Beranda Views Opini WTP untuk APBD yang Kurang Transparan

WTP untuk APBD yang Kurang Transparan

339
BERBAGI

Oleh: Budi Hatees
Penulis bekerja sebagai peneliti pada Matakata Institute

Hampir semua laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Lampung pada 2016 lalu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).  Para kepala daerah sumringah menunjukkan selembar sertifikat yang diberikan BPK. Wajah mereka seperti wajah anak didik di sekolah yang dipanggil agar naik panggung karena rapornya bernilai bagus; penuh tawa dan sangat bangga atas hasil yang diperoleh.

Akan tetapi publik belum lupa peristiwa yang terjadi beberapa pekan sebelumnya saat Komisi Pemberantas Korupsi  (KPK) menangkap tangan pejabat  BPK saat negosiasi dengan aparat di sebuah kementerian terkat opini WTP. Supaya laporan keuangan kementerian itu mendapat opini WTP, dicurigai kalau para pejabat di kementerian itu menyuap pejabat BPK.

Sudah menjadi pengetahuan publik,  soal opini WTP bukan soal prestasi. Akan tetapi soal bagaimana caranya agar BPK yang melakukan audit atas laporan keuangan itu bisa bekerja nyaman. Nyaman dalam hal ini berarti pejabat BPK yang berasal dari Jakarta itu bisa pulang sambil tersenyum, dan pengelola keuangan negara yang ditinggalkannya juga tersenyum.

Itu artinya, pejabat BPK bekerja sesuai pesanan, dan pengelola keuangan negara adalah si pemesan yang bijaksana.

Kembali ke opini WTP sejumlah pemerintah daerah di Provinsi Lampung.  Opini WTP dari BPK merefleksikan bahwa pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah sangat sesuai dengan standar yang berlaku. Tingkat kesesuaiannya 100%, karena semua dana negara yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan belanja daerah (APBD) bisa dipertanggung jawabkan sebagaimana seharusnya.

Kita layak memberikan apresiasi. Cuma, jika benar pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang ada di Provinsi Lampung itu sesuai standar yang berlaku, sudah selayaknya juga pengelolaan itu memenuhi prinsip-prinsip dan azas-azas good governance.

Prinsip good governance itu anatara lain: participation, rule of law, transparancy, responsiveness,  concensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, dan strategic vision. Sedangkan asas good governance meliputi: asas kepastian hukum, keseimbangan, kesamaan dalam mengambil keputusan, bertindak cermat, motivasi, larangan mencampur-adukkan wewenang, permintaan yang layak, keadilan atau kewajaran, menanggapi pengharapan yang wajar, meniadakan akibat suatu keputusan yang batal, perlindungan atas pandangan hidup, kebijaksanaan, dan penyelenggaraan kepentingan umum.

Kita lihat dari perspektif prinsip good governance saja.  Apakah laporang pengelolaan keuangan negara yang mendapat opini WTP dari BPK itu sudah memenuhi prinsip-prinsip good governance? Jawabnya tidak. Dan, bisa juga dikatakan, tidak akan pernah memenuhi prinsip-prinsip good governance yang merupakan nilai-nilai (value) penting dalam era reformasi saat ini.

Sebelumnya, kita pahamkan dulu apa itu APBD. APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).  APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA). Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Dengan kata lain, tanpa dianggarkan dalam APBD, kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan. APBD juga bermakna bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan.

APBD pun menjadi pedoman untuk menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah daerah. APBD bermakna bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian daerah.

Sampai di sini, mari kita tengok dokumen lama tentang APBD 2016 di Provinsi Lampung yang mendapat opini WTP dari BPK, dan mengaitkannya dengan salah satu prinsip good governance seperti keterbukaan (transparancy).  Pengelolaan uang rakyat (public money)  harus dilakukan secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability). Akutanbilitas publik ini bermakna bahwa publik tahu dan paham proses penyusunan, pengesahan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban uang rakyat ini.

