Gertak Sambal Bakso Sony

  • Bagikan
Kedai Bakso Sony di Jalan Sultan Agung yang disegel TP4D Pemkot Bandarlampung, Selasa (15/6/2021).
Kedai Bakso Sony di Jalan Sultan Agung yang disegel TP4D Pemkot Bandarlampung, Selasa (15/6/2021).

Oyos Saroso H.N.

Berita tentang penutupan semua gerai Bakso Sony di Kota Bandarlampung menjadi topik terhangat sejak beberapa bulan terakhir. Berawal dari penutupan beberapa gerai Bakso Sony, pada akhir pekan September 2021 Pemkot Bandarlampung akhirnya menutup semua gerai Bakso Sony.

BACA: Di Balik (Rencana) Kepindahan Bakso Sony ke Luar Bandarlampung

Penutupan gerai Bakso Sony disebabkan tidak adanya kata sepakat antara pemilik Bakso Sony dengan Pemkot Bandarlampung terkait pemasangan alat pencatat transaksi atau tapping box. Pemkot Bandarlampung menegaskan pemasangan tapping box menjadi keharusan bagi pelaku bisnis restoran, hotal, dan kuliner skala besar. Sedangkan pemilik Bakso Sony bersikukuh untuk memakai cast register alias nota pembayaran biasa. Alasannya, toh adalam nota pembayaran itu juga disebutkan besaran pajak yang dikutip dari para pelanggan.

Pemilik Bakso Sony juga keberatan jika transaksi yang tidak dilakukan di tempat  alias konsumen tidak makan di gerai juga masuk dalam catatan tapping box. Maklum saja, selama ini Bakso Sony juga melayani order pesanan via online. Tidak hanya bakso, tetapi juga makanan berbahan daging sapi. Di market place semacam Tokopedia, bakso Sony dalam kemasan plastik sudah merambah ke mana-mana dan terkenal di luar Lampung.

Karena Bakso Sony telanjur menjadi semacam ikon kuliner paling markotop di Lampung, penutupan gerai Bakso Sony pun menuai pro-kontra berkepanjangan. Banyak pihak yang menyayangkan penutupan tersebut karena akan menghilangkan ikon Lampung di bidang kuliner.

Sementara itu, Pemkot Bandarlampung tidak kalah kuat alasannya. Menurut Walikota Bandarlampung Eva Dwiana, ia hanya menegakkan aturan. Yakni Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Pajak dan Retribusi Daerah di Kota Bandar Lampung yang kemudian diperbarui menjadi Perda Nomor 12 tahun 2017. Menurut Eva, pemasangan tapping box di restoran dan hotel sejak awal juga didukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bahkan KPK menjadi inisiatornya. Tidak hanya di Bandarlampung, KPK juga menginisiasi pemasangan taping box di banyak kota dan kabupaten di Indonesia.

Sederhana yang Jadi Rumit

Mediasi sebenarnya sudah dicoba dilakukan akan ditemukan pemecahan terbaik yang saling menguntungkan (win-win solution). Namun, kalau kita cermati pemberitaan media lokal beberapa hari terakhir, kata sepakat sangat sulit tercapai karena pemilik Bakso Sony tetap meminta bisa memakai cash register. Sebaliknya, Pemkot Bandarlampung tetap berkukuh Bakso Sony harus memakai taping box.

Masalah Bakso Sony sebenarnya sangat sederhana, yakni soal pemilik Bakso Sony tidak mau memasang tapping box di semua gerai baksonya. Masalah pun, kata Pemkot Bandarlampung, sebenarnya bisa diselesaikan dengan cara sederhana: pemilik Bakso Sony mau menandatatangani komitmen untuk memasang tapping box. Begitu tanda tangan dilakukan dan pajak dibayar, semua gerai Bakso bisa dibuka kembali. Namun, menandatangani komitmen setuju memasang tapping box bukan soal mudah bagi pemilik Bakso Sony. Sampai hari ini ia masih berkukuh langkahnya benar. Kasus pun menjadi tidak selesai.

