Beranda Hukum Korupsi Bupati Lampung Selatan Nonaktif Dituntut 15 Tahun Penjara

Bupati Lampung Selatan Nonaktif Dituntut 15 Tahun Penjara

592
BERBAGI
Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan mendengarkan tuntutan JPU KPK di pengadilan Tipikor PN Tanjungkarang, Senin, 1 April 2019.
Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan mendengarkan tuntutan JPU KPK di pengadilan Tipikor PN Tanjungkarang, Senin, 1 April 2019.

TERASLAMPUNG.COM — Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan, dituntut 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang kerugian negara R66 miliar dalam waktu satu bulan setelah vonis. Tuntutan itu disampaikan JPU KPK dalam sidang di Pengadilan Tipikor PN Tanjungkarang, Senin, 1 April 2019.

“Menuntut hukuman penjara 15 tahun penjara dan denda Rp500 juta, subsidair enam (6) bulan kurungan, serta membayar kerugian negara Rp 66 miiar,” kata tim jaksa KPK.

BACA: Tidak Diizinkan Dampingi Istri Melahirkan, Zainudin Hasan Menangis

Dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Mien Trisnawaty itu, jaksa membacakan tuntutannya selama sekitar lima jam secara bergantian. Tiga jaksa KPK tersebut adalah Wawan Yunarmanto, Subari Kurniawan, dan Agus Tiartomo.

JPU  menyatakan terdakwa Zainudin Hasan terbukti melangggar pasal 12 huruf A UU Np 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perubahan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 76 ayat 1 huruf e tentang UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah junto pasal 5 angka 4 dan angka 4 UU Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pasal itu disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan korupsi dan menerima hadiah.

Selain itu, Zainudin Hasan juga dinyatakan melanggar 12 huruf i UU Pemberantan Tindak Pidana Korupsi serta melanggar pasal 65 ayat 1 KUHP.

Menurut jaksa, Zainudin Hasan juga terbukti tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan rekening orang lain untuk kepentingan pribadi.

BACA: Zainudin Hasan Mengaku Tidak Terlibat Fee Proyek di Pemkab Lamsel

Jaksa mengatakan, terdakwa menerima fee proyek Dinas PUPR Lampung Selatan dari Anjas Asmara dan Hermansyah sebanyak Rp72,742 miliar.

Sidang dimulai pada pukul 10.00 WIB dan baru selesai pada pukul 16.00 WIB. Sidang sempat berhenti selama satu jam saat waktu shalat dhuhur dan makan siang.

Mas Alina Arifin

 

Loading...