Mari kita ambil contoh APBD 2016 Pemda Provinsi Lampung yang mendapat opini WTP dari BPK.

Saat menghadiri rapat paripurna pengesahan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS)  APBD 2016 di hadapan DPRD Lampung, Gubernur Lampung Ridho Ficardo hanya menyampaikan angka statitik yang sifatnya global, sehingga terkesan begitu luar biasa. Total dana rakyat yang dikelola dalam APBD 2016 sebesar Rp6,033 triliun.

Soal angka triliun itu kemudian mendapat penguatan citra bahwa Pemda Provinsi Lampung semakin berkembang, karena anggaran APBD bertambah setiap tahun. Publik yang mendukung segera bersorak-sorai, memuji-muji pilihan kebijakan Gubernur Lampung. Tapi, sayang, publik tidak pernah tahu berapa besar dana yang dikelola oleh kesekretariatan dan SKPD serta untuk apa saja dana itu dipergunakan.

Para pejabat di SKPD di lingkungan Pemda Provinsi Lampung tidak transparan terkait pengelolaan anggaran yang dialokasikan untuk SKPD yang dikelolanya. Mestinya, setiap rupiah yang dipergunakan, disampaikan kepada publik demi menjaga amanat UU tentang Keterbukaan Informasi Publik. Ada banyak mekanisme penyampai kepada publik, mulai dari mengekspose lewat media massa sampai memasang papan pengumuman yang bisa dibaca dan disimak oleh publik.

Ketika ada publik yang menuntut agar SKPD menayangkan secara terbuka proses pengelolaan dana rakyat di SKPD bersangkutan, jawaban yang diberikan justru sangat tak pantas. “Ini rahasia negara, tidak boleh diserbarluaskan.”

Betapa aneh dan unik pejabat yang menyebut dana rakyat yang dikelola dalam APBD merupakan rahasia negara, karena simpul seperti itu membuat demarkasi yang jelas bahwa negara berbeda dengan rakyat. Bahkan, ada kesan, bagi para pejabat di SKPD, rakyat itu bukan negara.

Dengan alasan “rahasia negara” itu, SKPD menutup rapat-rapat bagaimana proses pengelolaan uang rakyat. SKPD baru terbuka apabila pejabat BPK muncul untuk mengaudit dana itu. Malangnya, BPK hanya mengaudit laporan keuangan dengan berpatokan pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara. BPK hanya mempersoalkan pertanggungjawaban, tetapi mengabaikan proses penyusunan, pengesahan, dan pelaksanaan.

Yang diperhatikan BPK adalah cara mempertanggungjawabkan pengelolaan uang rakyat. Aturannya sudah baku, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada tentang pengelolaan keuangan, tetapi mengabaikan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik dan segala sesuatu yang mendorong reformasi di negeri ini.

Tidak heran bila laporan keuangan pemerintah daerah mendapat opini WTP. Sebab, posisi BPK sangat kuat sekaligus punya celah. Kekuatan BPK itu ada pada pejabatnya, mereka punya andil memberi opini, dan opini BPK itu tidak perlu dibeberkan kepada publik. Sebagai mana APBD diposisikan sebagai rahasia negara, maka hasil audit BPK juga menjadi “rahasia negara”. Sebagai “rahasia negara”, maka hanya BPK yang tahu isinya. pemerintah daerah hanya butuh opini BPK dan tidak perlu harus paham hasil audit BPK itu.

Audit adalah kata yang menjadi momok bagi ASN di negeri ini. Begitu mendengar ada tim audit, ASN yang menjadi pengelola anggaran akan ketar-ketir. Seorang kawan saya baru saja mengalaminya. Menariknya, ketika BPK menemukan kejanggalan dalam pengelolaan uang negara di SKPD yang dipimpinnya, kawan saya ini langsung terkena serangan penyakit.

Semoga puasa Ramadan membuatnya lebih tawaqal. Semoga dia lekas sembuh biar bisa ikut Idulfitri. Semoga setelah Indulfitri dia tak masuk penjara karena kesalahannya sendiri. ***

Loading...