Walhi Lampung Minta Aparat Tindak Tegas Pengurukan Pantai Ilegal di Pantai Gudang Agen

  • Bagikan
Pengurukan pantai di kawasa Gudang Agen, Bandarlampung.

Dandy Ibrahim | Teraslampung

BANDARLAMPUNG — Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung menegaskan pengurukan pantai Gudang Agen di Kelurahan Pesawahan, Kota Bandarlampung yang dilakukan pemilik Rumah Makan Jumbo Kakap diduga kuat tidak memiliki izin. Sebab itu, Walhi Lampung meminta pemerintah dan aparat hukum bertindak tegas.

BACA: Pemilik RM Jumbo Kakap Lakukan Reklamasi Pantai, DKP Lampung Cek Lokasi

Menurut Direktur Walhi Lampung Irfan Tri Musri, pengurukan pantai tersebut termasuk kejahatan lingkungan.

Pengurukan pantai tersebut  melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038.

Pengurukan pantai tersebut juga melanggar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2012 Tentang Reklamasi Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

“Dampak pengurukan pantai dapat memutus akses nelayan. Lokasi tersebut merupakan tempat bersandar kapal. Pengurukan pantai juga akan menjadi ancaman bagi keselamatan masyarakat sekitar. Di lokasi pengurukan sudah berdiri tembok yang sudah dalam kondisi miring karena tanah yang labil,” kata Irfan  dalam rilisnya, Senin, 6 September 2021.

Pengurukan tanpa dibarengi dengan dokumen lingkungan dan juga perizinan yang diakui pemilik Rumah Makan (RM) Jumbo Seafood, Jhonson dalam dengar pendapat dengan DPRD Kota Bandarlampung.  Ia mengakui kesalahan tidak menggugurkan tanggungjawab pelaku atas kerusakan lingkungan.

“Walhi Lampung berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat melihat kejahatan ini secara komprehensif dan tidak saling lempar tanggung jawab. Harus ada sanksi yang tegas sehingga menimbulkan efek jera. Selama ini pemerintah kita agak latah dengan melegalkan sebuah kesalahan dan akhirnya kita lihat sampai dengan saat ini tidak memberikan efek jera,” tegasnya.

Irfan juga berharap pemerintah tidak melihat persoalan ini dari skala besar kecilnya aktivitas reklamasi.

“Karena sekecil apapun reklamasi tetap akan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat pesisir,” jelas Irfan Tri Musri.

Menurut Irfan, berdasarkan hasil pemantauan Walhi pada 6 September 2021,  didapatkan informasi bahwa Rumah Makan Jumbo Seafood  atau Restoran Jumbo Seafood dibangun pada 2010. Lalu pada 2013 pemilik restoran dengan menu utama ikan laut itu menguruk pantai di belakang restoran tanpa ada komunikasi dengan warga. Pengurukan dilakukan pada malam hari,

“Menurut penuturan warga, lokasi tersebut merupakan lokasi sandaran kapal nelayan. Luasan lokasi reklamasi tersebut ialah lebih kurang 5.000 meter persegi. Wilayah itu masuk ke dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Bumi Waras. Pada tahun 2018, pengurukan yang dilakukan oleh Jumbo Seafood telah selesai dan menimbulkan konflik sosial dengan  warga sekitar. Warga melakukan unjuk rasa demonstrasi di depan Restoran Jumbo Seafood,” jelas Irfan Tri Musri.

Selanjutnya tahun 2020, pihak restoran membangun pagar beton dengan tinggi sekitar dua meter dan berjarak hanya 0,5 Meter-1,5 meter dengan rumah warga.

Sebelumnya Jhonson selaku pemilik Restoran Jumbo Seafood meminta izin kepada RT setempat. Namun pihak RT tidak menyanggupi permintaan izin pembangunan pagar tersebut karena pagar tersebut mengancam keselamatan warga sekitar.

“Pagar beton berdiri di struktur tanah yang tidak stabil. Namun pembangunan pagar beton tetap berjalan. Saat ini kondisi pagar semakin miring hingga mendekati rumah warga. Warga sudah menyampaikan keluhan beberapakali kepada pihak restoran agar tembok yang dibangun restoran Jumbo Seafood dirubuhkan, namun pihak restoran tidak mengindahkan keluhan yang disampaikan warga,” kata Irfan Tri Musri.

Menurutnya, peruntukan atau zonasi di wilayah tersebut jika kita mengacu pada Perda Provinsi Lampung Nomor Tahun 2018 tentang RZWP3K Provinsi Lampung merupakan masuk dalam kawasan pemukiman nelayan dan zona perikanan budidaya.

Irfan mengatakan pasal-pasal dalam Undang – Undang yang dilanggar dalam proses pengurukan itu adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 16

(1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi.

(2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan.

Pasal 17

(1) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) diberikan berdasarkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

(2) Pemberian Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan kelestarian Ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil,

Masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

(3) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam luasan dan waktu tertentu.

Pasal 75

Setiap Orang yang memanfaatkan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 75A

Setiap Orang yang memanfaatkan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil yang tidak memiliki Izin Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

2. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung Tahun 2018-2038

Pasal 79

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang tidak sesuai dengan alokasi ruang yang telah ditetapkan;

b. kegiatan budi daya yang menggunakan metode, alat dan teknologi yang dapat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

c. penempatan rumah ikan dan alat bantu penangkapan ikan seperti rumpon serta terumbu karang buatan di zona perikanan budi daya, zona pelabuhan, zona pariwisata, alur pelayaran, alur kabel/pipa bawah laut, dan alur migrasi biota laut;

d. penangkapan ikan dengan alat tangkap menetap dan/atau bergerak yang mengganggu kegiatan pada zona perikanan budi daya, zona pelabuhan, zona pariwisata, zona pertambangan, alur pelayaran, alur kabel/pipa bawah laut, dan alur migrasi biota laut;

e. penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak, bius dan atau bahan beracun, serta menggunakan alat tangkap yang bersifat merusak ekosistem di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;

f. semua jenis kegiatan perikanan budi daya pada zona pelabuhan, zona pariwisata, alur pelayaran, dan alur migrasi biota laut;

g. pendirian bangunan yang perencanaannya tidak tercantum pada rencana induk pelabuhan;

h. semua jenis kegiatan penambangan pada kawasan konservasi;

i. melakukan kegiatan menambang terumbu karang dan/atau cara lain yang mengakibatkan rusaknya ekosistem terumbu karang pada kawasan konservasi;

j. kegiatan yang tidak diperbolehkan dilakukan pada kawasan pemanfaatan umum, kawasan konservasi, kawasan strategis nasional tertentu, dan alur laut; dan

k. melakukan kegiatan reklamasi tanpa memiliki izin.

 

 

  • Bagikan