Beranda Hukum Walhi Laporkan PT BNIL ke Dirjen Penegakan Hukum KLHK

Walhi Laporkan PT BNIL ke Dirjen Penegakan Hukum KLHK

236
BERBAGI
Para pengurus Walhi Lampung dalam pertemuan dengan Pansus Konlik BNIL DPRD Tulangbawang, di Kantor Walhi Lampung, Jumat (12/2/2016).

Teraslampung,com — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Daerah Lampung mlaporkan kasus perubahan jenis tanaman yang dilakukan  PT Bangun Nusa Indah Lampung (BNIL) ke Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakum) Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan. Perubahan jenis tanaman dari sawit menjadi tebu itu tanpa dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).

“Laporan disampaikn kemarin (Kamis, 24/3) oleh Direktur Eksekutif  Hendrawan, Direktur LBH Bandar Lampung Alian Setiadi ,  Manajer Advokasi Walhi Lampung,  Irfan Trimusri,dan Supriyanto serta didampingi langsung oleh Direktur Eksekutif Nasional WalhiAbetnego Tarigan dan Zenzi Suhadi (Manajer Kampanye Hutan & Perkebunan Skala Besar Eksekutif Nasional Walhi),” kata Manajer Advokasi Walhi Lampung, Irfan Trimusri, Jumat malam (25/3).

Menurut Irfan, laporan itu iterima langsung oleh Dirjen Gakum KLHK,Rasio Ridho Sani, dan Dadang Supandi dari  Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi KLHK.

Dalam pelaporan tersebut Walhi meminta kepada KLHK segera melakukan tindakan tegas terhadap kasus pelanggaran lingkungan ini karena telah melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

PT BNIL dalam Melakukan aktivitas perubahan jenis tanaman tidak ada dokumen AMDAL tapi terus melakukan penamaman bahkan telah melakukan pemanenan tebu. Selain melakukan pelanggaran UU PPLH, PT BNIL juga melanggar  Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Tata Ruang Nasional karena berdasarkan Perda Kabupaten Tulang Bawang Nomor 05 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulang Bawang 2012 – 2032 karna kawasan tersebut keperuntukannya bukan untuk jenis tanaman tebu tapi sentra sawit.

Irfan mengatakan, pada pertemuan tersebut Dirjen Penegakan Hukum (Gakum) KLHK berjanji akan melakukan penegakan hukum terhadap perusahaan yang telah melakukan aktivitas tanpa dilengkapi dengan Dokumen AMDAL yang merupakan tindakan pidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Dirjen Penegakan Hukum (Gakum) KLHK juga akan melakukan supervisi terhadap Pemerintah Daerah dalam hal ini Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Lampung.Namun, jika dalam jangka waktu 10 hari Pemerintah Daerah Tidak melakukan tindakan yang tegas terhadap PT BNIL Maka pihak Dirjen Gakum KLHK akan mengambil alih kasus ini secara langsung dan akan turun lapangan untuk melakukan tindakan hukum yang tegas,” kata Irfan.

Sebelumnya juga WALHI telah melaporkan secara tertulis dengan mengirimkan surat Laporan Kepada Dirjen Penegakan Hukum (Gakum) KLHK dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dengan Nomor Registrasi Laporan : 160140 tertanggal 23 Februari 2016.

Loading...