Beranda Hukum Korupsi Tidak Diizinkan Dampingi Istri Melahirkan, Zainudin Hasan Menangis

Tidak Diizinkan Dampingi Istri Melahirkan, Zainudin Hasan Menangis

6694
BERBAGI
Zainudin Hasan dikawal polisi saat keluar dari ruang sidang untuk istirahat, shalat, dan makan siang, Senin, 1 April 2019.

TERASLAMPUNG.COM — Selain pembacaan tuntutan, sidang kasus korupsi Dinas PUPR Lampung Selatan di pengadilan tindak pidana korupsi Tanjungkarang dengan terdakwa Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan, hari ini (1 April 2019) juga disampaikan jawaban majelis hakim atas permohonan Zainudin Hasan untuk mendampingi istrinya yang akan melahirkan pada bulan April ini.

BACA: Bupati Lampung Selatan Nonaktif Dituntut 15 Tahun Penjara

Usai tim jaksa penuntut umum menyampaikan tuntutan penjara selama 15 tahun penjara untuk Zainudin Hasan, ketua majelis hakim, Mien Trisnawaty, menanyakan kepada Zainudin Hasan apakah menerima tuntutan tersebut atau tidak.

Sambil menyampaikan jawaban bahwa ia akan menyampaikan pembelaan (pleidoi) pada sidang selanjutnya, dengan terbata-bata Zainudin Hasan menyampaikan izin untuk bisa mendampingi istrinya melahirkan.

“Ibu hakim yang terhormat, saya mohon izin untuk bisa mendampingi istri saya yang akan melahirkan anak saya di Jakarta pada bulan April 2019. Saya perlu mendampingi istri saya karena menurut informasi dari dokter kondisi istri saya saat ini sangat lemah.Istri saya kekurangan darah dan dua hari sekali harus diinfus. Saya ingin menjenguk dan mendampingi istri saya melahirkan,” kata Zainudin Hasan, sambil terbata-bata.

Meskipun mantan orang pertama di Lampung Selatan dan Ketua PAN Lampung itu menyampaikan permohonan sambil terbata-bata, menangis, dan setengah mengiba, hakim Mien tetap tetap menolak permohonan tersebut.

BACA: Sidang Agus BN, Fee Proyek di Dinas PUPR Lamsel Hampir 50 Persen

“Setelah kami melakukan musyawarah kami tetap pada keputusan awal, yaitu untuk tidak mengizinkan kepada terdakwa yang akan melahirkan di Jakarta,” kata hakim ketua Mien Trisnawaty.

Zainudin Hasan lesu saat mendengarkan tuntutan jaksa penuntut umum.

Tentang kondisi istri terdakwa yang diharapkan terdakwa menjadi bahan pertimbangan hakim untuk memberikan izin menjenguk istrinya, hakim Mien menegaskan pihaknya dan terdakwa sendiri toh tidak tahu seperti apa kondisi istri terdakwa yang sebenarnya.

“Kami kan tidak tahu kondisi sebenarnya istri saudara terdakwa seperti yang disampaikan dokter tersebut,” kata hakim Mien Tresnawaty.

Setelah mendengarkan keputusan hakim, mata Zainudin Hasan tampak berkaca-kaca. Air matanya pun meleleh.

BACA: Zainudin Hasan Mengaku Tidak Terlibat Fee Proyek di Pemkab Lamsel

Usai persidangan, dengan mata yang masih merah karena usai menangis, kepada para wartawan Zainudin Hasan mengaku menangis bukan karena tuntutan jaksa terhadapnya yang tinggi (15 tahun penjara), tetapi karena sangart sedih lantaran tidak diizinkan mendampingi istrinya melahirkan.

Zainudin Hasan mengatakan, menurut perkiraan dokter kandungan, istri Zainudin Hasan akan melahirkan pada bulan April 2019.

“Saya berdoa semoga Allah SWT membolak-balikkan hati majelis hakim sehingga saya bisa menjenguk dan mendampingi istri saya saat istri saya melahirkan,” kata Zainudin Hasan.

Pada persidangan hari ini jaksa penuntut umum dari KPK menuntut Zainudin Hasan hukuman 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan, serta membayar uang kerugian negara R66 miliar.

JPU  menyatakan terdakwa Zainudin Hasan terbukti melangggar pasal 12 huruf A UU Np 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perubahan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 76 ayat 1 huruf e tentang UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah junto pasal 5 angka 4 dan angka 4 UU Tindak Pidana Korupsi.

BACA: JPU KPK: Zainudin Hasan Terima Uang Fee Proyek Rp72 Miliar

Dalam pasal itu disebutkan bahwa kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang melakukan korupsi dan menerima hadiah.

Selain itu, Zainudin Hasan juga dinyatakan melanggar 12 huruf i UU Pemberantan Tindak Pidana Korupsi serta melanggar pasal 65 ayat 1 KUHP.

Menurut jaksa, Zainudin Hasan juga terbukti tindak pidana pencucian uang dengan menggunakan rekening orang lain untuk kepentingan pribadi.

Jaksa mengatakan, terdakwa menerima fee proyek Dinas PUPR Lampung Selatan dari Anjas Asmara dan Hermansayah sebanyak Rp72,742 miliar.

Mas Alina Arifin

Loading...