Beranda News Lingkungan Walhi: Tutup TUKS dan Stokpile Batubara PT SBR!

Walhi: Tutup TUKS dan Stokpile Batubara PT SBR!

56
BERBAGI
Siti
Qodratin Aulia/Teraslampung.com
Stockpile batubara PT SBR di Jl Yos Sudarso Bandarlampung
Bandarlampung—Hari
ini, Senin (10/2/2014) Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Lampung dijadwalkan kembali
untuk dengar pendapat (hearing) dengan DPRD Kota Bandarlampung untuk membahas
masalah bangunan Terminal untuk Sendiri (TUKS) dan stockpile batubara PT SBR yang dinilai
bermasalah dan melanggar Perda.

Sebelumnya, Walhi sebagai salah satu anggota Komisi Amdal Daerah sudah diundang
DPRD Bandarlampung pada 3 Februari 2014. Namun, pertemuan yang waktunya mulur
hingga beberapa jam itu tidak ada titik temu karena pihak PT SBR tidak
dihadirkan.

Supri
Yanto, salah seorang anggota Dewan Daerah Walhi Lampung, menegaskan aktivitas TUKS
batubara milik PT Sumatera Bahtera Raya (SBR) diJalan Yos Sudarso, Kelurahan Sukaraja, Kecamatan Bumi Waras, Bandarlampung itu melanggar Perda
No. 10 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bandarlampung. TUKS dan stockpile batubara tersebut
menurut Supri juga tidak memperhatikan UU No.32 tahun 2009 Tentang Lingkungan
Hidup.
“Apakah
pernah ada rapat Komisi Amdal yang menyetujui dan yang memberikan Rekomendasi
terkait AMDAL yang di ajukan PT. SBR untuk pembangunan terminal untuk
kepentingan sendiri. Jika pernah dilakukan, kami meminta dokumen Amdal
tersebut,” tegas Supri, Senin (10/2).
Menurut
Supri Walhi Lampung selaku anggota Komisi Amdal tidak pernah diundang dan
diminta hadir jika ada pembahasan dan rapat komisi Amdal yang di Ajukan PT SBR
terkait pembangunan TUKS.
“Pihak
BPPLH Kota Bandarlampung juga menyatakan bahwa PT SBR tidak berizin. Karena
jelas-jelas melanggar Undang-Undang dan Perda, maka  kami minta TUKS batubara itu ditutup,” kata
Supri.
Hermansah,
kepala Divisi Advokasi Walhi Lampung, menuturkan setelah dengar pendapat
tersebut Walhi kembali diundangn untuk talkshow secara live di TVRI Lampung
pada Kamis (6/2) pukul 16.00 WIB. TVRI katanya akan menghadirkan narasumber
lain, yaitu pihak DPRD Bandarlampung dan BPLHD Provinsi Lampung.
“Pihak-pihak
yang dijadwalkan hadir justru tidak hadir. Yang datang malahan pengusaha batubara.
Pengusaha itu justru mengarahkan soal teknis bagaimana caranya agar perusahaannya
bisa mengangkut barubaranya tanpa melewati permukiman padat,” kata Hermansah.