Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Pengesahan RPJMD 2019-2024 Mulur, Pemkab Lampung Utara akan Konsultasi ke Pemprov

Pengesahan RPJMD 2019-2024 Mulur, Pemkab Lampung Utara akan Konsultasi ke Pemprov

58
BERBAGI
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Utara, Syahrizal Adhar Feaby|Teraslampung.com
Kepala Bappeda Lampung Utara, Syahrizal Adhar

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi — Pemkab Lampung Utara berencana berkonsultasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung terkait potensi mulunya pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2019-2024. Tujuan konsultasi ini‎ untuk meminta saran atau masukan seputar potensi molornya RPJMD berikut sanksinya.

BACA: Anggota DPRD dan Bupati Lampung Utara Terancam Tidak Digaji, Ini Penyebabnya

“Dalam waktu dekat, kami akan konsultasi apakah RPJMD dapat disahkan oleh unsur pimpinan sementara di DPRD ‎saat ini dan juga untuk menghindari sanksi atas keterlambatan RPJMD,” kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lampung Utara, Syahrizal Adhar, Kamis (29/8/2019).

Syahrizal optimistis Pemprov Lampung akan memberi restu kepada eksekutif dan legislatif di Lampung Utara untuk membahas dan mengesahkan RPJMD dengan unsur pimpinan sementara DPRD saat ini.

Keyakinannya ini dikarenakan oleh ‎situasi atau kondisi yang sedang terjadi di Lampung Utara. Lampung Utara saat ini sedang masuk ke dalam masa peralihan baik di tingkat eksekutif maupun legislatifnya.

“Apa yang terjadi saat ini bukan karena faktor kesengajaan melainkan karena pelantikan pimpinan DPRD membutuhkan waktu dan proses,” paparnya.

Sebelumnya, anggota DPRD dan Bupati Lampung Utara terancam tak akan menerima gaji atau hak keuangan lainnya selama tiga bulan karena pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)2019-2024 kemungkinan besar tidak tepat waktu.

Batas waktu pengesahan RPJMD Lampung Utara jatuh pada tanggal 25 September terhitung sejak pelantikan Bupati Agung Ilmu Mangkunegara pada 25 Maret lalu. ‎Batas waktu enam bulan berikut sanksi tidak diberikannya gaji diatur dalamUndang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

“Kami khawatir pengesahan RPJMD tidak akan tepat waktu karena sampai saat ini unsur pimpinan DPRD belum ada,” kata Hatami, anggota DPRD Lampung Utara.

Unsur pimpinan definitif DPRD inilah yang menjadi motor penggerak untuk menjalankan seluruh kegiatan DPRD Lampung Utara mulai dari penetapan ketua fraksi – fraksi hingga penetapan alat kelengkapan dewan (ketua-ketua komisi).

“Pimpinan definitif ini yang akan menetapkan alat kelengkapan DPRD dan fraksi – fraksi. Gimana mau mengesahkan RPJMD kalau pimpinan saja belum ada,” jelas anggota DPRD asal PKB itu.

Loading...