Kasus yang tidak segera selesai justru membuat persoalan sulit diurai. Yang rugi tentu saja bukan hanya pemilik Bakso Sony, tetapi juga Pemkot Bandarlampung. Bakso Sony rugi besar karena pendapatan besarnya akan lenyap. Pemkot Bandarlampung juga rugi karena setoran ‘kakap’ menghilang begitu saja.

Ketika sejumlah gerainya ditutup Pemkot Bandarlampung, pemilik Bakso Sony membuat woro-woro akan memindahkan semua gerainya ke luar Kota Bandarlampung. Saat itu masih banyak gerai Bakso Sony yang dibiarkan tetap buka oleh Pemkot Bandarlampung.

Lalu, ketika semua gerai Bakso Sony ditutup, pemilik Bakso Sony pun masih bergeming. Konferensi pers pun dilakukan untuk pertama kali. Dalam konferensi pers itu pemilik Bakso Sony mengungkapkan keheranannya terhadap langkah Pemkot Bandarlampung yang tidak memikirkan nasib ratusan karyawan Bakso Sony. Pemilik Bakso Sony juga menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan mengadu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sampai di sini, publik menjadi tahu bahwa pemilik Bakso Sony sedang ‘bermain’ sebagai korban. Ia seolah-olah menjadi korban sebuah kebijakan yang menindas. Ia (seolah-olah) korban penindasan. Karena itu, menjadi klop ketika ia bersama kuasa hukumnya mengadu ke Kantor Staf Presiden (KSP). Tujuannya, tentu saja, untuk mendapatkan dukungan dari ‘pusat’. Foto pertemuan dengan seorang staf KSP pun diunggah di medsos dan menuai banyak dukungan.

Masalahnya, apakah dengan dukungan KSP dan ribuan pelanggan kemudian masalah akan menjadi selesai? Belum sempat ada sikap dukungan KSP, KPK lebih dulu bersuara. Lewat Kepala Satgas Pencegahan Wilayah II KPK, Nana Mulyana, KPK menyatakan bahwa Bakso Sony tidak bisa keluar Kota Bandarlampung sebelum masalah kewajiban pajaknya dilunasi. Meskipun Nana memberikan peluang adanya jalan tengah untuk memecahkan masalah Bakso Sony versus Pemkot Bandarlampung, tetapi pernyataan Nana menyiratkan bahwa pemilik Bakso Sony bersalah.

Pernyataan Nana menyiratkan bahwa KPK mendukung Pemkot Bandarlampung. Besar kemungkinan, KSP pun tidak akan memberikan reaksi positif dan menguntungkan bagi pemilik Bakso Sony. Sebab, jika KSP mendukung pemilik Bakso Sony dan menyalahkan Pemkot Bandarlampung itu akan menjadi ‘bunuh diri’ bagi KSP.

Masalahnya kemudian, dalam kasus ini yang terjadi bukanlah soal kuatnya dukungan. Awal masalahnya adalah soal kepatuhan kepada hukum, yaitu pemasangan tapping box. Sampai hari ini pemilik Bakso Sony masih ngotot menganggap bahwa ia adalah korban. Padahal, kalau kita telisik sedikit lebih dalam uang pajak yang mestinya disetorkan ke Pemkot Bandarlampung itu bukanlah uang Bakso Sony. Itu adalah uang pajak yang dikutip dari para pelanggan atau pembeli Bakso Sony. Kalau masalah ini diselidiki lebih jauh dan dibawa ke ranah hukum, kemungkinan besar justru yang terjadi akan berkebalikan dari anggapan pemilik Bakso Sony. Bisa-bisa pemilik Bakso Sony terjerat kasus penggelapan pajak. Artinya, risikonya akan jauh lebih besar.

Meski begitu, namanya saja usaha, mungkin saja pemilik Bakso Sony masih punya senjata pamungkas lain memenangi ‘perseteruan’ ini. Usaha keras dengan senjata pamungkas mungkin masih akan tetap dilakukan pemilik Bakso Sony agar semua gerainya bisa dibuka kembali.

 

  • Bagikan