Uang Setoran Pajak Penerangan Jalan Diduga Tidak Transparan, Ini Kata PLN Lampung

  • Bagikan
Kantor Unit Layanan Pelanggan PLN Tanjungkarang (Foto: Teraslampung.com/Dandy Ibrahim)
Kantor Unit Layanan Pelanggan PLN Tanjungkarang (Foto: Teraslampung.com/Dandy Ibrahim)

TERASLAMPUNG.COM — Setoran uang Pajak Penerangan Jalan (PPJ) dari PLN Tanjungkarang ke Pemkot Bandarlampung diduga tidak transparan. Ketidaktransparanan tersebut menyangkut soal data jumlah pelanggan PLN di Bandarlampung sehingga bisa diketahui setoran pasti uang PPJ yang diterima PLN per bulannya.

BACA: Pemkot Menunggak Tagihan Rp18 Miliar, PLN akan Matikan Lampu di 10 Jalan Utama di Bandarlampung

Sumber teraslampung.com di Pemkot Bandarlampung mengaku heran kenapa PLN Lampung tidak mau terbuka soal data jumlah pelanggan. Padahal, kata sumber tersebut, pihak Pemkot  Bandarlampung sudah berupaya meminta data tersebut bahkan melibatkan KPK untuk mendapatkan data jumlah pelanggan PLN di kota ini.

“Untuk mengetahui berapa jumlah pelanggan PLN di sini dan saat itu bersama Divisi Pencegahan KPK, pihak PLN tetap tidak mau memberikannya,” kata sumber tersebut, Selasa (14/9/2021).

Dugaan ketidaktransparannya PLN dalam menyetor PPJ itu,  menurut sumber tadi, setoran PPJ bisa berubah lebih besar setelah Pemkot  (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi (BPPRD) menyurati PLN dengan alasan PPJ setoran bulan sebelumnya tidak masuk realisasi target PAD dalam APBD.

“Contohnya bulan ini setoran PPJ Rp7 miliar. Kemudian Pemkot menyurati PLN bahwa dalam APBD target setoran PPJ senilai Rp10 miliar. Bulan depan setoran PPJ berubah jadi Rp9 miliar. Aneh kan?” ungkapnya.

BACA: Soal PPJ Lampura, PLN tak Mau Berikan Data Pelanggan ke Inspektorat

Sementara itu, Manajer Niaga PLN UP3 Tanjungkarang, Beni Adenita,  membantah pihaknya tidak transparan dalam setoran PPJ ke Pemkot Bandarlampung. Menurutnya,  apa yang didapat dari kutipan PPJ tersebut itulah yang disetor ke Pemkot.

“Kami juga diaudit. Jadi tidak beranilah kami  macam-macam. Soal perubahan nilai misalnya dari Rp7 miliar ke Rp9 miliar, itu bisa jadi atau mungkin ada karena  tunggakan dari pelanggan. Kami kan tidak mungkin nalangin terlebih dahulu,” jelasnya.

“Yang pasti, kami setor PPJ itu setelah pelanggan membayar kewajibannya,” tambahnya.

Mengenai permintaan data jumlah pelanggan, Beni mengungkapkan selama dia bertugas permintaan tersebut belum ada dan dia mempersilahkan Pemkot Bandarlampung untuk menyampaikan surat permintaan tersebut kepada PLN.

“Patokan kita selagi tidak melanggar aturan kita bisa berikan kok. Kalau nama pelanggan plus NIK-nya jelas itu tidak bisa karena melanggar informasi pribadi yang tidak boleh disebarkan,”tandasnya.

Dandy Ibrahim

  • Bagikan