Beranda Hukum Kantongi Izin Pemprov Lampung, PT LIP Siap Mengeruk Pasir Gunung Anak Krakatau

Kantongi Izin Pemprov Lampung, PT LIP Siap Mengeruk Pasir Gunung Anak Krakatau

422
BERBAGI
Kapal Mehad yang dipakai PT LIP untuk menambang pasir Gunung Anak Krakatau dipergoki aktivis Walhi Lampung, HNSI Lampung Selatan, dan warga Pulau Sebesi pada Minggu, 24 November 2019. Foto: dok Walhi Lampung
Kapal Mehad yang dipakai PT LIP untuk menambang pasir Gunung Anak Krakatau dipergoki aktivis Walhi Lampung, HNSI Lampung Selatan, dan warga Pulau Sebesi pada Minggu, 24 November 2019. Foto: dok Walhi Lampung

TERASLAMPUNG.COM — Pasir Gunung Anak Krakatau (GAK) yang kualitasnya termasuk nomor satu di dunia masih menjadi incaran para pengusaha yang ingin menangguk untung besar. Setelah beberapa kali pengusaha gagal melanjutkan mengeruk pasir GAK, kini upaya serupa coba dilakukan sebuah perusahaan  karena mengantongi izin dari Pemprov Lampung pada 2015 lalu.

BACA: Kisah PT Ascho Menambang Pasir Gunung Anak Krakatau (1)

Tidak jelas sejak kapan penambang pasir di bawah perusahaan PT Lautan Indah Persada (LIP) itu mulai berada di sekitar GAK. Yang pasti, beberapa hari lalu Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Lampung memergoki kapal PT LIP berada di koordinat S 06O 00.825’ E 105o 33.059’,  antara Pulau Sebesi dan GAK.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Lampung, Irfan Tri Mursi, pada Minggu, 24 November 2019 PT LIP  beroprasi dengan menggunakan satu Kapal Keruk KM Mehad 1, satu kapal tongkang, dan satu kapal tunda (tug boat).

“Kami minta Pemprov Lampung tegas soal perizinan. Jangan biarkan ada penambangan pasir Gunung Anak Krakatau,” kata Irfan, Selasa (26/11/2019).

PT LIP saat ini sudah mengantongi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT LIP berdasarkan Nomor: 540/3710/KEP/II.07/2015 yang dikelurkan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi Lampung dan ditandatangani Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Satu Pintu Provinsi Lampung, Budiharto, 26 Maret 2015.

BACA: Berdalih Mitigasi Bencana, Pasir Gunung Krakatau Akan Ditambang Lagi

“Tapi izin tersebut  cacat administrasi dalam penerbitannya karena tidak sesuai amanat UU Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil,” kata Irfan.

Menurut Irfan, dalam Perda  Lampung Nomor 1/2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Lampung Tahun 2018–2038 juga tidak ada peruntukan ruang laut untuk pertambangan kecuali pertambangan minyak dan gas bumi.

“Kami minta Pemprov Lampung tegas. Cabut izin penambangan pasir GAK yang dimiliki PT LIP,” katanya.

Berdasarkan data Teraslampung.com, penambangan pasir bukan kali ini terjadi. Sebelumnya upaya penambangan juga dilakukan beberapa kali oleh beberapa perusahaan setelah mengantongi izin dari Pemkab Lampung Selatan dan Badan Konservasi dan Sumber Daya Alam (BKSDA) Lampung.

BACA: Polda Tetapkan Bos PT EVAL Pengeruk Pasir Gunung Anak Krakatau Sebagai Tersangka

Hasil investigasi The Jakarta Post dan Walhi Lampung — kemudian dimuat juga di Teraslampung.com — menunjukkan bahwa penambangan pasir dilakukan karena pasir GAK kualitasnya nomor satu di dunia. Pasir GAK diyakini mengandung bijih besi yang siap ditampung pengusaha besar di Tiongkok.

Penambangan pasir GAK terus berulang diduga karena pejabat daerah tidak paham aturan kawasan konservasi GAK dan lemahnya penegakan hukum. Dari dua kasus hukum penambangan pasir GAK yang pernah ditangani penegak hukum, endingnya selalu tidak jelas. Bahkan, ada perusahaan yang pernah dilarang menambang pasir GAK masih bisa kembali menambang pasir GAK dengan mengganti perusahaan.

BACA JUGA: Enam Fakta Menarik Penambangan Pasir Gunung Anak Krakatau

 

Loading...
BERBAGI
Artikel sebelumyaKetua DPR Dukung Program Pembangunan Gubernur Lampung
Artikel berikutnyaDiperiksa KPK Hingga Jelang Magrib, Nunik tak Jawab Pertanyaan Wartawan
Portal Berita Lampung: Terkini, Independen, Terpercaya