliar DAK fisik ini, Syahbudi mengaku pihaknya tengah menunggu keputusan dari pihak Kementerian Keuangan. Segala upaya termasuk mengirimkan surat dari Bupati Agung Ilmu Mangkunegara telah dilakukannya supaya DAK itu tidak hilang percuma dan dapat dilelang ulang.

‎”Belum ada kesimpulan. Kalau toh itu hilang, kita sudah upaya,” katanya.‎

Loading...