Beranda Hukum Walhi Minta Para Pelaku Ilegal Logging di Hutan Produksi Pesisir Barat Ditindak...

Walhi Minta Para Pelaku Ilegal Logging di Hutan Produksi Pesisir Barat Ditindak Tegas

604
BERBAGI
Dialog publik dan ekspos Walhi Lampung tentang illegal logging di hutan produksi yang berkelindan dengan program hutan tanaman rakyat, di Hotel Whizprime, Jumat (24/3/2017).

Zainal Asikin | Teraslampung.com

BANDARLAMPUNG — Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) meminta aparat penegak hukum menindak tegas para pelaku illegal logging di hutan produksi di Kabupaten Pesisir Barat. Pekaku illegal logging diduga kuat adalah pihak yang mengelola Hutan Tanaman Rakyat (HTR) di Kabupaten Pesisir Barat.

Program HTR itu sendiri dimulai sejak Pesisir Barat masih tergabung dengan Kabupaten Lampung Barat dan sejak awal sudah bermasalah karena koperasi yang mendapatkan hak mengelola HTR bukanlah warga di sekitar wilayah hutan.

Dalam temuan terkait kasus HTR di Pesisir Barat. Walhi mensinyalir kayu berkelas yang ditebang  merupakan kayu yang terdapat di Hutan Produksi yang masih terdapat hutan alami. Kayu tersebut, bukanlah kayu yang hasil penanaman program HTR.

Manajer Advokasi dan Kampanye Lingkungan Walhi, Irfan Tri Musri mengatakan pihaknya telah melakukan investigasi di kecamatan Lemong Pesisir Barat Lampung. Hal itu berawal dari informasi warga, bahwa adanya kejahatan lingkungan pada Oktober 2016 lalu. Padahal, salah satu koperasi HTR telah mendapat lzin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu di Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTR HT).

“Kami menemukan izin IUPHHK-HTR yang diberikan, tapi malah dijadikan alat justifikasi dengan melegalkan pengambilan kayu (illegal logging) di hutan produksi tersebut,”ujarnya, dalam diskusi publik  di Hotel Whizprime Jumat (24/3/2017) sore.

Irfan mengatakan, fakta menunjukkan selama ini program HTR tersebut tidak pernah melibatkan masyarakat di wilayahnya yang dikelolanya dan dijadikan objek pelaksanaan program HTR.

“Maka hal ini, jelas menyimpang dari prinsip dasarnya,” kata dia.

Irfan mengaku pihaknya mendapatkan informasi Polisi Kehutanan (Polhut) bahwa Polhut berhasil menangkap tangan aktivitas pembalakan liar di sekitar Talang Batu Bulan, Pekon Malaya Kecamatan Lemong, Pesisir Barat, pada (22/11/2016) lalu.

“Dinas Kehutanan (Dishut) Provinsi Lampung dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan Lampung (BPKHL), sudah meninjau ulang lokasi untuk memastikan lokasi tersebut berada di kawasan hutan alam atau tidak,”ungkapnya.

Setelah dilakukan pengecekan, lokasi penebangan liar itu masuk dalam areal konsesi Koperasi HTR Unggul Jaya. Polhut menemukan 18 batang pohon kayu kruing atau kayu minyak yang ditebang dan langsung dijadikan barang bukti oleh penyidik.

Kemudian, pada Maret 2017 lalu, Walhi kembali melakukan investigasi dan menemukan sisa kayu sekitar 21 meter kubik, sudah berstatus barang bukti dan dalam proses hukum yang sudah berpindah lokasi. Informasi dari warga setempat, kayu diturunkan menggunakan motor dan dibawa ke perkampungan.

“Dari informasi yang kami dapat dari sopir truk, kayu-kayu itu rencananya akan dibawa ke daerah Krui. Kami lihatnya miris, karena barang bukti yang masih dalam proses penyidikan boleh diangkut secara legal. Dalihnya, koperasi itu sudah punya IUPHHK-HTR dan Surat Keterangan sah Hasil Hutan (sKsHH),”terangnya.

Sementara Hendrawan, Direktur Walhi Lampung mengatakan, berpindah-pindahnya barang bukti tersebut, memang dirasa sangat aneh. Tidak hanya itu saja, meskinya hutan alam yang masuk zona Hutan Tanaman Rakyat (HTR) harus dilindungi.

Hal itu, kata Hendrawan, mengacu salah satu Pasal dalam PP.55/Menhut-II/2001 tentang Tata Cara Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman.

“Ada aturannya, kalau dikawasan HTR dua ribu hektar dan disitu ada hutan alam sekitar 200 hektar. Maka areal hutan alam itu, dilindungi dan tidak boleh adanya penebangan apalagi dimanfaatkan,”tegasnya.

Menurutnya, jika lamanya proses penyidikan, lantaran penyidik belum dapat bisa memastikan mengenai penebangan tersebut. Ia berharap, agar perkara tersebut dapat naik ke meja persidangan.

Sementara Kepala Dinas Perhutanan Lampung, Syaiful Bachri mengatakan, mengenai perkara hasil temuan Walhi telah ditindaklanjuti. Pihaknya juga, mengapresiasi kinerja Walhi yang telah menemukan kasus tersebut.

“Penyidik sudah melakukan gelar perkara, hasilnya sudah naik ke proses penyidikan. Namun memang, belum ada tersangka,”ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan, kata Syaiful, bahwa koperasi tersebut, telah mengantongi atau memiliki izin lengkap. Dalam ketentuannya boleh, karena izinnya juga memang untuk pemanfaatan hutan kayu untuk tingkatan produktif.

“Jadi hutan yang ditanam dari awal oleh mereka, kemudian dimanfaatkan menjadi hutan produktif,”ungkapnya.

Pernyataan Syafuil tersebut, berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Direktur Walhi Lampung, Hendrawan.

Menurut Syamsul, adanya aturan tersebut, bahwa memperobolehkan untuk menebang pohon dalam hutan alam yang berada di HTR. Kalau itu menghalangi, semisal sinar matahari masuk dan posisi pohon itu terpisah-pisah tidak dalam satu kawasan maka boleh.

“Kan ada aturannya, di PP.55/Menhut-II/2001 tentang Tata Cara Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Rakyat dalam Hutan Tanaman,”jelasnya.

Loading...