Beranda Hukum Korupsi Penyimpangan APBD Lamtim Rp 119 M: Kejari Tunggu Putusan Resmi MA Terkait...

Penyimpangan APBD Lamtim Rp 119 M: Kejari Tunggu Putusan Resmi MA Terkait Eksekusi Harta Alay

227
BERBAGI
Sugiarto Wiharjo alias Alay: Mantan bos Bank Tripanca ini dua kali kabur. Modusnya hampir mirip dengan modus kaburnya mantan Bupati Lamupung Timur, yakni memanfaatkan kelengahan petugas Kejaksaan. 

Zainal Asikin/teraslampung.com

BANDARLAMPUNG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung, mengaku masih menunggu putusan resmi dari Mahkamah Agung  (MA) untuk mengesekusi harta dan aset milik Sugiarto Wiharjo alias Alay. Kejari berjanji akan segera melaksanaan penyitaan jika putusan resmi telah diterima.

Kepala Kejari Bandarlampung, Widiyantoro saat dikonfirmasi mengatakan, pada putusan yang ia ketahui tersebut aset-aset yang ditetapkan dirampas untuk negara itu dikembalikan kepada tim likuidasi. “Yang saya tahu dikembalikan kepada tim likuidasi. Makanya saya belum terima putusan lengkapnya. Jika sudah terima akan kami laksanakan,” kata Widiyantoro Senin (19/1).

Jikapun benar dikembalikan kepada tim likuidasi, lanjutnya, seperti yang disebutkan pada putusan yang ia tahu tersebut, pihak kejaksaan perlu mengkaji dahulu lebih lanjut. “Saya belum cek lagi. Masalahnya tim likuidasinya masih ada atau tidak, itu kan harus dikaji lagi. Jadi belum bisa memastikan,” terangnya.

Baca: Kejati Belum Tahu Keberadaan Alay

Widiyantoro menjelaskan, yang dimiliki oleh pihaknya hanya petikan putusan Mahkamah Agung terhadap Alay tersebut. Ia mengaku sudah mengirimkan surat ke pengadilan untuk meminta salinan putusan lengkapnya.

“Waktu terima petikan putusan, kami langsung minta putusan lengkapnya. Tapi belum dapat hingga sekarang,” jelasnya.

Baca Juga: Sebagian Besar Aset Milik Mantan Bupati Lampung Timur Sudah Raib

Sementara itu, dalam amar putusan di Direktori Putusan Mahkamah Agung, majelis hakim yang terdiri dari Zaharuddin Utama sebagai hakim ketua, Abdul Latif dan Syamsul Rakan Chaniago masing-masing sebagai hakim anggota menyatakan jika 48 aset yang menjadi barang bukti dalam perkara APBD Lampung Timur yang merugikan negara mencapai Rp 119,4 miliar tersebut dirampas untuk negara.

Mahkamah Agung menetapkan sebanyak 48 aset milik Sugiharto Wiharjo alias Alay akan dirampas untuk negara. Aset yang ditaksir mencapai miliaran rupiah tersebut terdiri dari 10 mobil, 32 lahan tanah, dan enam rekening milik Alay.

BACA: Kasasi Kasus ABPD Lampung Timur: MA Tambah Hukuman Alay Jadi 18 Tahun Penjara

Majelis hakim membenarkan alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) bahwa sesuai fakta hukum di persidangan ternyata telah cukup bukti yang mendukung bahwa barang bukti tersebut sebelumnya telah disimpan dan dikuasi oleh Alay selaku Komisaris Utama Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana.

“Dan BPR Tripanca Setiadana telah dilikuidasi dan dicabut izin usahanya terhitung sejak tanggal 24 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 11/15/Kep.GB/2009, karena itu harus dirampas dan dilelang untuk Negara,” papar majelis hakim dalam amar putusannya  pada (18 /12/2014) lalu.

 Baca: Alay Kabur Lagi?: Inilah Kronologi Kasus Bank Tripanca dan Korupsi APBD Lampung Timur

Sedangkan untuk 32 aset lainnya berupa lahan tanah yang tersebar di Lampung, yakni sembilan lahan berada di Bandarlampung, 18 lahan berada di Lampung Selatan, dan tiga lahan di Lampung Tengah, serta dua aset tanah atas nama Rice Megawati yang merupakan istri mantan Bupati Lampung Timur, Satono.

Kemudian enam rekening atas nama Alay tersebar di tiga bank yakni Bank Panin, Bank Mega, dan Bank NISP. Di Bank Panin, sejumlah uang disimpan oleh Alay dalam Tabungan Panin Dollar dengan nomor rekening 560-4-00567-8. Kemudian pada Bank Mega, Alay menyimpan sejumlah uang di dua jenis tabungan yakni Tabungan Mega Dollar dengan nomor rekening 01-052-20-20-00-118-3 dan tabungan Bank Mega bernomor rekening 01-052-00-20-05617-6. Sedangkan di Bank NISP, Alay menyimpan uang dalam bentuk dolar pada tiga Tabungan NISP Dollar bernomor rekening 330-131-00555-8 atas nama Sugiarto Wiharjo.

 

Dalam amar putusan juga dijabarkan 10 mobil yang ditetapkan dirampas untuk negara yakni satu unit Honda Elysion jenis Station Wagon, satu unit Honda Jeep CRV, dua unit Honda Accord, tiga unit Honda Jazz, satu unit Honda City, dan satu unit Isuzu Turbo.

Loading...