TERASLAMPUNG.COM — Wali Kota Bandarlampung Herman HN menegaskan izin pembangunan jembatan layang (fly-over) di depan Mal Boemi Kedaton (MBK) sudah beres.
Menurut Herman, hal itu menyusul dengan persetujuan beberapa ruas jalan berstatus jalan nasional menjadi jalan di bawah pengelolaan Pemkot Bandarlampung.
Ruas jalan yang disetujui pemerintah pusat untuk dikelola Pemkot Bandarlampung itu adalah Jalan Yos Sudarso, Jalan Laksamana Malahayati, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan RA Kartini, Jalan Teuku Umar, dan Jalan ZA Pagar Alam menjadi jalan kolektor sekunder, yang pengelolalaanya dipegang oleh Pemkot Bandarlampung.
Enam jalan tersebut, sebelumnya berstatus sebagai arteri primer ruas jalan nasional yang pengelolaannya berada dibawah pemerintah pusat. Hal tersebut kata Herman, berdasarkan kepada UU No.38 Tahun 2004, Tentang Jalan, jalinan jalan sekunder pengelolaanya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
“Jadi menurut Kemenpupera, ruas jalan tersebut lebih banyak melayani arus lalu lintas di dalam kota, sehingga pengalihannya dapat disetujui,” jelas Herman
Herman juga mengklaim seiring pemindahannya, maka perizinan pembangunan flyover MBK sudah selesai. Hari ini katanya, perwakilan pemkot Bandarlampung, diantaranya Dinas PU dan Ast.II Bidang Pembangunan Pola Pardede sedang berada di Kemenpupera untuk detail putusan final.
“Hari ini hanya ketok palu saja. Jadi hari ini sudah tuntas. Kan sudah jelas, telaah Kemenpupera itu jalan bisa dialihkan. Usulan gubernur untuk menjadikan jalan tersebut sebagai jalan provinsi juga sudah ditolak,” katanya
Soal arus kemacetan yang mulai mengular, Herman mengatakan tidak ada rencana pengalihan alur lalin. Pemkot katanya hanya akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat dan mengerahkan Pol PP, serta petugas Dishub untuk membantu mengatur kemacetan.
“Jadi rencananya, tidak ada pengalihan arus. Biar saja nanti diatur lalinnya. Flyover sudah clear ya. Ke depan, saya harapkan tidak ada masalah lagi,” katanya.
TL/HLS
