Beranda Views Kisah Lain Mereka tak Bisa Melupakan Tragedi Talangsari

Mereka tak Bisa Melupakan Tragedi Talangsari

1137
BERBAGI
Jalan tanah menuju Desa Talangsari (sekarang berganti nama menjadi Desa Labuhan Ratu), Lampung Timur. Ini adalah kondisi pada tahun 2008. Selain buruknya jalan, setidaknya hingga 2008 warga di kampung ini juga lama tidak bisa menikmati terangnya listrik. Mereka juga terstigma sebagai penduduk keturunan pemberontak. Hal ini yang selama bertahun-tahun dikeluhkan warga setempat. (Foto: Oyos Saroso HN)

Oyos Saroso H.N.|Teraslampung.com

LAMPUNG TIMUR–Seperti umumnya desa-desa lain di Indonesia, Desa Talangsari hanyalah sebuah desa kecil yang sebagian penduduknya mengandalkan kehidupannya dari bercocok tanam. Selain padi, warga Talangsari selama berpuluh tahun menanam kopi robusta dan kakao. Namun, desa kecil itu pernah menggegerkan Indonesia karena terjadi sebuah tragedi pada 7 Februari 1989.

Pada sebuah subuh yang hening, ketika warga di kompleks pengajian yang dipimpin oleh Warsidi habis salat subuh di Musala Mujahidin, tiba-tiba berondongan senjata api datang dari tiga arah mata angin: selatan, utara, dan timur. Selang beberapa menit, sejumlah rumah di kompleks itu terbakar. Jeritan ibu-ibu dan anak-anak tak menghentikan terbakarnya
rumah-rumah dan “perang tak seimbang” antara ratusan tentara dengan anggota jamaah Warsidi.

Meskipun di kompleks itu hanya berdiri 8 rumah milik anggota jamaah dan tiga rumah di dekat kompleks pengajian, jumlah korban diperkirakan mencapai ratusan orang.

BACA: Korban Tragedi Talangsari: Kami Memang Militan

“Soalnya, pada hari itu kami kedatangan orang-orang dari luar Talangsari yang ingin ikut pengajian yang rencananya akan digelar pada 7 Februari. Para peserta pengajian itu datang seharin sebelumnya. Padahal, pada 6 Februari 1989 malam desa kami sudah dikepung tentara,” kata Jayus, 66, salah saksi hidup tragedi Talangsari.

Jayus, anggota jamaah Warsidi yang juga menjadi pemilik
tanah tempat kompleks pengajian yang dipimpin Warsidi, mengaku sulit melupakan tragedi yang terjadi 25  tahun lalu itu. Jayus mengaku melihat anak-anak anggota jamaah berusia belasan tahun disuruh tentara untuk membakar rumah-rumah semi permanen di kompleks itu. Ia pun mengaku melihat sendiri bagaimana ratusan tubuh anggota jamaah Warsidi bergelimpangan karena hangus terbakar.

“Pada sekitar Pkl. 08.00 WIB, umumnya penghuni rumah dan
pondokan di sana telah habis dan yang tertinggal hanya nampak para orangtua, perempuan dan anak-anak,” kata Jayus kepada saya, ketika saya mengunjungi lokasi ’bekas ladang pembantaian’ pada Februari 2008.

Menurut Jayus, para korban umumnya dalam kondisi terbakar
hangus hanya tinggal tulang belulang. Para korban itu kemudian dikuburkan sehari setelah kejadian hingga beberapa hari kemudian.

Jayus menyebutkan, paling tidak selama tiga hari itu, setidaknya tiap hari dapat dikuburkan sekitar 50-an korban meninggal dunia walaupun proses penguburan juga belum sempurna, karena beberapa bagian tubuh di antaranya masih kelihatan. Setelah kejadian itu, lokasi sekitar pengajian Warsidi di Talangsari ditutup total oleh aparat TNI, hingga 5–6 bulan kemudian areal tersebut tidak boleh dimasuki masyarakat sekitar.

Cerita lain pernah diungkapkan oleh korban Talangsari yang sudah berdamai dengan Hendropriyono, yaitu Sukardi dan Sudarsono. Sudarsono mengaku saat itu di kompleks pengajian Warsidi tengah beraktivitas kelompok militan Islam yang bertujuan akhir untuk mendirikan cikal bakal Negara Islam Indonesia (NII).

Menurut Darsono, mengaku tidak dapat berkompromi dengan
aparat pemerintah dan aparat keamanan yang beberapa kali mengundang dan mengajak mereka berdialog dan menjelaskan aktivitas di sana. Anggota jamaah Warsidi justru minta camat dan Danramil Way Jepara, Kapten Sutiman, untuk datang bertemu penghuni pondokan yang kerap didatangi santri dan warga dari beberapa daerah di luar Lampung itu.

Kedatangan Sutiman, kata Darsono, disambut dengan serangan anggota jamaah sehingga menyebabkan Kapten Sutiman tewas dengan luka panah dan bacokan golok. Kematian Kapten Sutiman itulah yang mendasari Komandan Korem Garuda Hitam Letkol Hendropriyono ketika itu menyetujui anak buahnya menyerbu komples jamaah Warsidi hingga menewaskan ratusan orang.

