Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Bimtek di Bali, Para Kades di Lampung Utara akan Dipanggil Inspektorat

Bimtek di Bali, Para Kades di Lampung Utara akan Dipanggil Inspektorat

6744
BERBAGI
Kepala Inspektorat Lampung Utara, Mankodri
Kepala Inspektorat Lampung Utara, Mankodri

Feaby Handana |Teraslampung.com

Kotabumi — Inspektorat Lampung Utara bakal segera memanggil seluruh kepala desa yang mengikuti bimbingan teknis (bimtek) selama tiga hari di Provinsi Bali pada pekan lalu. Tujuannya, untuk memastikan tidak adanya peraturan yang dikangkangi terkait Bimtek tersebut.

BACA: Menunggu Para Kades Lampung Utara Bawa Oleh-oleh Bimtek dari Bali

“Mereka akan kami panggil ‎dalam waktu dekat ini,” terang Kepala Inspektorat Lampung Utara, Inspektur Mankodri sebelum rapat bersama Komisi I DPRD, Senin (25/11/2019).

Mankodri mengatakan, pemanggilan ini bertujuan untuk memastikan apakah anggaran bimtek tersebut telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan yang paling utama ialah memastikan Bimtek itu sesuai dengan aturan atau tidak. ‎

“Kalau memang enggak sesuai aturan pasti akan ada sanksi‎. Sanksinya itu salah satunya dengan mengembalikan anggaran itu,” katanya.

‎‎Persoalan bimtek para kepada desa Lampung Utara mendapat sorotan sejumlah pihak tidak terkecuali Pelaksana Tugas Bupati Budi Utomo. Bahkan, Komisi Anti Korupsi (KPK) turut menyoroti kegiatan bimtek tersebut. Bimtek ini sendiri diperkirakan menyedot anggaran sekitar 2,7 Miliar. Rinciannya, tiap kepala desa mengeluarkan biaya sekitar 11,5 juta.

Kepada sejumlah media belum lama ini, Budi Utomo mengatakan secara terang – terangan bahwa tidak memberikan restu terhadap kegiatan ini. Ketidaksetujuannya ini dibuktikan denga melarang pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk mendampingi para kepala desa di Bali.

Sementara itu, Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah III, Uding Juharudin mengatakan, setiap anggaran harus ditentukan dari awal peruntukannya. Karena, sumber dana dari APBD dan APBN ada aturan baik setiap pengeluaran, perencanaan sampai penggunaannya.

” Jika misalnya itu menyimpang tentu itu pelanggaran. Dan jika honor itu dianggarkan silahkan saja, tapi jangan melampau batas yang ditentukan PMK (Peraturan Menteri Keuangan),” kata Udin usai acara paparan di Pemkab Pringsewu, pekan lalu.