Beranda Hukum Walhi Lampung: PT Tegal Mas Thomas Langgar Tiga Undang-Undang

Walhi Lampung: PT Tegal Mas Thomas Langgar Tiga Undang-Undang

372
BERBAGI
Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Mursi (tengah), menjelaskan soal reklamasi pantai yang dilakukan PT Tegal Mas Thomas, Selasa, 20 Agustus 2019.

TERASLAMPUNG.COM — Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung menilai reklamasi pantai yang dilakukan PT Tegal Mas Thomas di Desa Sidodadi, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran itu sudah melanggar tiga undang-undang yaitu UU. No 32 tahun 2009, UU No. 1 tahun 2014 dan UU nomer 27 tahun 2007.

BACA: Kasus Reklamasi Pantai, Pengelola Pulau Tegal Mas Dilaporkan ke Polda Lampung

Terkait hal itu, Walhi Lampung mendorong proses penegakan hukum yang saat ini sedang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap pelanggaran lingkungan hidup oleh PT Tegal Mas Thomas, pengelola tempat wisata Tegal Mas di Pulau Tegal.

“Reklamasi yang mereka lakukan di Pantai Marita Sari menggunakan material dengan melakukan pengerukan bukit yang tidak jauh dari lokasi. Wisata di Pulau Tegal Mas sejak Januari 2018 tidak punya izin lokasi perairan pesisir dan izin pengelolaan perairan pesisir,” kata  Direktur Walhi Lampung, Irfan Tri Musri, Selasa, 20 Agustus 2019.

Selain itu, Walhi menilai reklamasi di Pantai Marita Sari maupun aktivitas wisata di Pulau Tegal rentan memengaruhi lingkungan hidup.

“Akhirnya kami menyimpulkan PT Tegal Mas Thomas sudah melanggar tiga undang-undang dan ini termasuk kejahatan yang luar biasa,” katanya.

Menurut Irfan, berdasarkan pantauan Walhi Lampung, aktivitas di Pantai Marita Sari yang telah disegel tetapi tetap digunakan sebagai lahan parkir tamu yang akan ke Pulau Tegal dan di pulau tersebut masih ada alat berat.

“Kami menilai kegiatan itu merupakan pengabaian terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Aktivitas di Pulau Tegal masih berjalan, di sana juga masih ada alat berat eksavator yang kami duga, sebagai alat pengerukan bukit untuk reklamasi pantai,” ungkapnya.

BACA: Akhirnya KPK Menyegel Tempat Wisata Tegal Mas

Irfan menegaskan Pulau Tegal termasuk dalam kawasan strategis nasional daerah latihan militer Teluk Lampung (KSN-TL-1), daerah ini tidak boleh ada reklamasi.

“Lebih dari 90 persen kawasan Pulau Tegal itu (KSN-TL-1). Di daerah ini tidak boleh ada reklamasi, kalau kawasan wisata tertentu boleh,” katanya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Walhi Lampung bersama 11 lembaga peduli lingkungan mendorong KLH  bersama Kementerian Kelautan, Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan KPK melakukan penghentian terhadap seluruh aktivitas yang berada di Pulau Tegal Mas.

“Harus dihentikan segala aktivitas di sana dalam rangka proses hukum penyelidikan dan penyidikan. Selain itu dilakukan juga pemantauanya karena meski sudah di pasang plang pengumuman kegiatan masih berjalan.”

“Yang tak kalah penting yaitu penegakan hukum baik pidana maupun perdata atas pelanggaran undang-undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulai kecil dan tentang penataan ruang. Kami juga meninta dengan tegas PT Tegal Mas Thomas melaksanakan kewajibannya mengembalikan fungsi kawasan pantai yang direklamasi,” tegas Irfan Tri Musri.

Selanjutnya pernyataan sikap bersama 12 lembaga penggiat lingkungan ini  akan disampaikan ke Mentri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mentri Kelautan dan Perikanan, Mentri Agraria dan Tata Ruang, KPK, Kapolri, Kasal, Jaksa Agung, Komisi VII DPR RI dan Eksekutif Nasional Walhi.

Dua belas lembaga yang melakukan pernyataan sikap itu adalah Walhi Lampung, LBH Bandarlampung, KBH Lampung, PBHI, Mitra Bentala, Kawan Tani, Yasadhana, Wanacala, PKBI Lampung, SP Sebay Lampung, dan Matala Lampung.

Kasus reklamasi pantai yang dilakukan PT Tegal Mas Thomas sebenarnya sudah dilaporkan Walhi Lampung ke Polda Lampung pada 11 Januari 2019. Dalam laporannya ketika itu, Walhi menyebutkan pengelola wisata Tegal Mas di Pulau Tegal itu diduga melakukan reklamasi pantai pengerukan bukit tanpa izin.

Dandy Ibrahim

Loading...