Beranda Hukum KPK Menyegel Dermaga Tegal Mas di Pantai Marita. Ini Alasannya

KPK Menyegel Dermaga Tegal Mas di Pantai Marita. Ini Alasannya

6595
BERBAGI
Pemasangan plang di tempat wisata Pantai Sari Ringgung, Selasa, 6 Agustus 2019.
Pemasangan plang di tempat wisata di Pantai Marita, Selasa, 6 Agustus 2019.

Zainal Asikin | Teraslampung.com

PESAWARAN– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menghentikan operasional dermaga penyeberangan objek wisata Tegal Mas di Pantai Marita, Selasa, 6 Agustus 2019.

Penghentian operasional dermaga itu dilakukan dengan penyegelan, yaitu memasang papan peringatan berisi larangan pengoperasian dua dermaga tersebut.

BACA: Kasus Reklamasi Pantai, Pengelola Pulau Tegal Mas Dilaporkan ke Polda Lampung

“Penghentian khususnya, terkait kegiatan penyeberangan dari dermaga reklamasi di Pantai Marita. Hal itu dikarenakan menganggu Keramba Jaring Apung (KJA) di zona budidaya,”kata Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang usai menyaksikan pemasangan plang (papan) larangan di Pantai Marita,  Kabupaten Pesawaran, Selasa (6/8/2019).

Menurut Saut penghentian operasional penyeberangan tersebut untuk mendukung langkah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR/BPN) sampai semua kewajiban perizinan dan pajak dipenuhi pengelola kedua tempat wisata itu.

Pemasangan plang (papan) larangan tersebut dihadiri Wakil Ketua KPK RI, Saut Situmorang, Dirjen Penegakan Hukum KLHK, Rasio Rido Sani; Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan KKP, M. Eko Rudianto; Direktur Pengawasan ATR/BPN Wisnubroto, Kasi Penatagunaan Tanah Kanwil BPN Prov Lampung Edi Riyanto serta Kasi Penataan Tanah BPN Pesawaran Didik Rudianto dan jajaran pemda Prov Lampung dan Kab Pesawaran.

Penerbitan ini, kata Saut, bertujuan untuk menghentikan semua pelanggaran yang mungkin bisa terjadi di masa depan. Dengan melakukan pemulihan atas apa yang telah dilakukan sebelumnya, yakni terhadap wilayah pesisir pantai. Kemudian memerintahkan kepada pengelola untuk melakukan pengurusan izin kepada Pemkab dan Pemprov serta menunaikan kewajiban membayar pajak.

“Penghentian ini juga dilakukan untuk memastikan semua pemanfaatan ruang sesuai dengan Perda RZWP3K. Dalam hal ini, KPK memberikan tenggat waktu penyelesaian perizinan maupun kewajiban pajak dan jika tidak dipenuhi, penghentian total semua kegiatan akan dilakukan,”ungkapnya.

Dikatakannya, pelanggaran izin pada kawasan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil, disinyalir banyak terjadi juga di beberapa daerah lainnya.

“Di Provinsi Lampung sendiri, terdapat 132 pulau-pulau kecil termasuk 24 pulau kecil di kabupaten Pesawaran,”pungkasnya.

Sebelumnya, tim Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, Direktorat Penanganan Pelanggaran, Pangkalan PSDKP Jakarta, Ditjen Pengelolaan Ruang Laut, dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung telah melakukan pengawasan ke Pantai Ringgung dan Pulau Tegal pada tanggal 16 -19 Maret 2019. Kemudian ditindaklanjuti oleh lintas K/L yaitu KLHK dan KKP turun ke lapangan pada 17-21 Juni 2019.

Dugaan pelanggaran di Pantai Ringgung, Marita adalah pelanggaran reklamasi. Perairan Ringgung, diketahui berada di dalam perairan Teluk Lampung bagian utara, tidak jauh dari lokasi Balai Besar Perikanan Budidaya Laut (BBPBL).

Bentuk dugaan pelanggaran lainnya antara lain, terkait tidak memiliki izin lokasi reklamasi (pasal 4 ayat 2, Perpres 122 Tahun 2012), tidak memiliki izin lokasi sumber material reklamasi, tidak memiliki izin pelaksanaan reklamasi (pasal 4 ayat 2, Perpres 122 Tahun 2012), perusakan ekosistem terumbu karang dan vegetasi mangrove (pasal 69 ayat (1) huruf a, UU 32 Tahun 2009) dan menguasai dan memanfaatkan sempadan pantai (Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pesawaran Tahun 2011-2031.

