Beranda Views Suara Publik YLBHI: Demokrasi Mati, Reformasi Dikorupsi, Rezim Orba Bangkit Lagi

YLBHI: Demokrasi Mati, Reformasi Dikorupsi, Rezim Orba Bangkit Lagi

36
BERBAGI

LBH Bandar Lampung dan Koalisi Masyarakat Sipil Lampung mengadakan Aksi Kamisan yang ke-6 pada 19 September 2019 di Tugu Adipura. Bahwa tema yang diangkat dalam kamisan kali ini adalah Reformasi dikorupsi! Begitulah sekiranya suara-suara yang berkumandang pada akhir-akhir ini. Dua dekade paska Reformasi situasi Indonesia tak kunjung membaik bahkan cenderung masuk mengarah kepada krisis demokrasi. Cita-cita Reformasi yang berharap agar negara yang demokratis serta berkeadilan sosial dan bersih dari korupsi, kolusi serta nepotisme dan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia .

Selamat Jalan Pemberantasan Korupsi

Revisi Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diusulkan oleh DPR mengindikasikan ketidakberpihakan terhadap pemberantasan korupsi. Langkah tersebut diamini oleh pemerintah melalui Surat Presiden Nomor R-42/Pres/09/2019, tertanggal 11 September 2019. Surat itu ihwal Penunjukan Wakil Pemerintah untuk Membahas RUU tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang KPK.

Sikap pemerintah dan DPR tersebut memperlihatkan ada upaya pemberangusan terhadap kerja-kerja pemberantasan korupsi. Hal ini sebagaimana termuat dalam draf revisi UU KPK yang memangkas kewenangan KPK, antara lain mengubah status sejumlah pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN); kewenangan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus disetujui dewan pengawas. Selain itu, KPK tak boleh memiliki penyelidik dan penyidik independen; penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung; dan pengubahan kewenangan dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Kondisi ini bakal menyulitkan kinerja KPK karena mesti melewati birokrasi yang lebih panjang. Padahal, upaya pemberantasan korupsi seyogianya tidak diperlambat dengan segala mekanisme birokrasi yang bertele-tele. Situasi bakal bertambah pelik bila izin penyadapan tak diberikan. Sejauh ini, tugas pengawasan sudah dijalankan oleh DPR, BPK, publik, serta internal KPK. Empat elemen tersebut mestinya cukup untuk memenuhi fungsi pengawasan.

Revisi yang terkesan melemahkan KPK menyiratkan pemerintah dan DPR tidak serius terhadap pemberantasan korupsi. Padahal, perilaku korupsi merugikan banyak pihak. Sebab, praktik korupsi menciptakan biaya tinggi yang membebankan pelaku ekonomi. Tak hanya itu, korupsi juga menimbulkan pemiskinan karena membuat masyarakat sulit mendapatkan akses ke lapangan kerja. Ketika korupsi berhasil diberantas, maka kepercayaan publik terhadap penegakan hukum juga meningkat. Revisi UU KPK juga tak sesuai dengan Nawa Cita, yakni menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

RKUHP Ngawur

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai saat ini digunakan di Indonesia merupakan salah satu kitab hukum peninggalan Hindia Belanda yang mendapatkan akta kelahiran resmi dari Pemerintah Republik Indonesia pada tahun 1946 dan 1957 untuk dapat diberlakukan di Indonesia. Dalam KUHP juga terdapat beberapa topik yang bermasalah dan memang selayaknya untuk segeradiganti atau dicabut, pun sampai saat ini terdapat beberapa pasal dalam KUHP yang tidak berlaku
lagi.

Oleh karena itu, sebagai manifestasi agenda reformasi hukum pidana di Indonesia, sejak tahun 1960-an rencana untuk merevisi KUHP terus digulirkan. Pada tahun 2015 draf pertama Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) telah masuk ke dalam Prioritas Legislasi Nasional (Prolegnas). Rancangan yang seyogyanya dapat menjadi solusi permasalahan yang berkembang di masyarakat, nyatanya justru menghadirkan permasalahan baru yang mengancam warga negara dengan menambah pengaturan baru yang tidak mencerminkan hukum pidana sebagai ultimum remedium.

