TERASLAMPUNG.COM — Setelah lima tahun terhenti karena ketiadaan dana, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung akan melanjutkan proyek Kota Baru di Way Hui, Lampung Selatan. Untuk itu, Pemprov Lampung akan segera merumuskan konsep pembangunan Kota Baru yang diselaraskan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Arinal Djunaidi – Chusnunia Chalim.
BACA: Ini Alasan Gubernur Ridho tidak Lanjutkan Proyek Pembangunan Kota Baru
“Insya Allah Senin depan kita akan rapat bersama instansi terkait seperti Bappeda, staf ahli untuk merumuskan konsep pembangunan kota baru yang nantinya disampaikan ke pak Gubernur Lampung Arinal Djunaidi,” kata Plt. Karo Perlengkapan Pemprov Lampung, Meydianra Eka Putra, Jumat (21/6).
Secara garis besar, tanah seluas 1.308 hektare di Kota Baru, milik Pemprov Lampung. Rencananya, lahan seluas 450 hektare dibangun perkantoran.
Kemudian lahan sisanya, kata dia, pihaknya akan menggandeng beberapa univesitas yang ingin menambah gedung, seperti Unila dan UIN Raden Intan.
Selain itu, dalam Masterplan ini nantinya lengkap dengan kontur adanya hutan kota, mengingat Kota Baru berbatasan dengan wilayah register.
“Jadi, ada pesan khusus di sana ketika adanya hutan kota dan lahan register. Selain menjadi paru-paru kota, lahan disana bisa jadi grand city sebagai salah satu destinasi wisata. Dengan harapan agar jangan sampai ketika memasuki hari libur, Kota Baru menjadi jadi kota hantu,” katanya.
Ia berpendapat, perpindahan sistim pemerintahan ini akan mengurai kemacetan sekaligus adanya pemerataan pembangunan.
“Ini pendapat saya secara pribadi. Selain mengurangi kemacetan, juga adanya pemerataan pembangunan,”ujarnya.
Untuk pembiayaan, ia mengaku pemprov Lampung memiliki dana sekitar Rp800 juta untuk merancang masterplan.
“Dananya sudah dikita lengkap dengan masterplan dan kontur agar jangan sampai kebanjiran dan sebagainya. Ketika masterplan ini lengkap, nanti akan saya laporkan ke Pak Gubernur Arinal,” kata dia.
Untuk infrastruktur, kata dia, Kota Baru sudah memiliki gardu induk listrik. Untuk infrastruktur jalan, kondisi jalan yang telah dibangun beberapa waktu lalu kembali mengalami rusak di beberapa titik.
“Rencananya tahun ini sudah ada perbaikan jalan dari dinas Pekerjaan Umum (PU) menuju Kota Baru,” ujarnya.
Kendati demikian, pihaknya akan menunggu arah kebijakan dari Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, apakah pembangunan Kota Baru ini masuk ke dalam skala prioritas atau tidak, mengingat saat ini Lampung mengalami defisit mencapai Rp 1,7 triliun.
“Dalam waktu dekat, saya akan laporkan ke pak Gubernur Arinal apakah pembangunan Kota Baru ini masuk skala prioritas atau tidak, apalagi saat ini provinsi Lampung lagi efisiensi anggaran untuk menutupi desifit,” jelasnya.
