Beranda Hukum Korupsi Bupati Lampung Selatan Nonaktif Zainudin Hasan Divonis 12 Tahun Penjara

Bupati Lampung Selatan Nonaktif Zainudin Hasan Divonis 12 Tahun Penjara

677
BERBAGI
Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan, mendengarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Kamis sore (25/4/2019).
Bupati Lampung Selatan nonaktif, Zainudin Hasan, mendengarkan putusan majelis hakim di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Kamis sore (25/4/2019).

TERASLAMPUNG.COM — Bupati Lampung Selatan nonaktif Zainudin Hasan diivonis 12 tahun penjara oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Kamis sore (25-4-2019).

Ketua Majelis Hakim Mien Trisnawaty menyatakan terdakwa Zainudin Hasan bersalah karena secara sah bersalah melakukan tindakan pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama.

BACA: Bupati Lamsel Nonaktif Zainudin Hasan “Mengamuk” di Lapas Rajabasa, Ini Tanggapan KPU

“Menjatuhkan hukuman pidana 12 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta dengan ketentuan diganti kurungan 5 bulan penjara apabila terdakwa tidak membayar denda,” ujar Mien saat membacakan amar putusan.

Mien menuturkan, majelis hakim juga menjatuhkan pidana tambahan terhadap Zainudin untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 66.772.092.145, dengan ketentuan membayar paling lama dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Jika terdakwa Zainudin tidak membayar uang pengganti tersebut, kata Mien, maka harta benda disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti. Kemudian jika tidak mencukupi maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan.

“Terdakwa juga dihukum pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya,” kata tutur Mien

BACA: Tidak Diizinkan Dampingi Istri Melahirkan, Zainudin Hasan Menangis

Putusan Majelis Hakim tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut terdakwa Zainudin Hasan selama 15 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta subsider lima bulan kurungan penjara.

Tuntutan dibacakan oleh JPU KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjungkarang, Senin lalu (1-4-2019).

JPU KPK menyatakan, terdakwa secara sah melawan hukum dengan melakukan perbuatan tindak korupsi dan TPPU sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 12a, 12i, dan 12b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 dan pasal 3 tentang TPPU.

“Menuntut dengan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 15 tahun dikurangi selama ditahan, dan denda Rp 500 juta subsider 5 bulan,” ujar Wawan membacakan tuntutan.

JPU juga menuntut pencabutan hak pilih publik Zainudin Hasan selama lima tahun setelah terdakwa menjalani hukuman pokoknya.

BACA: Bupati Lampung Selatan Nonaktif Dituntut 15 Tahun Penjara

Selain itu terdakwa juga diwajibkan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp66.772.092.145, 00 subsider dua tahun penjara.

Atas putusan Majelis Hakim tersebut, Zainudin Hasan dan JPU KPK menyatakan pikir-pikir.

Mas Alina Arifin

Loading...