Pengacara Pemilik Bakso Sony Bertemu Pemkot Bandarlampung, Hasilnya Masih Zonk

  • Bagikan
Ketua Tim Pemeriksa BPPRD atas kasus pajaknya Bakso Sony Grup, Andre Setiawan.
Ketua Tim Pemeriksa BPPRD atas kasus pajaknya Bakso Sony Grup, Andre Setiawan.

TERASLAMPUNG.COM — Manajemen Bakso Sony Grup diwakili  pengacaranya dari Bahari Law Firm memenuhi undangan dari Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) Kota Bandarlampung untuk melakukan klarifikasi soal kurang bayar pajak restoran 10 persen yang dipungut dari konsumen/pembeli, Senin (27/9/2021).

BACA: Datangi Kantor Staf Presiden, Ini Kata Pengacara Pemilik Bakso Sony

Sayangnya,  pertemuan tersebut masih tanpa hasil alias ‘zonk’. Belum ada kesimpulan apakah Sony Grup akan membayar kekurangan pajak restoran sejak 2018 hingga 2020 sebesar Rp12 miliar.

Hasil tersebut dari pengawasan BPPRD ke 18 gerai Bakso Sony harus menyetor pajaknya Rp500 juta/bulannya.

“Pertemuan tadi membicarakan soal kepatuhan wajib pajak, karena ada perbedaan dari pengawasan kita dengan yang disetor oleh 18 gerai Bakso Sony,” jelas Ketua Tim Pemeriksa BPPRD Andre Setiawan, usai pertemuan di ruang rapat BPPRD Senin 27 September 2021.

Meski pertemuan tadi tidak memberikan hasil tapi pihak BPPRD tetap akan menagih kurang bayar dari Sony Grup tersebut.

“Kami memberikan waktu 14 hari sesuai Perda nomor 1 tahun 2011 dimana wajib pajak punya kewajiban memberikan data-data yang diminta oleh pemeriksa. Data-data yang kami minta dan belum dilengkapi adalah legalitas usaha, laporan pajak perusahaan dan laporan neraca keuangan,” kata Andre Setiawan yang juga Kabid Pajak di BPPRD Kota Bandarlampung.

Sementara itu pengacara Bakso Sony Grup dari Bahari Law Firm, Dedi Setiadi mengatakan pertemuan ini masih dalam konteks koordinasi dengan BPPRD Kota Bandarlampung.

“Pertemuan tadi masih koordinasi belum ada kesimpulan dan kepastian. Nah untuk itu saya akan menghadap walikota,” katanya.

 

Dandy Ibrahim

  • Bagikan