Padahal, hukum pidana hendaklah dijadikan upaya terakhir dalam penegakan hukum. Hal ini memiliki makna apabila suatu perkara dapat diselesaikan melalui jalur lain (kekeluargaan, negosiasi, mediasi, perdata, ataupun hukum administrasi) hendaklah jalur tersebut terlebih dahulu dilewati. Pemerintah dan DPR terkesan terburu-buru dalam pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) tanpa memperdulikan suara dan aspirasi publik. Padahal, masyarakat sipil sudah mengingatkan RKUHP masih menyimpan sejumlah persoalan salah satunya overkriminalisasi. Masyarakat juga menilai RKUHP yang sedang dicanangkan oleh pemerintah hari ini justru nampak lebih buruk dari era kolonial.

Isi dalam RKUHP alih-alih sebagai perlindungan yang diberikan oleh negara untuk warganegara dirasa seperti pemidanaan massal yang diberikan oleh negara untuk warga negaranya. Pasal-pasal yang terkandung di dalamnya memperkeruh suasana dengan mengintimidasi para korban melalui hukuman pidan. RKUHP disebut-sebut untuk penyempurnaan, kodifikasi hukum pidana, dan perbaikan atas kondisi hukum di Indonesia, RUU KUHP justru lahir dengan semangat penghukuman dan pembatasan hingga intervensi wilayah privat negara.Poin yang harus dibenahi dalam RKUHP Ngawur ini diantaranya mengenai delik kesusilaan seperti zina, aborsi, kumpul kebo dan lain sebagainya, kebebasan berekspresi, dan mengenai asas legalitas yang cenderung mengintimidasi rakyat.

Terlalu Sibuk Sehingga Lupa Penyelesaian Pelanggaran HAM

Hari itu Plaza de Mayo, Argentina para ibu-ibu memakai baju hitam dan payung menuntut kejelasan nasib anak-anak mereka yang diculik oleh pemerintahan Junta Militer Argentina. Aksi tersebut kemudian menjadi inspirasi bagi ibu-ibu Korban pahlawan Reformasi yang menuntut kejelasan nasib anak-anak mereka. Alot! Begitulah kemudian bagaimana kata yang menggambarkan kejelasan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kasus Talangsari, Tanjung Priok hingga yang terbaru yaitu kasus HAM Papua serta banyak kasus lainnya justru tidak jelas dan alot selalu saja ada protes dari mereka yang menuntut hak mereka sebagai warga negara yang diatur dalam konstitusi.

Nyatanya memang pelanggaran HAM tidak menaruhkan kekuasaan apapun kecuali lembar sejarah yang menjadi lebih terang dan lebih baik bagi generasi selanjutnya. Harusnya Indonesia bisa belajar dari Korea Selatan dan Jerman yang berani berdamai dengan sejarah mereka sendiri karena pada dasarnya tidak ada yang mutlak benar dan sejarah selalu bersifat hitam putih, jika memang terbukti lantas kenapa? Karena inilah yang dibuktikan generasi selanjutnya di Indonesia yaitu kejelasan sejarah bangsa mereka sendiri daripada narasi Indonesia emas dan generasi milenial yang mengkaburkan realitas yang ada. Kita memang sibuk sehingga pelanggaran HAM lupa untuk dibahas dan justru lebih suka melahirkan aturan-aturan yang sarat akan tanda tanya terhadap kedaulatan rakyat antara lain :

1. Revisi Undang-Undang KPK
2. RUKUHP
3. Revisi Undang-Undang Permasyarakatan
4. Rancangan Undang-Undang SDA
5. Rencana Revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
6. Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP)

Dan banyak undang-undang lainnya yang kemudian wajib dipertanyakan dan diperjuangkan baik lewat gerakan aksi massa dan juga jalur konstitusional melalui judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Pada akhirnya pemerintah memang menyisakan banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan karena sudah merupakan tugas mereka untuk menjamin kedaulatan rakyat. Oleh karena itu melalui Aksi Kamisan hari ini mari bersama untuk membangun kesadaran akan hak sipil warga negara dan terus menekan pemerintah untuk segera menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, mendukung KPK dalam melakukan pemberantasan korupsi, juga lebih berpihak kepada rakyat melalui Undang-Undang yang memang bebas dari nafas komersialisasi hajat hidup rakyat sehingga Reformasi tidak sia-sia karena dibajak oleh para komprador-komprador yang tega menggadaikan demokrasi Indonesia.

Bandar Lampung, Kamis 19 September 2019
YLBHI-LBH Bandar Lampung

Loading...