Beranda Hukum Walhi Lampung: Hasil Investigasi, PT BNIL Tanam dan Panen Tebu Tanpa Izin...

Walhi Lampung: Hasil Investigasi, PT BNIL Tanam dan Panen Tebu Tanpa Izin Amdal

246
BERBAGI
Direktur Walhi Lampung Hendrawan (tengah) menjelaskan pelanggaran hukmm PT BNIL terkait penanaman dan pemanena tebu., di Kantor Walhi Lampung, Jumat (12/2/2016)/ PT BNIL melakukn alih fungsi lahan dari sawit menjadi lahn tebu tanapa dilengkapi izin Amdal. 

Teraslampung.com – Direktur Walhi Lampung, Hendrawan, menegaskan PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) telah melakukan pelanggaran UU No.5 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pelanggaran BNIL dilakukan dengan melakukan penanaman dan pemanenan tebu, padahal belum memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

”Berdasarkan investigasi Walhi, PT BNIL telah melakukan penanaman dan pemanenan tebu,” kata Hendrawan, ketika menerima Tim  Pansus Konflik BNIL DPRD Tulangbawang, di Kantor  Walhi Lampung, di Bandarlampung, Jumat (12/2/2016).

Tim Pansus yang menemui para petinggi Walhi Lampung, antara lain, Sopi’i (Ketua Pnsus)., H. Semin, Holil, SFery Rudi Yansirona, Heri Koko, dan Tri Sumarto.
Mereka diterima Direktur WALHI Lampung  Hendrawan, Ketua Dewan Daerah Walhi Lampung, Firman Seponada;  Anggota Dewan Daaerah Walhi Lampung, Supriynato, dan Direktur LBH Bandarlampung,  Alian Setiadi.

Dalam kesempatan tersebut Pansus BNIL DPRD Tulangbawang meminta masukan terkait poin-poin rekomendasi dalam rangka penyelesaian konflik PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL).

Hendrawan mengatakan, selain melanggar UU 32/2009, PT BNIL juga telah melakukan pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Tulangbawang No.5 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata RuanG Wilayah Kabupaten Tulang Bawang.

“Berdasarkan Perda RTRW tersebut dijelaskan bahwa wilayah HGU PT BNIL diperuntukan untuk perkebunan sawit bukan perkebunan tebu,” kata Hendrawan.

Sementara Ketua Dewan Daerah Walhi Lampung, Firman Seponada, menduga alih fungsi lahan sawit menjadi tebu hanya modus PT BNIL untuk memproduksi gula rafinasi.

“Gula rafinasi ini berbahan baku impor  yang berbahaya untuk dikonsumsi masyarakat  karena dapat menimbulkan diabetes.  Gula rafinasi tidak seperti gula kristal putih yang berbahan baku tebu yang aman untuk dikonsumsi langsung oleh masyarakat,” kata Firman.

Direktru LBH Bandarlampung Alian Setiadi menambahkan, berdasarkan pengaduan perwakilan masyarakat Desa Bujuk Agung, terdapat  proses pemberian ganti rugi yang belum beres dana transparan dalam pembebasan lahan.

“Juga tidak dilaksanakannya program plasma perkebunan sawit antara PT BNIL dengan masyarakat Desa Bujuk Agung.  LBH Bandarlampung meminta diakomodirnya kepentingan dan hak Masyarakat agar tidak menimbulkan konflik yang berkepanjangan dan konflik horizontal,” kata Alian Setiadi.

Loading...