Ketika saya mendatangi lokasi tragedi berdarah itu, Kamis, 7 Februari 2008 lalu, kesan Talangsari sebagai desa santri tidak begitu terlihat. Yang paling nyata: dusun yang kini berganti nama menjadi Dusun Subingkarya, Desa Labuhanratu III, Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur itu kini menjadi desa tertinggal.

Memang di sepanjang kiri-kanan jalan menuju desa tampak
hamparan sawah dengan tanaman padi yang subur menghijau. Tanaman kakao pun memenuhi kebun-kebun penduduk. Namun, jalan desa masih berlumpur karena tidak diaspal. Listrik pun belum masuk desa itu. Padahal, desa-desa sebelahnya sudah dialiri listrik semua.

“Selama ini pemerintah memang diskriminatif. Jalan-jalan di desa lain sudah diaspal mulus, tetapi jalan di kampung kami tetap berlumpur. Desa kami juga belum dialiri listrik,” ujar Suparmo, 71, warga Labuhanratu yang juga menjadi korban Tragedi Talangsari.

Amir, 69, juga korban tragedi Talangsari, mengaku pernah ditahan tentara selama 16 bulan. Pensiunan guru agama Islam di sebuah SD Negeri di Lampung Timur itu menuturkan, karena dituduh sebagai anggota jamaah Warsidi dan ikut mau mendirikan Negara Islam Indonesia, pada tahun 1989 dia hak-haknya sebagai pegawai negeri sipil telah dirampas.

Sesuai menjalani penahanan tanpa proses persidangan di pengadilan—tanpa ada surat perintah penahanan dan tanpa ada surat bukti dikeluarkan dari tahanan pula—gajinya sebagai guru agama dipotong sebesar 50 persen.

Dengan golongan II B, alumnus PGA Negeri Klaten, Jawa Tengah, ini sejak 1989 golongannya tidak pernah naik hingga pensiun pada tahun 2005 lalu. Tragisnya, begitu pensiun, Amir tidak pernah mendapatkan uang pensiun.

“Saya sudah lelah mengurusnya. Kata Dinas Pendidikan saya harus minta surat keterangan bebas dari tahanan. Tapi surat itu tidak pernah bisa saya dapatkan karena memang tidak ada surat pembebasan saya,” ujarnya.

Pengalaman hampir serupa diungkapkan Parmo, 74, ayah 12 anak yang juga dituduh sebagai gerakan pengacau keamanan (GPK) Warsidi.

Parmo mengaku selama setahun ditahan di LP Rajabasa Bandarlampung dan selama 5 tahun diharuskan wajib lapor ke Koramil Way Jepara. “Saya ditahan tanpa pernah diadili sampai sekarang. Yang paling menyakitkan, selama setahun saya dua hari sekali harus lapor ke Korem. Di Korem saya disuruh kerja kasar,” ujarnya.

Karena dicap sebagai anggota GPK dan pernah orang tahanan, kata Parmo, keluarganya menjadi berantakan. “Saya tidak bisa menyekolahkan anak-anak saya karena tidak ada yang membiayai mereka. Dari 12 anak anak saya, 11 di antaranya hanya bisa tamat SD. Yang tamat SMA hanya satu. Selain itu, kami juga dicap sebagai keluarga pemberontak,” kata Parmo.

Mantan komisioner Komnas HAM Kabul Supriyadhie, pada 2008
lalu  mengaku pihaknya sedang berusaha keras untuk menyelidiki kasus pelanggaran HAM dalam tragedi Talangsari. Sejauh ini, kata Kabul, sudah 84 saksi korban dimintai keterangan.

Surpriyadi berusaha meyakinkan publik bahwa Komnas HAM bekerja independen. Menurut Supriyadi, penyilidikan kasus Talangsari penting artinya untuk mendapatkan kesimpulan apakah terjadi pelanggaran HAM berat pada 7 Februari 1989 itu atau tidak.

Hingga Supriyadi selesai bertugas sebagai komisioner Komnas HAM, nasib hasil penyelidikan Komnas HAM tentang pelanggaran HAM di Talangsari masih jelas. Bahkan, naga-naganya, proses penyelidikan itu tanda kesimpulan tegas. Meski begitu, mungkin saja, dokumen hasil penyelidikan itu kini masih tersimpan di kantor Komnas HAM.

Investigasi Komite Solidaritas Mahasiswa Lampung (Smalam) mencatat terdapat 246 korban tewas dalam penyerbuan tentara terhadap kompleks pengajian seluas 3,5 hektare itu. Sementara versi resmi yang dikeluarkan pemerintah hanya 27 jiwa korban meninggal.

Kini, dengan munculnya nama Hendropriyono dalam tim presiden terpilih Joko Widodo, nasa sumbang tentang masa depan penuntaskan kasus HAM di Talangsari mulai terdengar. Banyak kalangan meragukan Jokowi akan mampu imparsial ketika Hendropriyono dipanggil Komnas HAM untuk memberikan keterangan seputar keterlibatannya dalam kasus Talangsari.

 

Loading...