Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara DAK Terancam Hangus, DPRD Lampura Tuding Kepala Dinas PUPR tak Pandai Kelola...

DAK Terancam Hangus, DPRD Lampura Tuding Kepala Dinas PUPR tak Pandai Kelola Proyek

413
BERBAGI
Kantor DPRD Lampung Utara
Kantor DPRD Lampung Utara

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–DPRD Lampung Utara (Lampura) menilai ‘potensi’ hangusnya belasan miliar Dana Alokasi Khusus (DAK) akibat ketidakpiawaian ‎Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dalam mengelola proyek.

BACA: DAK Terancam Hangus, Sekkab Lampung Utara Panggil Kadis PU

‎”Jika memang gagalnya proyek – proyek DAK itu bermuara pada hangusnya belasan miliar DAK maka tentu hal ini sangat kami sesalkan,” tegas Herwan Mega, anggota DPRD Lampung Utara, Rabu (21/8/2019).

Potensi hangusnya belasan miliar DAK itu, menurut Herwan, berkat ketidakpiawaian Kepala Dinas PUPR dalam mengelola proyek. Jika yang bersangkutan cukup piawai maka hal dipastikan tidak akan terjadi.

“‎Kondisi terjadi akibat ketidakbecusan dan ketidakpiawaian Kepala Dinas PUPR dalam mengelola proyek,” tandasnya.

Mantan wakil Ketua II DPRD Lampung Utara ini ‎mengatakan, potensi hangusnya belasan miliar DAK itu sangat kontrakdiktif dengan rencana peminjaman uang ratusan miliar darBank Jawa Barat dan Banten (BJB).

‎”Jadi buat apa meminjam uang ratusan miliar kalau ngelola dana belasan miliar enggak bisa,” kata salah seorang kandidat kuat Ketua DPRD Lampung Utara periode 2019-2024 itu.‎

Sebelumnya, belasan miliar DAK Lampung Utara tahun ‎2019 terancam hangus karena harus kembali ke kas negara. Penyebabnya diduga karena banyaknya terjadi ‘kesalahan’ dalam sejumlah lelang proyek DAK 2019.

BACA: Belasan Miliar Dana Alokasi Khusus 2019 di Lampung Utara Terancam Hangus

Perkiraan ‘hangusnya’ belasan miliar DAK itu mengacu pada surat edaran dari Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dengan nomor S-219/PK/2019 tentang percepatan penyaluran DAK fisik tahap I 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 121/PMK.07/2018, batas waktu pemutakhiran data kontrak sampai dengan tanggal 22 Juli 2019.

Di lain sisi, Wakil Bupati Budi Utomo membenarkan bahwa batas akhir pencairan Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik tahun 2019 pada tanggal 22 Juli lalu. ‎Lewat tanggal tersebut dipastikan bahwa DAK tidak dapat dicairkan.

“Batas waktunya memang pada 22 Juli 2019 lalu,” terangnya.

Sayangnya, saat dikonfirmasi ihwal penyebab kegagalan sejumlah proyek untuk mendapatkan pemenang tersebut sehingga membuat belasan miliar DAK terancam hangus, ‎Kepala Dinas PUPR Lampung Utara, Syahbudin malah melempar kesalahan kepada pihak rekanan.

‎”(Kesalahannya) dari rekanan yang tidak siap,” kata dia saat ditemui dalam acara ramah – tamah di rumah jabatan Bupati Lampung Utara, Sabtu pekan lalu.

BACA: Berkas Perkara Korupsi DAK Lampung Utara Rp 43 Miliar Masih Belum Jelas

‘Tudingannya’ yang dilontarkannya ini bukan tanpa alasan. Hal ini dibuktikan dengan adanya rekanan yang tidak memenuhi persyaratan saat pembuktian usai dinyatakan sebagai pemenang lelang, dan minimnya peserta lelang, serta tak adanya rekanan yang melakukan penawaran saat lelang.

“Syarat lelang proyek itu minimal diikuti oleh dua perusahaan (tapi ternyata hanya satu saja). Lalu, ada rekanan yang enggak bisa memenuhi persyaratan saat pembuktian,” paparnya.

Loading...