Atlet PON: Menuai Medali Emas atau Memanen Badai

  • Bagikan
Guru Besar FKIP Unila, Prof. Dr. Sudjarwo

Oleh: Sudjarwo
Guru Besar Ilmu Ilmu Sosial di FKIP Unila

Melengkapi tulisan yang dimuat Teraslampung.com pada 14 Oktober 2021 lalu tentang nasib atlet Lampung peraih medali emas di arena Pekan Olahraga Nasional (PON), saya  terinspirasi untuk mencandra secara detail dari peristiwa tadi. (BACA: Lampung Capai Target 10 Besar, Mari Menengok ke Maiyusi Ade Putra).

Secara jujur membaca artikel itu ada rasa pilu menyayat hati karena melihat nasib anak manusia yang berprofesi atlet, tetapi bekerja sebagai tukang sapu. Apalagi ia bukan hanya sekali meraih emas, tetapi empat kali di empat kali perheletan PON. Itu prestasi luar biasa mestinya.

Gegap gempita pesta olah raga bergengsi di negeri ini baru saja berakhir. Usailah pesta. Yang tinggal bukan hanya piala; tetapi (mungkin juga ) nestapa. Tidak dimungkiri bahwa kesuksesan penyelenggaraan dan kemeriahan, memang luarbiasa. Namun sisa yang menjadikan nestapa juga tidak dapat kita menutup mata, walaupun banyak pihak menyebutnya riak kecil. Untuk batas massal ini benar, namun jika berkaitan dengan individu; tentu itu adalah musibah.

Baru-baru ini kita baca berita tentang seorang atlet pulang ke daerahnya harus naik angkutan kota (angkot). Boro-boro mau mendapat sambutan dari pemerintah daerahnya. Namun dengan dalil yang tampak sangat benar, maka jurus disusun; kesalahan ada pada atlet yang tidak memberi informasi awal. Seolah selesai persoalan dan itu diendapkan entah sampai kapan. Untung itu bukan di sini, tetapi di luar Lampung.

Akan tetapi lain padang lain pula ilalangnya. Di daerah ini, ternyata ada atlet yang sudah empat kali membawa nama daerah dengan mempersembahkan medali emas, tetapi sang atlet pernah tidak boleh bicara ke juruwarta  bahwa dirinya adalah tukang sapu. Padahal ia memang benar-benar tukang sapu, petugas kebersihan sebuah dinas di Lampung berstatus pegawai lepas alias tenaga honorer. Impiannya tentu saja adalah bisa diangkat menjadi pegawai tetap alias pegawai negeri sipil (PNS). Itu sebuah impian sederhana dan sangat manusiawi.

Banyak warga Lampung berharap pemimpin di daerah ini segera mengambil langkah taktis. Tidak harus gelisah atau risau menghadapi fakta bahwa ada atlet yang mengharumkan nama Lampung empat kali berturut-turut sampai hari masih berstatus tukang sapu. Atlet itu manusia juga. Ia akan menua dan kelak tidak bisa diminta lagi mendulang emas di arena PON. Sebelum itu terjadi, alangkag eloknya jika mimpi dan harapan besarnya bisa diwujudkan. Jangan tergoda dengan bisikan bahwa si atlet sudah mendapatkan bonus besar setiap kali meraih medali. Itu soal lain. Itu memang hal yang memang menjadi hak atlet. Bonus uang melimpah itu biasa. Di Papua, bahkan peraih medali emas diganjar Rp1 miliar.

Nasib atlet senam asal Lampung peraih medali emas di empat PON mesti disikapi secara arif oleh pemimpin di Lampung. Ibarat permainan sepakbola, bola kini ada di tangan Gubernur Lampung. Nama Gubernur akan harum seandainya bisa mengoreksi kesalahan Gubernur Lampung periode sebelumnya yang tidak perhatian atau tidak tahu nasib sebenarnya atlet andalan daerah ini. Ingat, satu medali emas bagi Lampung di arena PON itu begitu sangat berharganya.

Satu medali emas bisa menggeser posisi peringkat peraih medali.Atlet peraih medali emas dalam empat kali PON ini nama dan nasibnya nyaris ‘terkubur’ alias tidak terdengar usai perhelatan PON. Bahkan, menurut penuturannya, pada PON sebelumnya ia sempat diminta tidak berbicara soal profesinya sebagai tukang sapu. Tentu itu merupakan sebuah permintaan yang aneh. Apa maksudnya atlet peraih medali emas itu tidak boleh mengungkap jati dirinya bahwa ia memang tukang sapu?

Itu berarti kejadian seorang atlet Lampung peraih empat medali emas di empat kali PON  sebenarnya merupakan ujung dari masa lalu yang tidak beres penanganannya. Justru sekaranglah kita tampilkan jiwa ksatria untuk menyelamatkan generasi yang ada dengan memutus rantai keanomalian.

Beberapa alternatif yang mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Di antaranya:  pertama, menjadikan yang bersangkutan karyawan pada BUMD atau perusahaan daerah yang memungkinkan untuk yang bersangkutan membina yuniornya. Dengan cara ini ada semacam penerusgenerasian sehingga untuk masa yang akan datang kita tidak repot lagi membibit atlet pada bidang tertentu. Kita kenal perusahaan daerah yang ada selama ini hanya diperuntukkan bagi unsur tertentu, dan kepentingan tertentu saja; Atelit tentunya lebih tepat sebagai unsur tertentu tadi.

Kedua, para atlet berprestasi ini dijadikan tenaga kontrak dengan perjanjian kerja; ditempatkan sesuai bidang keolahragaannya. Lapangan yang dimungkinkan adalah Polisi Pamong Praja, Dinas Perhubungan, Satuan Pengamanan pada alat-alat vital dan berbahaya. Mereka inilah jika ada lowongan untuk menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara, dapat diperioritaskan.

Lebih penting lagi unsur eksekutif dan legislatif duduk bersama membuat peraturan daerah sebagai payung hukum berkaitan dengan  pembinaan karier dan penghargaan kepada mereka yang berprestasi, termasuk olahragawan. Juga mengatur regulasinya untuk bagaimana mereka bisa berkesempatan menjadi ASN, dengan perjanjian untuk menjadi mentor penerusnya. Dengan begitu,  pergantian pucuk pimpinan daerah, siapapun dia, harus patuh dan taat pada aturan itu.

Soal lembaga yang menangani olahraga dan sekarang sedang diaudit atau disorot penggunaan anggarannya; seharusnya lembaga ini diberi perlakuan khusus dalam arti harus membuka akuntabilitas publik tentang penggunaan anggaran. Sehingga, lembaga ini tidak merangkap sebagai “mesin cuci” atau sebagai “kereta dorong”. Yang pada akhirnya memberatkan pemerintah daerah dalam pertanggungjawabkan anggaran.

Persoalan lain adalah apakah persoalan teknis dan remeh temeh ini harus orang nomor satu di daerah ini yang memikul, memikir, merancang, mengeksekusi. Seyogyanya ada regulasi teknis siapa yang bertanggungjawab akan gerak roda; sementara orang nomor satu di daerah ini menerima laporan kinerja dan mengevaluasi bersama tim independen yang dibentuk bersama antara legislatif dan eksekutif.

Niatan menulis ini bukan menambah merah telinga, akan tetapi didasari atas niat baik bersama, agar nasib pahlawan olah raga yang ada mendapatkan perhatian sebagaimana layaknya sebagai manusia biasa.****

 

 

 

 

  • Bagikan