Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Akademisi: Perbup Tambahan Penghasilan Pegawai Lampura Harus Dibatalkan

Akademisi: Perbup Tambahan Penghasilan Pegawai Lampura Harus Dibatalkan

916
BERBAGI
Akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Suwardi
Akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Suwardi

Feaby Handana | Teraslampung.com

Kotabumi–Pemkab Lampung Utara harus membatalkan Peraturan Bupati (Perbub) terbaru tentang Tambahan Penghasilan Pegawai jika memang aturan itu telah ditetapkan. Selain batal demi hukum, perbup itu sangat mencederai hati masyarakat di tengah kesulitan ekonomi akibat wabah pandemi Covid-19.

BACA: Kontroversi Perbup Tambahan Penghasilan Lampura Dinilai Memalukan

“Eloknya, perbup itu direvisi karena jika aturan yang lebih rendah kontradiktif (bertentangan) dengan aturan yang lebih tinggi maka aturan itu batal demi hukum,” tegas akademisi Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Suwardi, kepada Teraslampung.com, Sabtu (12/9/2020).

Suwardi menilai rencana kenaikan TPP ini seolah menggambarkan manajemen pemerintahan Pemkab Lampung Utara belum banyak berubah. Menurutnya, Pemkab Lampung Utara masih tidak peka dengan keadaan sekitar dan perkembangan situasi terkini.

Jika saja mereka peka dengan kedua hal itu maka (rencana) mereka pasti cukup tahu diri. Tidak akan mengeluarkan (rencana) kenaikan TPP di tengah kondisi keuangan yang carut marut dan masih mewabahnya Covid-19.

“‎Sebaiknya perangkat daerah itu menunjukkan dulu kinerjanya untuk dapat membawa Lampung Utara ini ke luar dari prahara keuangan dan pembangunan yang dialami sejak beberapa tahun terakhir,” paparnya.

‎Saat kondisi keuangan telah stabil dan laju pembangunan telah menyentuh seluruh lapisan masyarakat, kebijakan kenaikan TPP merupakan hal yang wajib dilakukan. Sebelum itu tercapai maka hendaknya mereka menunda dulu mimpi untuk menaikan tambahan penghasilan tersebut.

“Sebelum semua itu tercapai, tunda dulu pikiran ke arah sana,” tandasnya.