Beranda Hukum PT Sari Ringgung Diduga Langgar Pemanfaatan Kawasan Pesisir

PT Sari Ringgung Diduga Langgar Pemanfaatan Kawasan Pesisir

246
BERBAGI
Pantai Sari Ringgung di Desa Gabang, Kecamatan Teluk Pandang, Kabupaten Pesawaran, Lampung.

Teraslampung,com — Cerita tentang ekspoitasi kawasan pesisir seperti tidak ada habisnya. Setelah konflik lahan kawasan pesisir di Pantai Sebalang, kini muncul konflik lahan di antara warga Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran dengan PT Sari Ringgung. PT Sari Ringgung adalah perusahaan yang mengelola tempat wisata berjuluk Pantai Sari Ringgung di Desa Gebang, Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran.

Jengkel karena keberatannya tidak digubris perusaahaan, warga dan  Kepala Desa Gebang pun mengadu ke LBH Bandarlampung, Sabtu (30/1). Mereka datang ke LBH didampingi para aktivis Mitra Bentala dan Walhi Lampung.

Yang jadi pokok konflik adalah pasir timbul di kawasan pantai yang kini tiba-tiba dikuasai oleh PT Sari Ringgung.

Warga Desa Gebang mengaku pasir timbul yang kini dikelola PT Sari Ringgung merupakan sumberdaya alam yang dimiliki oleh Desa Gebang. Secara administratif keberadaan pasir timbul itu jelas berada di kawasan Desa Gebang.

Ketika hendak membangun kawasan wisata dengan objek utama pasir timbul, ternyata PT Sari Ringgung tidak pernah meminta izin  kepada desa sebagai perwakilan pemerintah tingkat bawah yang berwenang mengatur wilayahnya sesuai dengan UU No 6 tahun 2014 Tentang Desa.

“Pengelolaan pasir timbul oleh PT Sari Ringgung tidak memiliki izin lokasi sesuai ketentuan UU NO.1/2014 pasal 16 tentang izin lokasi. Mereka juga tidak memiliki izin atau persetujuan dari masyarakat setempat,” kata Candra Bangkit Saputra, Kepala Divisi Ekonomi dan Sosial Budaya LBH Bandarlampung, Senin (1/2/2016).

Menurut Candra. hal itu jelas melanggar Peraturan Mendagri Nomor 27 Tauun 2009. Permen tersebut, kata Candra, menggariskan bahwa setiap unit usaha atau kegiatan perlu mendapatkan persetujuan masyarakat.

Selain itu, kata Candra, ada lagi hal parah lainnya. Yakni tidak adanya Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) untuk memanfaatkan pasir timbul di Desa  Gebang. Padahal, UPK-UKL (UU NO.23/2009-PPLH pasal 36 jelas mewajibkan adala  AMDAL-RKL&UPL) (PP-NO.13/10-UKL&UPL,

“Setiap kegiatan yang dapat menimbukan dampak pada lingkungan sekitarnya wajib memiliki Amdal.” kata Candra.

Candra mengatakan, keberadaan PT  Pantai Sari Ringgung yang memanfaatkan pasir timbul tidak pernah memiliki izin dari pemerintah daerah, Padahal, berdasarkan UU NO.23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, bahwa kewenangan pengelolaan serta pengaturan kawasan pesisir dan laut tidak lagi berada di wilayah kabupaten/kota tetapi kewenangan berada di pemerintah provinsi.

Hal lain yang juga dilanggar, kata Candra, dalam mendirikan bangunan dan melakukan kegiatan usaha wisata, PT Sari Ringgung tidak pernah meminta persetujuan dari warga masyarakat yang secara langsung akan terkena dampak dari adanya kegiatan tersebut.

Karena tidak meminta izin dan melibatkan masyarakat, kata  Candra, pengelolaan tempat wisata yang dilakukan oleh PT Pantai Sari Ringgung  tidak memberikan manfaat bagi warga masyarakat dan juga terhadap Desa Gebang baik secara ekonomi maupun lingkungan.

“Bahkan masyarakat yang ingin terlibat dalam usaha transportasi laut untuk mengangkut pengunjung diharuskan membayar biaya administrasi sebesar Rp2 juta,” kata Candra.

Menurut Candra. dari aspek lingkungan, pengelolaan kawasan wisata bahari yang dilakukan disnyalir tidak memiliki AMDAL, atau setidaknya UKL/UPL, sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Aktivitas keselurahan yang dilakukan oleh Pantai Sari Ringgung,  telah menibulkan kerusakan lingkungan yang menyebabkan perubahan bentang alam.

Hal itu disebabkan adalnya aktivitas pengerukan bukit, penimbunan pantai, pengerukan pantai yang merusak ekosistem terumbu karang, penggerusan bukit, penebangan hutan mangrove, dan pendirian bangunan di atas pasir timbul

Berkaitan dengan hal tersebut, warga Desa Gebang mendesak lima hal. Pertama, LBH Bandarlampung, WALHI Lampung. dan Mitra Bendala untuk melakukan upaya advokasi termasuk jika perlu mengambil langkah hukum terhadap pemanfaatan yang dilakukan oleh Pantai Sari Ringgung.

Kedua, kepada pihak-pihak terkait agar tidak mengeluarkan izin yang berhubungan dengan pemanfatan potensi dan aset yang dimiliki oleh Desa.

Ketiga, meminta untuk pihak pengelola memberhentikan segala kegiatan di lokasi tersebut, sesuai dengan Permendagri/27/2009 bahwa setiap unit usaha atau kegiatan perlu mendapatkan persetujuan masyarakat setempat, yang dalam hal ini pihak pengelola pantai sari ringgung tidak adanya izin apapun dari msyarakat setempat yaitu masyarakat gebang.

Keempat, masyarakat setempat memiliki wewenang penuh pengelolaan demi pemberdayaan masyarakat serta pembangunan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa sesuai dengan UU NO.6 tahun 2014 pasal 18 tentang desa,

Kelima, masyarakat setempat meminta untuk pengembalian aset desa dan pengelolaan oleh masyarakat setempat, yang dalam hal ini memiliki hak atas pengelolaan dan pemanfaatan lokasi pasir timbul tersebut untuk kesejahteraan dan pemanfaatan bagi masyarakat setempat, Sesuai dengan UU NO.1/2014 – Perubahan atas UU NO.27/2007 Tentang PELA&PPK, pasal 21 dan 60.

Berita Terkait: PT Sari Ringgung Klaim Punya Izin Kelola Pasir Timbul