Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Wartawan di Lampura Keluhkan Instansi Putus Langganan Koran

Wartawan di Lampura Keluhkan Instansi Putus Langganan Koran

156
BERBAGI

Feaby/Teraslampung.com

Ilustrasi koran

Kotabumi–Para wartawan di Lampung Utara mengeluhkan kebijakan ‎beberapa kepala instansi yang memutus secara sepihak langganan koran dengan dalih keterbatasan anggaran. Sikap kepala  instansi ini dianggap sebagai wujud baru pembredelan kreatifitas media dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

“Kebijakan instansi yang memutus secara sepihak langganan koran di kantor mereka seakan menafikan peran media massa dalam proses pembangunan,” tegas RY, salah satu wartawan senior Lampura, Senin (22/6).

Menurutnya, media massa cukup berperan dalam penyebarluasan informasi pembangunan baik yang akan maupun yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Media, kata RY, berperan sebagai kontrol sosial terhadap seluruh kebijakan yang akan dan telah dilakukan oleh Pemerintah sehingga Pemerintah dapat terus berjalan di atas jalur yang diharuskan.

“Dengan melihat besarnya peranan media massa dalam proses pembangunan maka sudah sewajarnya Pemerintah memberikan imbal balik kepada media berupa langganan koran dan sejenisnya.  Diakui atau tidak diakui, posisi media massa sangat penting dalam sebuah pemerintahan. Tanpa media, sehebat apapun pembangunan yang dilakukan maka masyarakat akan kurang mengetahuinya,” tegasnya.

Kritikan serupa juga dilontarkan oleh Ind, wartawan senior lainnya. Menurutnya, kebijakan pemutusan langganan koran secara sepihak  menggambarkan kurangnya pemahaman instansi terhadap fungsi dan peranan serta sumbangsih yang telah media massa selama ini.

Menurut informasi yang ia dapat, instansi yang telah memutus langganan koran itu di antaranya Dinas Kesehatan, Badan Lingkungan Hidup.

“Bagaimana arus informasi atau kritikan mau masuk ke mereka (instansi) kalau sumber informasi saja mereka putus. Dengan informasi atau kritikan inilah, pemerintahan akan berjalan dengan lebih baik,” tegasnya.

Sementara, Kabag Humas Pemkab, Tomy Suciadi ketika dimintai komentar atas kebijakan sepihak sejumlah instansi tersebut, mengaku sama sekali tak mengetahui ihwal tersebut. Kendati demikian, ia menduga kebijakan ini disebabkan masalah ketersediaan anggaran pada masing – masing instansi.

“Saya kurang tahu. Mungkin disesuaikan dengan anggaran,” katanya.

Ia juga membantah anggapan bahwa kebijakan sepihak instansi tersebut berdasarkan instruksi Bupati. Karena menurutnya, Bupati justru sangat menghargai kerja keras dan peranan media dalam pemerintahannya.

Enggak mungkinlah Bupati ngurusin hal teknis begitu,” ujarnya.

Loading...