Pembangunan dan pengelolaan tanpa izin terkait dengan Pantai Ringgung, Marita dan Pulau Tegal Mas, diduga telah merugikan keuangan daerah.

Ada beberapa fakta yang ditemukan oleh tim terkait dugaan pelanggaran di Pulau Tegal Mas. Pertama, penanggungjawab dari kegiatan di Pulau Tegal yaitu Thomas A Rizka, bermaksud menguasai seluruh pulau dan mengubah Pulau Tegal menjadi kawasan wisata yang bernama Tegal Mas.

Kegiatan tersebut, dilaksanakan mulai Desember 2017 lalu dengan melakukan pembersihan lahan dengan memotong hampir seluruh vegetasi pantai/mangrove asosiasi di sepanjang pantai Pulau Tegal dan dilanjutkan dengan pembentukan lahan, pembangunan cottage, fasilitas wisata, reklamasi pantai, dan publikasi. Kegiatan tersebut, diketahui masih terus berlanjut hingga hari ini.

Kedua, obyek wisata Tegal Mas juga diketahui sudah beroperasi dan melayani wisatawan. Sementara izin pengelolaan ruang laut, izin lokasi reklamasi, izin pelaksanaan reklamasi, dan Izin Lingkungan belum dimiliki oleh Tegal Mas. Selain itu cottage/villa yang dibuat sudah ditawarkan dan sudah ada transaksi jual beli cottage/villa dengan kisaran harga mencapai milyaran rupiah per unit.

Atas pemanfaatan dan pengelolaan di Pulau Tegal Mas tersebut, telah terjadi dugaan pelanggaran meliputi; tidak memiliki izin lingkungan (pasal 36 Ayat (1) Jo Pasal 109, UU 32 Tahun 2009), tidak memiliki izin pengelolaan ruang laut (pasal 16 ayat 2, UU No.1 Tahun 2014), merusak vegetasi pantai/mangrove (pasal 69 ayat (1) huruf a, UU 32 Tahun 2009), tidak memiliki izin lokasi reklamasi (pasal 4 ayat 2, Perpres 122 Tahun 2012), tidak memiliki izin pelaksanaan reklamasi (pasal 4 ayat 2, Perpres 122 Tahun 2012), melakukan perubahan bentang alam Pulau Tegal (pasal 69 ayat (1) huruf a, UU 32 Tahun 2009), menguasai sempadan pantai dan melakukan jual beli atas bangunan di atasnya (Perda No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kab. Pesawaran Tahun 2011-2031.

Menurut KPK, dugaan pelanggaran yang dilakukan tersebut, menimbulkan dampak langsung maupun tidak langsung. Antara lain  merusak ekosistem terumbu karang dan padang lamun, mengganggu kestabilan daya dukung lingkungan subzona budidaya keramba jaring apung, kegiatan dilakukan tanpa analisa lingkungan menimbulkan dampak lingkungan dan sosial yang tak terukur, menurunkan integritas pemerintah dan penegak hukum di mata masyarakat, berubahnya bentang alam Pantai Ringgung dan Pulau Tegal Mas, terbatasnya akses nelayan dan pembudidaya, tidak tertagihnya kompensasi dalam bentuk pajak yang sah atas hilangnya fungsi ekosistem terumbu karang, padang lamun serta vegetasi pantai yang berubah menjadi lahan reklamasi.

Penertiban tersebut merupakan bagian dari implementasi rencana aksi (renaksi) tematik 2019 KPK terkait sumber daya alam kelautan, yakni terkait penyelesaian Perda rencana tata ruang wilayah laut dan KLHS, penyelesaian Pergub turunan Perda rencana tata ruang wilayah laut serta melakukan pendataan pemanfaatan titik-titik reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan data kepatuhan.

Catatan Redaksi: Berita ini diperbaiki judul dan leadnya pada Rabu, 7 Agustus 2019, pukul 02.17 WIB. Semula berita ini berjudul “KPK Menyegel Dermaga Tegal Mas dan  Sari Ringgung. Ini Alasannya”.

Perbaikan karena ada data yang tidak tepat. Yang benar: Yang disegel adalah dermaga penyeberangan Tegal Mas yang lokasinya milik Pantai Marita, bukan masuk di kawasan PT Pantai Sari Ringgung. Kesalahan data tersebut dikhawatirkan akan merugikan pihak PT Sari Ringgung karena berdampak bagi pengunjung. 

Loading...