Walhi Nilai Pidato Jokowi di KTT COP26 Seperti Memutar Lagu Lama

  • Bagikan
Presiden Joko Widodo menjadi pembicara pada sesi World Leaders Summit on Forest and Land Use di Scotish Event Campus di KTT Perubahan Iklim PBB (COP26) di Glasgow, Skotlandia, Britania Raya, Selasa 2 November 2021. ANTARA FOTO/Biro Pers dan Media Kepresidenan/Lukas/Handout

TERASLAMPUNG.COM — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato selama lima menit pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Pemimpin Dunia tentang perubahan iklim atau  COP26, di Glasgow, Skotlandia, Selasa (2/11/2021).

Karena Indonesia memiliki hutan tropis yang sangat luas, banyak pihak berharap Indonesia punya sikap tegas dalam forum tersebut. Namun, banyak kalangan yang kecewa terhadap pidato Jokowi karena Jokowi dinilai fokus pada pembahasan tentang pencapaian-pencapaian lama.

Salah satu yang kecewa dan mengritik pidato Presiden Jokowi adalah Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Walhi menilai, Jokowi melewatkan sejumlah isu hal besar.

“Menyampaikan capaian yang sudah dilakukan dan mendorong tanggung jawab negara maju dari konteks pendanaan. Dan tentu saja ini adalah posisi yang sama di negara-negara berkembang,” kata Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi, Yuyun Harmono, Selasa, 2 November 2021.

Jokowi dalam pidatonya memang menegaskan Indonesia berkomitmen ikut dalam penanganan perubahan iklim. Dalam penjelasannya, ia mengatakan  laju deforestasi turun signifikan dan terendah dalam 20 tahun terakhir. Bahkan, kata Jokowi kebakaran hutan juga diklaim turun 82 persen di tahun 2020.

“Dengan potensi alam yang begitu besar, Indonesia terus berkontribusi dalam penanganan perubahan iklim,” kata Jokowi.

Jokowi juga meyakinkan dunia bahwa Indonesia telah memulai rehabilitasi hutan mangrove dan ditargetkan mencapai seluas 600 ribu hektare pada 2024 atau terluas di dunia. Tiga juta hektare lahan kritis antara tahun 2010 sampai 2019 juga ia sebut telah direhabilitasi.

“Sektor yang semula menyumbang 60 persen emisi Indonesia akan mencapai carbon net sink, selambatnya tahun 2030,” kata Jokowi.

Presiden Jokowi selanjutnya memaparkan rencana-rencana dan perkembangan yang tengah dilakukan Indonesia untuk menjadi negara yang lebih ramah lingkungan. Rencana itu dimulai dari pembangunan ekosistem mobil listrik, pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara, pemanfaatan biofuel, hingga pengembangan industri berbasis clean energy.

Meskipun demikian, Jokowi menilai rencana itu tak akan cukup. Ia meminta dukungan dan kontribusi dari negara-negara maju untuk memobilisasi pembiayaan iklim dan pembiayaan inovatif serta pembiayaan campuran, obligasi hijau, dan sukuk hijau.

“Penyediaan pendanaan iklim dengan pendanaan negara maju merupakan game changer dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara-negara berkembang. Indonesia akan dapat berkontribusi lebih cepat bagi net zero emissions dunia,” kata Jokowi.

Bagi Walhi, berbagai ucapan Jokowi itu adalah ‘lagu lama’ yang diulang-ulang. Manajer Kampanye Keadilan Iklim Walhi, Yuyun Harmono, mencatat sejumlah hal krusial yang seharusnya dibenahi justru hilang dari pidato itu.

Yuyun mencontohkan dalam pembahasan mengenai pendekatan mengenai pengakuan hak atas korban perubahan iklim sama sekali tak dibahas Jokowi. Di Indonesia, menurut dia, korban perubahan iklim ini sudah ada. Cara mengakui hak korban ini hingga kepada siapa kerugian ini ditagih, tak pernah dijelaskan.

“Kalau Jokowi tak punya stand (posisi) kuat dalam hal ini, saya kira dia tak melihat realitas dalam negeri bahwa krisis iklim sudah terjadi,” kata Yuyun.

Selain itu, Yuyun menyoroti transisi menuju energi baru terbarukan dari energi fosil, juga tak dijelaskan Jokowi. Ia enggan memberi sikap tegas kapan Indonesia akan meninggalkan energi kotor terutama batubara. Apalagi, dalam dokumen-dokumen RUPTL PLN yang diklaim sebagai RUPTL hijau, sampai 2030 masih akan dibangun sekitar 13,8 gigawatt sumber energi yang berasal dari Batubara.

Tak dijelaskan secara detail juga bagaimana tahapan transisinya. Meski Jokowi sempat menyinggung tentang ekosistem mobil listrik, namun peralihan dari energi kotor ke energi baru terbarukan, jika sembarangan, juga kerap menyebabkan kerusakan lingkungan yang parah.

“Sulawesi, Papua, itu akan jadi ladang-ladang penghancuran lingkungan baru melalui tambang nikel jika tak hati-hati dan menerapkan konsep transisi yang betul,” kata Yuyun.

Greenpeace Indonesia juga mengritik isi pidato Jokowi di Glasgow. Menurut Greenpeace Indonesia, deforestasi di Indonesia justru meningkat dari yang sebelumnya 2,45 juta ha/tahun (2003-2011) menjadi 4,8 juta ha/tahun (2011-2019).

Menurut Greenpeace Indonesia, tren penurunan deforestasi dalam rentang 2019-2021 dinilai tidak lepas dari situasi sosial politik dan pandemi yang terjadi di Indonesia sehingga aktivitas pembukaan lahan terhambat.

“Faktanya dari tahun 2002-2019, saat ini terdapat deforestasi hampir 1,69 juta hektar dari konsesi HTI dan 2,77 juta hektar kebun sawit. Selama hutan alam tersisa masih dibiarkan di dalam konsesi, deforestasi di masa depan akan tetap tinggi,” kata Ketua Greenpeace Indonesia Leonard Simanjuntak, Selasa, 2 November 2021

Adapun terkait dengan penurunan luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) 2020 jika dibandingkan 2019 yang mencapai 296.942 hektar ini adalah angka kebakaran yang luasnya setara dengan 4 kali luas DKI Jakarta. Penurunan juga disebut Greenpeace disebabkan gangguan anomali fenomena La Nina, dan bukan sepenuhnya hasil upaya langsung pemerintah.

Greenpeace mengapresiasi rencana restorasi 600 ribu hektare mangrove di 2024. Namun meski rencana itu terdengar hebat, jika dibandingkan luas hutan mangrove yang rusak di Indonesia yang telah mencapai 1,8 juta hektar, Leonard mengatakan rencana itu tidak ambisius.

Dengan sikap seperti ini, baik Walhi maupun Greenpeace mendesak pemerintah agar lebih serius dalam menindaklanjuti perubahan iklim. Pemerintah harus menyadari bahwa 2 minggu ke depan dalam COP26 Glasgow ini akan sangat menentukan bagi keberlanjutan kemanusiaan.

“Indonesia perlu menunjukkan kepemimpinan yang nyata, melalui perubahan-perubahan fundamental pada sistem ekonominya yang dapat membantu untuk menghindarkan kita semua dari bencana iklim permanen di akhir abad ini,” ujar Leonard Simanjuntak menanggapi pidato Jokowi.

TEMPO

  • Bagikan